DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai ruang lingkup pengaturan tuntutan ganti kerugian, sumber informasi dan pelaporan, penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah, serta Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
18.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara; Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Kabupaten Polewali Mandar.
6.Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program dari SKPD yang bersangkutan.
7.Pegawai Negeri bukan bendahara adalah Pegawai Negeri yang berkedudukan bukan sebagai bendahara yang diangkat oleh pejabat berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
8.Pejabat berwenang adalah pejabat/pegawai yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya.
9.Pejabat lain adalah pejabat Negara dan ataupihak ketiga yang berkedudukan sebagai pihak yang menerima/ menggunakan anggaran dan barang daerah.
10.Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11.Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah.
12.Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan keuangan milik daerah.
13.Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14.Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian;
15.Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
16.Kerugian daerah adalah kekurangan uang, Surat Berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
17.Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai/Orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian;
18.Aparat Pengawasan Fungsional yang selanjutnya disingkat APF adalah Aparat Instansi Pemerintah yang tugasnya melakukan pengawasan /pemeriksan yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.
19.Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat Pernyataan pertanggungjawaban pegawai bukan bendahara atau pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah.
20.Keputusan Pembebanan yang selanjutnya disingkat KP adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, yang terbukti karena perbuatannya melanggar hukum dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian daerah.
21.Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang menyebabkan kerugian daerah.
22.Kerugian daerah Sumir adalah kerugian daerah yang jumlahnya tidak melebihi tiga kali penghasilan kotor pegawai bagi yang berkeluarga dan empat kali penghasilan kotor pegawai yang berstatus bujangan / belum berkeluarga.
23.Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruh maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang besangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
24.Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para pejabat yang ex-officio ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah.
25.Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan selanjutnya disingkat TLHP adalah suatu proses atau bentuk tindakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan berdasarkan rekomendasi yang tertuang dalam LHP.
26.Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang selanjutnya disingkat Tim TLHP APF adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan TLHP APF.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tuntutan ganti kerugian dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap :

a.bukan bendahara dalam lingkup Pemerintah Daerah dan pejabat badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
b.pejabat lain meliputi pejabat Negara dan/atau pihak ketiga; yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai pihak yang menerima dan/atau menggunakan anggaran dan barang daerah.

BAB III

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 3

bukan bendahara atau pejabat lain yang kerena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan daerah wajib mengganti kerugian tersebut.

BAB IV

SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

Informasi mengenai dugaan atau terjadinya kerugian daerah dapat bersumber dari :

a.hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
b.tindak lanjut hasil pemeriksaaan aparat pengawasan fungsional; dan

BAB V

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

Bupati memberitahukan kepada bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan tentang tuntutan ganti kerugian daerah bedasarkan sumber informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Setelah kerugian daerah diketahui, kepada bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat segera dimintakan pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan berupa SKTJM.
(2)Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Jika SKTJM tidak dapat diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati dapat segera mengeluarkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara kepada yang bersangkutan.
(2)bukan bendahara atau pejabat lain dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Bentuk danisi Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugain Daerah Sementara sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Apabila bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain bersangkutan.
(2)Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Dalam hal bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenakan tuntutan kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, maka penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau perolehannya yang berasal dari bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerahini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.
(2)Ketentuan penyelesaiaan kerugian daerah dalam Peraturan Daerah iniberlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…