DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2010 tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal sahal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Jatim.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyertaan modal daerah, Pemerintah Daerah perlu menentukan batas tertinggi secara kumulatif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang- undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undaang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2010 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan BUPATI PONOROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK JATIM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1.Pasal 2 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ponorogo ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim sampai dengan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah).
(1a)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ponorogo ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim secara kumulatif ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
(2)Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dalam memenuhi sisa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ponorogo ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1a) dapat dilaksanakan sampai dengan Tahun 2022 yang besarannya ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo. Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal Pj. BUPATI PONOROGO, TTD MASKUR Diundangkan di Ponorogo. pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO, TTD AGUS PRAMONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ........... NOMOR ............... NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 232- 3/2015, PROVINSI JAWA TIMUR : NOMOR 3 TAHUN 2015. Sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPALA BAGIAN HUKUM SUWANDI, S.H., M.H. Pembina Tk. I NIP. 19600311 198212 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK JATIM I. UMUM Dalam rangka untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, Pemerintah Kabupaten Ponorogo memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui penambahan penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah daerah ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim bertujuan untuk turut serta mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah agar lebih optimal. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim, belum memberikan kejelasan tentang batas tertinggi secara kumulatif penyertaan modalnya dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas ---------------------- oOo --------------------------

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…