DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Mei 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai perubahan pada ketentuan pasal dalam Perda No.13 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan berkembangnya objek-objek baru, perlu dilakukan penyesuaian jenis objek retribusi dan besaran tarif retribusi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Normor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang dijual.
(2)Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku.
(3)Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
1. a.unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
2. b.unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
(4)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
1. a.biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
2. b.biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
3. c.biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan asset; dan
4. d.biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti biaya atas pinjaman jangka pendek.
(5)Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
(6)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2 )ditetapkan sebagai berikut :
1. a.benih ikan
  1. 1.benih ikan mas a) benih ikan mas dengan ukuran 1 s/d 2 cm sebesar Rp. 250,-/ekor; b) benih ikan mas dengan ukuran 3 s/d 5 cm sebesar Rp. 750,-/ ekor; c) benih ikan mas dengan ukuran 6 s/d 8 cm sebesar Rp. 1000,-/ ekor; dan d) benih ikan mas dengan ukuran 9 s/d 12 cm sebesar Rp. 1.200,-/ ekor.
  2. 2.benih ikan dumbo a) benih ikan dumbo dengan ukuran 1 s/d 2 cm sebesar Rp. 300,/- ekor; b) benih ikan dumbo dengan ukuran 3 s/d 5 cm sebesar Rp. 800,-/ekor; dan c) benih ikan dumbo dengan ukuran 6 s/d 8 cm sebesar Rp. 1000,-/ ekor.
  3. 3.benih ikan nila a) benih ikan nila dengan ukuran 1 s/d 2 cm sebesar Rp. 300,-/ ekor; b) benih ikan nila dengan ukuran 3 s/d 5 cm sebesar Rp. 500,-/ ekor; c) benih ikan nila dengan ukuran 6 s/d 8 cm sebesar Rp. 800,-/ ekor; dan d) benih ikan nila dengan ukuran 9 s/d 12 cm sebesar Rp. 1.000,-/ ekor.
  4. 4.benih ikan gurami a) benih ikan gurami dengan ukuran 1 s/d 2 cm sebesar Rp. 300,-/ ekor; b) benih ikan gurami dengan ukuran 3 s/d 5 cm sebesar Rp. 750,-/ ekor; c) benih ikan gurami dengan ukuran 6 s/d 8 cm sebesar Rp. 1.100,-/ ekor; dan d) benih ikan gurami dengan ukuran 9 s/d 12 cm sebesar Rp. 1.300,-/ ekor.
  5. 5.benih ikan patin a) benih ikan Patin dengan ukuran 1 s/d 2 cm sebesar Rp. 300,-/ ekor; b) benih ikan Patin dengan ukuran 3 s/d 5 cm sebesar Rp. 300,-/ ekor; c) benih ikan Patin dengan ukuran 6 s/d 8 cm sebesar Rp. 1.200,-/ ekor;dan d) benih ikan Patin dengan ukuran 9 s/d 12 cm sebesar Rp. 1.500,-/ ekor.
  6. 6.benih ikan bandeng dengan ukuran 6 s/d 8 cm sebesar Rp.150,-/ ekor.
2. b.ikan komersial
  1. 1.benih ikan Mas dengan ukuran induk sebesar Rp.175.000,-/pasang dan untuk konsumsi sebesar Rp. 25.000,-/kg;
  2. 2.benih ikan lele dengan ukuran induk sebesar Rp.175.000,-/pasang dan untuk konsumsi sebesar Rp.15.000/kg;
  3. 3.benih ikan gurami dengan ukuran induk sebesar Rp.250.000,-/pasang dan untuk konsumsi sebesar Rp. 35.000,-/kg;
  4. 4.benih ikan patin dengan ukuran induk sebesar Rp.175.000,-/pasang dan untuk konsumsi sebesar Rp. 20.000/kg;
  5. 5.benih ikan nila dengan ukuran induk sebesar Rp.125.000,-/pasang dan untuk konsumsi sebesar Rp. 8.000/kg; dan
  6. 6.benih ikan bandeng dengan ukuran induk sebesar Rp. 8000,-/pasang.
3. c.rumput laut
  1. 1.bibit rumput laut sebesar Rp.1.000/kg; dan
  2. 2.rumput laut kering sebesar Rp. 7.000,-/kg.
