DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata, yang meliputi segala hal terkait usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, rekreasi dan spa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, rekrea si dan spa akan terus meningkat jumlahnya se1nng dengan perubahan struktur sosial, ekonomi, dan pertambahan jumlah penduduk;
b.bahwa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, rekreasi dan spa harus dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman sehingga tercipta sinergisitas dengan Kabupaten Ponorogo yang merupakan wilayah yang memiliki banyak lembaga pendidikan dan pondok pesantren;
c.bahwa pembangunan di bidang usaha kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah dan pembangunan manusia seutuhnya; dan selalu mengantisipasi terjadinya dampak negatif, baik yang berkaitan dengan kecerdasan maupun mental generasi penerus;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk

Menetapkan

menetapkan pengaturan di daerah terkait dengan usaha kepariwisataan;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , huruf b , huruf c, dan huruf d , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan, Rekreasi dan Spa;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun1965 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. 3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 5.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 6.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87 /HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
7. 7.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
8. 8.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97 /HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Spa;
9. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan Menetapkan BUPATI PONOROGO MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN, REKREASI DAN SPA.

BAB I

KETENTUAN UMUN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah KabupatenPonorogo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3.Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4.Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ a tau laba.
5.Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, rekreasi dan spa yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
6.Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan. 7 . Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni a tau menonton karya seni dan/ a tau pertunjukkan sen1.
8.Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan. 9 . Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
10.Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
11.Tarn.an rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
12.Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
13.Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/ atau olahragawan yang bersangkutan.
14.Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
15.Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
16.Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
17.Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
18.Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang berisi hal-hal yang menurut peraturan daerah ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
19.Tanda Daftar U saha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar U saha Pariwisata. BAB 11 MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Mak.sud pembentukan peraturan daerah ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata, termasuk semua bentuk kegiatan, aktivitas, dan waktu penyelenggaraannya.
(2)Tujuan pembentukan peraturan daerah ini adalah:
1. a.agar usaha pariwisata memberikan manfaat yang baik dan tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan daya kecerdasan, pertumbuhan mental masyarakat, dan ketertiban umum;
2. b.menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha;dan
3. c.menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang menyangkut dengan penyelenggaraan kegiatan hiburan, rekreasi dan spa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata, yang meliputi segala hal terkait usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, rekreasi dan spa.

BAB IV

OBJEK DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pasal 4

(1)Seluruhjenis usaha dalam bidang usaha pariwisata harus didaftarkan.
(2)Bidang usaha pariwisata meliputi jenis usaha:
1. a.gelanggang olahraga;
2. b.gelanggang seni;
3. c.arena permainan;
4. d.hiburan malam;
5. e.panti pijat;
6. f.taman rekreasi;
7. g.karaoke; h . jasa impresariat/promotor.
  1. 1.bioskop;
8. j.Spa; dan
9. k.bar/rumah minum.
(3)Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub jenis usaha:
1. a.Lapangan Golf;
2. b.Rumah Bilyard;
3. c.Gelanggang Renang;
4. d.Lapangan Tenis;
5. e.Gelanggang Bowling;
6. f.Lapangan Bulutangkis;
7. g.Lapangan Futsal;
8. h.Fitness Center;
  1. 1.Sanggar Senarn; dan J. Kolarn Pemancingan.
(4)Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub jenis usaha:
1. a.sanggar seni;
2. b.galeri seni; dan
3. c.gedung pertunjukkan seni.
(5)Jenis usaha arena permainan dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sub jenis usaha arena permainan.
(6)Jenis usaha hiburan malarn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sub jenis usaha :
1. a.kelab malarn;
2. b.diskotek; dan
3. c.pub.
(7)Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi sub jenis usaha panti pijat.
(8)Jenis usaha tarnan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub jenis usaha:
1. a.tarnan rekreasi; dan
2. b.tarnan bertema.
(9)Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi sub jenis usaha karaoke.
(10)Jenis usahajasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi sub jenis usaha jasa impresariat/promotor.
(11)Jenis usaha bioskop sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi sub jenis usaha:
1. a.bioskop; dan
2. b.mini bioskop.
(12)Jenis usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi sub jenis usaha spa.
(13)Jenis usaha bar/rumah minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k meliputi sub jenis usaha bar/rumah minum.

Pasal 5

(1)Pengusaha jenis usaha pariwisata sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)huruf a, ayat (6) dan ayat (10) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
(2)Pengusaha jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat
(3)selain huruf a, ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (11), ayat
(12), ayat (13) dan ayat (14) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

( 1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan rekreasi dan spa pada setiap lokasi.

(2)Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
(3)Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
(4)Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro a tau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
(5)Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata berdasarkan keinginannya sendiri.

Pasal 7

(1)Pendaftaran usaha pariwisata, kecuali untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, dimana penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi di wilayah Kabupaten Ponorogo, ditujukan kepada Bupati.
(2)Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Ponorogo, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati.

Pasal 8

(1)Usaha pariwisata untuk jenis usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, bioskop, spa, bar/rumah minum, harus mempunyai jarak lebih dari 300 m (tiga ratus meter) dari Kantor /instansi Pemerintah, lembaga pendidika n , tempat ibadah dan rumah sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat.
(2)Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan ijin apabila berada dalam wilayah Kecamatan Ponorogo, kecuali di tempat rekreasi milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. BABV TAHAPAN Umum Pasal 9 Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup : a . permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
1. b.pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
2. c.pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
3. d.penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
4. e.pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 10

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Pasal 11

( 1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.

(2)Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:
1. a.fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; b . fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. c.surat pernyataan tidak keberatan sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) tokoh masyarakat.
(3)Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pengusaha wajib menjamin melalui pemyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2), ayat
(3)adalah absah, benar dan sesuai fakta.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…