DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pearturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pearturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210)
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Perturan Presiden Nomor Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
16.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjunya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
(2)APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp 1.602.003.070.908,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.pendapatan daerah Rp.1.571.637.339.546,-
2. b.belanja daerah Rp.1.602.003.070.908,- Defisit/Surplus Rp. (30.365.731.362),-
3. c.pembiayaan daerah
  1. 1.Penerimaan Rp. 30.365.731.362,-
  2. 2.Pengeluaran Rp. Pembiayaan Netto Rp. 30.365.731.362,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1.571.637.339.546 (Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah),- yang bersumber dari:

a.pendapatan asli;
b.pendapatan transfer;dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.225.862.792.988,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.236.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah ).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.326.792.988,- (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu SembilanRatus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.150.000.000,- (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp165.150.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.292.554.804.597,- (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.242.715.132.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 49.839.672.597,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 53.219.741.961,- (Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.732.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar sebesar Rp 1.602.003.070.908,- (Satu Triliun Enam Ratus Dua Milyar Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi Rp 1.243.176.064.078-;
b.belanja modal Rp 131.082.531.030,-;
c.belanja tidak terduga Rp 3.500.000.000,-; dan
d.belanja transfer Rp 224.244.475.800,-.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.243.176.064.078,- (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai Rp 728.565.960.235,-;
2. b.belanja barang dan jasa Rp 420.551.293.351,-;
3. c.belanja hibah Rp 93.848.810.492,-; dan
4. d.belanja Bantuan Sosial Rp 210.000.000,-.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 728.565.960.235,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 420.551.293.351,- (Empat Ratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
(4)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 93.848.810.492,- (Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
(5)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 131.082.531.030,- (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah Rp 520.000.000.,- (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
2. b.belanja modal peralatan dan mesin Rp 46.994.624.623,- (Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
3. c.belanja modal bangunan dan gedung Rp 47.596.080.277,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp 33.778.002.270,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah); dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya Rp 2.193.823.860,- (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp 520.000.000.,- (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 46.994.624.623,- (Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Belanja modal bangunan dan gedung Rp 47.596.080.277,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 33.778.002.270,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp 2.193.823.860,- (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…