DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai perubahan pada beberapa ketentuan dalam Perda No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa secara substansi tidak lebih jelas mengatur tentang persyaratan Calon Kepala Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1.Pasal 24 ayat (2) huruf g dihapus sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dan/atau yang disetarakan;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.dihapus;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
12. l.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. m.dapat baca Alqur’an bagi pemeluk agama Islam dan bagi pemeluk agama lain dapat baca Kitab sucinya;
14. n.tidak memiliki persoalan terkait keuangan desa dan keuangan daerah;
15. o.tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan zat adiktif baik narkotika maupun psikotropika;dan
16. p.membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(3)Bakal Calon Kepala Desa dilarang memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau dokumen palsu.
(4)Bakal Calon Kepala Desa berhak mendapatkan bukti tanda pendaftaran setelah menyerahkan dokumen administrasi dan Panitia Pemilihan berkewajiban memberikan bukti penerimaan terhadap dokumen dimaksud.

2.Pasal 25 huruf g dan huruf o dihapus, dan menambahkan 1 huruf, yakni huruf p sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bakal calon kepala desa yang mendaftarkan diri wajib menyerahkan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) terdiri atas :

a.surat keterangan sebagai bukti warga negara Indonesia dari Pejabat yang berwenang;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
g.dihapus;
h.surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
i.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j.Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
k.surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
l.surat keterangan dapat baca Alquran bagi pemeluk agama Islam dari Kantor Urusan Agama setempat dan dapat baca kitab sucinya bagi pemeluk agama lain dari pihak yang berwenang;
m.surat keterangan bebas temuan dari Instansi yang berwenang ;
n.surat keterangan bebas narkoba dan psikotropika dari pihak yang berwenang; dan
o.dihapus; dan
p.surat pernyataan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuat oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 30 Agustus 2017 BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd ANDI IBRAHIM MASDAR Diundangkan di Polewali pada tanggal 30 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd ISMAIL. AM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 5. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 13 / TAHUN 2017) Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 31 Agustus 2017 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, Drs. RIJALUL GAIB, MM Pangkat : Pembina TK. I NIP : 19670727 199403 1 017

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…