DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1) penyelenggaraan penyertaan modal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; 2) besaran penyertaan modal; 3) penganggaran dan pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat karena dianggap mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Invenstasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Invenstasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Invenstasi Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
7.Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha.
8.Modal daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum Lainnya.
9.Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
10.Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
11.Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
12.Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutya disingkat PT. Bank Sulselbar adalah Bank Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
13.Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dari PT. Bank Sulsebar

BAB II

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulselbar adalah berupa pembelian saham.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Pasal 4

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulselbar mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 7.399.000.000 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a.tahun 2005 sebesar Rp. 1.899.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
b.tahun 2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
c.tahun 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
d.tahun 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
e.tahun 2012 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

Jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulselbar sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp. 10.399.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 6

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulselbar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2016.
(2)Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulselbar berdasarkan hasil perhitungan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)PT. Bank Sulselbar setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan PT. Bank Sulselbar.
(2)Besarnya deviden dan atau hak pemerintah daerah atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(3)Deviden dan atau hak pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 15 September 2016 BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd ANDI IBRAHIM MASDAR Diundangkan di Polewali pada tanggal 16 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd ISMAIL AM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 8. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 39/TAHUN 2016) Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 19 September 2016 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN ttd Drs. RIJALUL GAIB, MM Pangkat : Pembina TK. I NIP : 196707271994031017

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…