4. d.es balok dengan ukuran 50 kg sebesar Rp. 23.000,-/ buah.
5. e.benih tanaman pangan
  1. 1.padi sebesar Rp. 5.000,-;
  2. 2.kedelai sebesar Rp. 6.000,-; dan
  3. 3.padi berlabel sebesar Rp. 8000,-.
6. f.bibit tanaman hortikultura
  1. 1.okulasi sambung mangga sebesar Rp. 15.000, /pohon;
  2. 2.okulasi sambung durian sebesar Rp. 17.500,- /pohon; dan
  3. 3.okulasi sambung rambutan sebesar Rp. 15.000,- /pohon.
7. g.bibit tanaman kehutanan
  1. 1.kayu bakar kelompok 3-4 bulan. a) akasia/auri sebesar Rp. 2.500,-/pohon; b) gamal sebesar Rp. 1.500,-/pohon; c) kaliandra sebesar Rp. 1.500,-/pohon; d) sengo buto sebesar Rp. 2.500,-/pohon; e) lamtoro sebesar Rp. 1.500,-/pohon; dan f) turi sebesar Rp. 1.500,-/pohon.
  2. 2.kayu pertukangan a) kelompok 3-4 bulan 1) johar sebesar Rp. 2.500,-/pohon; 2) kihujan/trembesi sebesar Rp. 2.500,- /pohon; 3) mangium sebesar Rp. 2.500,-/pohon; 4) gmelina/jati putih sebesar Rp. 2.500,- /pohon; 5) sengon sebesar Rp. 2.500,-/pohon; 6) sonobrit sebesar Rp. 2.500,-/pohon; 7) sonokeling sebesar Rp. 2.500,-/pohon; 8) sungkai sebesar Rp. 2.500,-/pohon; dan 9) waru gunung sebesar Rp. 2.500,-/pohon. b) kelompok 4-6 bulan 1) angsana/sonokembang sebesar Rp. 2.800,- /pohon; 2) bungur sebesar Rp. 2.800,-/pohon; 3) dadap sebesar Rp. 2.800,-/pohon; 4) glodokan sebesar Rp. 7.500,-/pohon; 5) jati sebesar Rp. 4.000,-/pohon; 6) kayu afrika sebesar Rp. 2.800,-/pohon; 7) kesambi sebesar Rp. 3.500,-/pohon; 8) kupu-kupu sebesar Rp. 2.800,-/pohon; 9) mahoni sebesar Rp. 3.500,-/pohon; 10) mindi sebesar Rp.3.500,-/pohon; 11) nantu/nyatoh sebesar Rp. 3.500,-/pohon; 12) pasang sebesar Rp. 3.500,-/pohon; 13) salam sebesar Rp. 3.500,-/pohon; 14) saputangan sebesar Rp. 3.500,-/pohon; 15) suren sebesar Rp. 6.500,-/pohon; dan 16) tanjung sebesar Rp. 7.500,-/pohon. c) kelompok 7-12 bulan 1) asam sebesar Rp. 5.000,-/pohon; 2) bacang sebesar Rp. 5.000,-/pohon; 3) bayur sebesar Rp. 3.500,-/pohon; 4) beringin sebesar Rp. 3.500,-/pohon; 5) bintangur sebesar Rp. 3.500,-/pohon; 6) cempaka/uru sebesar Rp. 7.500,-/pohon; 7) damar minyak sebesar Rp. 7.500,-/pohon; 8) kalumpang sebesar Rp. 4.000,-/pohon; 9) kapur sebesar Rp. 3.150,-/pohon; 10) kenanga sebesar Rp. 3.500,-/pohon; 11) kenari sebesar Rp. 3.500,-/pohon; 12) medang sebesar Rp. 3.500,-/pohon; 13) meranti sebesar Rp. 3.500,-/pohon; 14) merawan sebesar Rp. 3.500,-/pohon; 15) pinus sebesar Rp. 3.500,-/pohon; 16) resak sebesar Rp. 3.500,-/pohon; dan 17) terentang rotan sebesar Rp. 7.000,-/pohon. d) kelompok ≥12 bulan 1) beringin sebesar Rp. 50.000,-/pohon; 2) cendana sebesar Rp. 50.000,-/pohon; 3) mamuju sebesar Rp. 50.000,-/pohon; 4) manglid sebesar Rp. 50.000,-/pohon; dan 5) saninten sebesar Rp. 50.000,-/pohon.
