DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ponorogo

regulasi_utama

Ringkasan

penyertaan modal Pemda kepada Perusahaan Daerah Pertambangan "Sari Gunung" Kabupaten Ponorogo yang bersumber dari APBD

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” Kabupaten Ponorogo diperlukan peranserta Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” Kabupaten Ponorogo yang sehat, sehingga perlu dukungan struktur permodalan yang kuat;
c.Bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” Kabupaten Ponorogo;
d.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” KabupatenPonorogo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang SALINAN 2 Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-UndangNomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2387);
4.Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5.Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-UndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor3, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4957);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undaang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 10 Tahun 1976 tentangPendirian Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 1976Seri D); DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan BUPATI PONOROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN “SARI GUNUNG” KABUPATEN PONOROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalahKabupatenPonorogo.
2.Pemerintah Daerah adalahPemerintahKabupatenPonorogo.
3.BupatiadalahBupatiPonorogo.
4.Modal Daerah adalah kekayaan daerah, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
5.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang milik Pemerintah Daerah, yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” KabupatenPonorogo.
6.Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD. Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan 4 modal dasar yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” yang selanjutnya disingkat PD.P “Sari Gunung” adalah Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” KabupatenPonorogo.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah ke dalam modal PD. P “Sari Gunung” adalah menjadikan PD. P “Sari Gunung” sebagai perusahaan daerah yang profesional di bidang usaha pertambangan sehingga dapat meningkatkan kontribusi ke daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal daerahkedalam modal PD.P “Sari Gunung” bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dengan cara melengkapi alat produksi dan alat pendukung lainnya. Agar perusahaan semakin maksimal kinerjanya tetapi tetap efektif dan efisien.

BAB III

JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Penyertaan modal daerah kepada PD.P “Sari Gunung” secara kumulatif ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
(2)Penyertaan modal daerahyang sudah disetor kepadaPD.P “Sari Gunung” sampai dengan Tahun 2014 sebesa rRp709.137.440,04 (tujuh ratus sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh koma nol empat sen rupiah).
(3)Sisa dari penyertaan modal daerah kepada PD. P “Sari Gunung” sebesar Rp9.290.862.559,96(sembilan milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh enam sen rupiah) akan dipenuhi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 5

Dalam memenuhi sisa penyertaan modal daerah kepada PD. P. “Sari Gunung” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan besarannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan. 5

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo. Ditetapkan di Ponorogo Padatanggal 31 Juli 2015 Pj. BUPATI PONOROGO, TTD MASKUR Diundangkan di Ponorogo. padatanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO, TTD AGUS PRAMONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN........... NOMOR ............... NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 234- 5/2015, PROVINSI JAWA TIMUR : NOMOR 5 TAHUN 2015. Sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPALA BAGIAN HUKUM SUWANDI, S.H., M.H. Pembina Tk. I NIP. 19600311 198212 1 002 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADAPERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN “SARI GUNUNG” KABUPATEN PONOROGO I. UMUM. Sektor Perusahaan Daerahmemilikiposisistrategissebagailembaga yang membantupertumbuhanperekonomianmasyarakatdanpembangunandaerah sertaberfungsisebagaisaranapenggaliansumberPendapatanAsli Daerah. Penyertaan modal PemerintahKabupatenPonorogokepada Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” KabupatenPonorogobertujuanuntukmemperolehmanfaatekonomidan sosial sehinggadapatmeningkatkanpendapatanaslidaerahdanmeningkatkanpenda patanlaba Perusahaan Daerah.BerdasarkanketentuanPasal 41 ayat (5) Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, bahwaPenyertaan Modal PemerintahKabupatenPonorogokepada Perusahaan Daerah Pertambangan “Sari Gunung” KabupatenPonorogodituangkandalambentukPeraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…