DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 direncanakan berjumlah Rpl.532.931.860.906,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:Koordinasi, evaluasi dan pelaporan; a. Pendapatan daerah b. Belanja daerah Defisit/Surplus Rpl.532.931.860.906,Rpl .532.931.860.906,RpO, OO,- c. pembiayaan daerah 1. Penerimaan Rp0,00,- 2. Pengeluaran Rp0,00,- Pembiayaan Netto Rp0,00 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00,-

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR clan BUPATI POLEWALI MANDAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adaiah Bupati Polewaii Mandar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar,
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjunya disingkat APBD ada]ah keuangan tahunan pemerintah daerah.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
(2)APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 direncanakan berjumlah Rpl.532.931.860.906,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:Koordinasi, evaluasi dan pelaporan;
1. a.Pendapatan daerah
2. b.Belanja daerah Defisit/Surplus Rpl.532.931.860.906, Rpl .532.931.860.906, RpO,OO,-
3. c.pembiayaan daerah
  1. 1.Penerimaan Rp0,00,-
  2. 2.Pengeluaran Rp0,00,- Pembiayaan Netto Rp0,00
  3. 3.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00,-

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rpl.532.931.860.906 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah),- yang bersumber dari:

a.pendapatan asli;
b.pendapatan transfer;dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

( 1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp325.823.202.567, (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

a.pajak daerah;
b.retribusi daerah;
c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan d, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.120.000.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp223.751.221.752,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Liroah Puluh Dua Rupiah),
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.260.000.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.691.980.815,- (Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rpl.207.108.658.339,- (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Milyar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerint.ah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.167 .912.843.000,- (Satu Trilyun Seratus Enam Puluh Taju Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.195.815.339,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Limajuta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00,- (Nol) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0.00,- (Nol).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rpl.532.931.860.906 (Satu Trilyun Lima Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas:

a.Bela.nja operasi Rpl .262.532.563.196;
b.Belanja modal Rp66.609.694. l 10;
c.Belanja tidak terduga Rp3.000.000.000;dan d, Belanja transfer Rp200.789.603.600.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rpl.262.532.563.196 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lim.a Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enrun Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai Rp816.166.233.634,00;
2. b.belanja barang danjasa Rp422.483.609.562,00;
3. c.belanjahibah Rp23.212.720.000,00; dan
4. d.belanja Bantuan Sosial Rp670.000.000,00;
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp816.166.233.634,00 (Delapan ratus Enam Belas Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufb direncanakan sebesar Rp422.483.609.562,00 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus DeJapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
(4)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.212.720.000,00( Dua Puluh Tiga Milyar Dua ratus Duabelas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
(5)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp670.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp66.609.694.110,- (Enam puluh Enam miliar Enam ratus Sembilan juta Enam ratus Sembilan puluh Empat ribu Seratus Sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin Rp24.341.472.897., (Dua puluh Empat miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh rupiah);
2. b.belanja modal gedung dan bangunan Rpl8.028.792.926, (Delapan Belas Milyar Dua Puluh Delapn Juta Tttjuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rlbu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
3. c.belanja modal jalan, janngan, dan irigasi Rp17.773.064.581,- (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);
4. d.belanja modal aset tetap lainnya Rp6.416.363.706, (Enam Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah);dan
5. e.belanja modal aset lainnya RpS0.000.000,· (Lima Puluh juta Rupiah).
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.341.472.897.,- (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tttjuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh rupiah);
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b d direncanakan sebesar RplB.028.792.926,- (Delapan Belas Milyar Dua Puluh Delapn Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direneanakan sebesar Rpl7.773.064.581,- (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagairoana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.416.363.706, (Enam miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah);
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar RpS0.000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…