8. h.bibit tanaman perkebunan
  1. 1.kopi arabika sebesar Rp. 5.000,-/biji untuk setiap anakan;
  2. 2.kakao sebesar Rp. 8.500,-/biji untuk setiap anakan;
  3. 3.jambu mete sebesar Rp. 3.500,-/biji untuk setiap anakan;
  4. 4.kemiri sebesar Rp. 2.500,-/biji untuk setiap anakan;
  5. 5.lada sebesar Rp. 2.500,-/biji untuk setiap stek;
  6. 6.vanili sebesar Rp.10.000,-/biji untuk setiap stek; dan
  7. 7.entres kakao sebesar Rp. 2.500,-/biji untuk setiap stek.
9. i.produksi komuditi peternakan
  1. 1.sapi a) sapi bali jantan 1) sapi bibit dengan usia 1 - 2 tahun sebesar Rp. 6.500.000,-/ekor ; dan 2) pejantan dengan usia 2 - 3 tahun Rp. 8.100.000,-/ekor. b) sapi bali betina 1) sapi bibit usia 1 - 2 tahun sebesar Rp. 6.400.000,-/ekor; dan 2) sapi induk usia 2 - 3 tahun sebesar Rp 7.100.000,-/ekor. e) sapi hasil IB jantan 1) sapi bibit IB jantan usia 1 - 2 tahun sebesar Rp. 10.300.000/ekor; dan 2) pejantan IB usia 2 - 3 sebesar Rp. 15.400.000,-/ekor. f) sapi bali betina 1) sapi bibit IB betina usia 1 – 2 tahun sebesar Rp. 9.200.000,-/ekor; dan 2) sapi bibit IB betina usia 2 – 3 tahun sebesar Rp. 12.400.000,-/ekor.
  2. 2.kambing a) kambing jantan PE 1) kambing bibit usia 7 bulan – 1 tahun sebesar Rp. 1.200.000,-/ekor; dan 2) pejantan usia 2 – 3 tahun sebesar Rp. 1.800.000,-/ekor. b) kambing betina PE 1) kambing bibit usia 7 bulan – 1 tahun sebesar Rp 900.000,-/ekor; dan 2) kambing induk usia 2 – 3 tahun sebesar Rp. 1.600.000,-/ekor. c) kambing jantan kacang 1) kambing bibit usia 7 bulan – 1 tahun sebesar Rp. 750.000,-/ekor; dan 2) pejantan usia 2 - 3 tahun sebesar Rp. 1.200.000,-/ekor. d) kambing betina kacang 1) kambing bibit usia 7 bulan – 1 tahun sebesar Rp. 600.000,-/ekor; dan 2) kambing induk usia 2 – 3 tahun Rp. 900.000,-/ekor. g) kambing IB jantan ettawa 1) kambing bibit IB usia 7 bulan – 1 tahun sebesar Rp 1.300.000,-/ekor; dan 2) pejantan IB usia 2 – 3 tahun sebesar Rp 1.900.000,-/ekor. h) kambing IB betina Ettawa 1) kambing bibit IB usia 7 bulan – 1 tahun sebesar Rp. 1.000.000,-/ekor 2) pejantan IB usia 2 – 3 tahun sebesar Rp. 2.000.000,-/ekor
  3. 3.kuda a) kuda jantan usia 1 - 2 tahun sebesar Rp. 7.600.000,-/ekor; dan b) kuda betina usia 1 - 2 tahun sebesar Rp. 6.500.000,-/ekor.
  4. 4.kerbau a) kerbau jantan usia 2 - 3 tahun sebesar Rp. 16.400.000,-/ekor; dan b) kerbau betina usia 1 - 2 tahun sebesar Rp. 10.900.000,-/ekor. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 18 Mei 2017 BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd ANDI IBRAHIM MASDAR Diundangkan di Polewali pada tanggal 19 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd ISMAIL. AM. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 3. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 9 / TAHUN 2017) Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 20 Mei 2017 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, Drs. RIJALUL GAIB, MM Pangkat : Pembina TK. I NIP : 19670727 199403 1 017

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…