DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ponorogo

regulasi_utama

Ringkasan

penyertaan modal Pemda kepada PDAM Kabupaten Ponorogo yang bersumber dari APBD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo diperlukan peran serta Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo yang sehat, berkualitas, mandiri, dan prima dalam pelayanan, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang- undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan SALINAN 2 Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undaang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 1992 Nomor 4 Seri C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan BUPATI PONOROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PONOROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3.Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4.Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang milik Pemerintah Daerah, yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 4 sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah penambahan modal guna percepatan cakupan pelayanan, peningkatan kualitas, kuantitas, dan kapasitas produksi dalam pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM bertujuan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun nonfisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah dapat diwujudkan dalam bentuk uang dan barang yang berupa sarana/prasarana sistem penyediaan air minum yang dianggarkan dalam APBD.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV

JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1)Penyertaan modal daerah kepada PDAM ditetapkan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah).
(2)Penyertaan modal daerah yang sudah disetor kepada PDAM sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp5.822.414.923,00 (lima milyar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
(3)Sisa dari penyertaan modal daerah kepada PDAM sebesar Rp11.177.585.077,00 (sebelas milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah) akan dipenuhi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2025. 5

Pasal 6

Dalam memenuhi sisa penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan besarannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo tahun berkenaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo. Ditetapkan di Ponorogo Pada tanggal Pj. BUPATI PONOROGO, TTD MASKUR Diundangkan di Ponorogo. pada tanggal 18 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO, TTD AGUS PRAMONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ........... NOMOR ............... NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 233- 4/2015, PROVINSI JAWA TIMUR : NOMOR 4 TAHUN 2015. 6 Sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPALA BAGIAN HUKUM SUWANDI, S.H., M.H. Pembina Tk. I NIP. 19600311 198212 1 002 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PONOROGO I. UMUM. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Ponorogo dan untuk meningkatkan penyelenggaraan air minum kepada masyarakat diperlukan Penambahan Modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo. Tujuan dilakukannya usaha-usaha penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. Penetapan penyertaan modal daerah tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Ponorogo. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo diperlukan peran serta Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo yang sehat, berkualitas, mandiri, dan prima dalam pelayanan, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang- undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan SALINAN 2 Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undaang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 1992 Nomor 4 Seri C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan BUPATI PONOROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PONOROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3.Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4.Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang milik Pemerintah Daerah, yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 4 sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah penambahan modal guna percepatan cakupan pelayanan, peningkatan kualitas, kuantitas, dan kapasitas produksi dalam pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 3

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah dapat diwujudkan dalam bentuk uang dan barang yang berupa sarana/prasarana sistem penyediaan air minum yang dianggarkan dalam APBD.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV

JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1)Penyertaan modal daerah kepada PDAM ditetapkan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah).
(2)Penyertaan modal daerah yang sudah disetor kepada PDAM sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp5.822.414.923,00 (lima milyar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
(3)Sisa dari penyertaan modal daerah kepada PDAM sebesar Rp11.177.585.077,00 (sebelas milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah) akan dipenuhi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2025. 5