DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Penetapan Kawasan Tanpa Rokok, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah dalam Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahTk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5.Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah Kepala SKPD, Kepala Kantor Non Pemerintah.
6.Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
7.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkanuntukdibakar, dihisap, dan/ataudihiruptermasukrokokkretek, rokokputih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkandaritanamanNicotianaTabacum, NicotianaRustica dan spesieslainnyaatausintesisnya yang asapnyamengandungnikotindan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8.Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
9.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikanproduktembakau.
10.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapatdiaksesolehmasyarakatumum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
11.Tempat Khusus untuk Merokok adalahruangan yang diperuntukankhususuntukkegiatan merokok yang berada di dalamKTR.
12.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/ atau pendidikan dan/atau pelatihan.
14.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baikpromotif, preventif, kuratifmaupunrehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untukkegiatanbermainanakanak.
16.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama- sama untuk kegiatan masyarakat.
18.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan KTR didasarkan pada asas:

a.perlindungan Hak Asasi Manusia;
b.keadilan;
c.ketertiban;
d.kepastian hukum; dan
e.kepentingan umum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

a.melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
b.membudayakan hidup sehat;
c.menekan angkapertumbuhan perokok pemula; dan
d.melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok.

BAB II

PENETAPANKTR

Pasal 4

(1)KTRmeliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar
3. c.tempat anak bermain;
4. d.angkutan umum dalam kota;
5. e.tempat ibadah;
6. f.tempat kerja
7. g.tempat umum; dan
8. h.tempat lainnya yang ditetapkan.
(2)Penetapan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok, kecuali pada huruf f,huruf g dan huruf h.
(3)Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dikenakan sanksi administratif berat.
(4)Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,huruf g, dan huruf h dikenakan sanksi administratif ringan.
(5)Sanksi administratif meliputi:
1. a.Sanksi administratif ringan berupa: 1) teguran; dan 2) penghentian sementara kegiatan usaha bagi orang atau badan hukum non pemerintah.
2. b.Sanksi administratif berat berupa: 1) Penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi aparatur pemerintah daerah; dan 2) Pencabutan izin usaha bagi orang atau badan hukum non pemerintah.
(6)Ketentuan mengenai tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf h diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Penetapan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab KTR.

Pasal 6

(1)KTR dalam kawasan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.rumah sakit;
2. b.rumah bersalin;
3. c.poliklinik;
4. d.puskesmas;
5. e.balai pengobatan;
6. f.laboratorium;
7. g.pos pelayanan kesehatan; dan
8. h.tempat praktek kesehatan swasta.
(2)KTR dalam kawasan tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.sekolah;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.balai pendidikan dan pelatihan;
4. d.balai latihan kerja;
5. e.bimbingan belajar;
6. f.tempat kursus; dan
7. g.tempat belajar keagamaan.
(3)KTR dalamkawasan tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.taman bermain;
2. b.tempat penitipan anak;
3. c.pendidikan anak usia dini (PAUD); dan
4. d.taman kanak-kanak
(4)KTR pada Angkutan umum dalam kota sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.angkutan dalam kota; dan
2. b.angkutan pedesaan.
(5)KTR di kawasan tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.Masjid, mushallah atau surau; dan
2. b.Gereja dan tempat ibadah lainnya.
(6)KTR dalam kawasan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.perkantoran pemerintah dan pemerintah daerah, baik sipil maupan TNI dan POLRI;
2. b.perkantoran swasta; dan
3. c.industri.
(7)KTR dalam kawasan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi:
1. a.tempat wisata;
2. b.hotel, motel, wisma, penginapan, homestay, rumah kos;
3. c.rumah makan, restoran, kafe; dan
4. d.tempat olah raga, seperti stadion, hall, gimnasium.

Pasal 7

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau batas lain yang ditetapkan.
(2)Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h pimpinan atau penanggung jawab KTR menyediakan fasilitas ruang khusus merokok.
(3)Fasilitas ruang khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
1. a.berada pada ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara;
2. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
3. c.jauh dari akses pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalulalang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar fasilitas ruang khusus untuk merokok ditetapkan oleh instansi yang membidangi Kesehatan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

(1)Pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) berkewajiban :
1. a.melakukan pengawasan internal pada tempat atau wilayah tanggung jawabnya;
2. b.melakukan tindakan pelarangan terhadap kegiatan merokok, menjual, membeli dan promosi rokok dan/atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan rokok pada tempat atau wilayah tanggung jawabnya;
3. c.memasang tanda larangan merokok dan bahaya merokok pada tempat atau wilayah tanggung jawabnya;
4. d.menyiapkan ruang khusus merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
5. e.bentuk atau gambar tanda larangan merokok dan bahaya merokok sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdapat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat
(5)huruf a.

Pasal 9

(1)Setiap orang dilarang merokok pada KTR.
(2)Pimpinan atau penanggung jawab KTR dilarang melakukan kerja sama dengan produsen dan distributor rokok dalam melaksanakan kegiatan di wilayah KTR.
(3)Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan mempromosikan, mengiklankan, jual beli produk rokok pada KTR.
(4)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada fasilitas ruang khusus merokok.

Pasal 10

(1)Setiap orang dapat menyampaikan pengaduan kepada pimpinanataupenanggungjawabKTR apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran pada KTR.
(2)PimpinanataupenanggungjawabKTRwajib menindaklanjuti setiap pengaduan terhadap dugaan pelanggaran KTRyangditerimanya.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…