menetapkan pengaturan di daerah terkait dengan usaha kepariwisataan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , huruf b , huruf c, dan huruf d , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan, Rekreasi dan Spa;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun1965 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87 /HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
7.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
8.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.97 /HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Spa;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan Menetapkan BUPATI PONOROGO MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN, REKREASI DAN SPA.