DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

pengaturan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi meliputi jenis, perencanaan, peruntukan dan kebutuhan, pengadaan, penyaluran, pelaporan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
b.bahwa untuk meningkatkan produksi, mutu hasil dan penyerapan hasil pertanian di Daerah Kabupaten Ponorogo dengan penyerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berwenang melakukan Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersu bsidi di wilayah kerjanya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengawasan Pengadaan, Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi UnLuk Scklor Pe rlan ian ;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah kabupaten d a lam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 4 1) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); /
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
5.Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5571);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten ta n g Pemerintahan Dae rah Mcnjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pe n gawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomo r 15 Tahun 2011;
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/ M- DAG /PER/ 4 /2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan Menetapkan BUPATI PONOROGO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN PENGADAA, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK BERSUBSIDI UNTU SEKTOR PERTANIAN. j

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3.Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
5.Petugas Penyuluh adalah Dinas Pertanian.
6.Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanama pangan, holtikultura, perkebunan rakyat, h ijauan pakan ternak da budidaya ikan dan / a tau udang.
7.Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaa unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
8.Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesua dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapa produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
9.Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan da penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuha Kelompok Tani dan/ atau Petani di sektor pertanian yang meliputi : Pupu Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsid lainnya yang diteta pkan oleh menteri ya n g menyelenggarakan urusa pemerintahan bidang pertanian.
10.Pupuk Anorganik adalah hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan / ata biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
11.Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotora hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang tela m elalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya d enga bahan mineral dan/ atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatka kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat baik kimi dan biologi tanah.
12.Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah h a rga tertingg Pupuk Bersubsidi dala m kemasan di Lini IV, yang dibeli secara t unai ole Kelompok Tani dan/ a tau Petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapka oleh Menteri Pertanian.
13.Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
14.Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di Wilayah Kecamaw1 dan/ a tau Desa yang ditunjuk a tau ditetapkan oleh Distributor.
15.Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Daerah yang selanjutnya disebut KP Daerah adalah wadah koordinasi Instansi terkait di Daerah dala pengawasan pupuk dan pestisida di Daerah, yang dibentuk oleh Bupati.
16.Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan !aha untuk budidaya tanaman pangan atau holtikultura termasuk pekebun yan mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat denga skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yan m engusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang J tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/ ata udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/ atau udang yan tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
18.Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau pembudidaya ikan dan/ a tau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
19.Produsen adalah produsen pupuk dalam hal ini pupuk Indonesia yang memproduksi pupuk unorganik dan organik.
20.Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya.
21.Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yan g berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/ atau Desa, yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan surat jual beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan/ a tau petani diwilayah tanggungjawabnya.
22.Surat perjanjian jual beli selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara produsen dengan distributor a tau antara distributor dengan pengecer yang m emuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk kelompok tani dan/atau petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia yang berasal dari produsen dan/ atau impor.
24.Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia sampai dengan kelompok tani dan/ a tau petani sebagai konsumen akhir.
25.Wilayah tanggungjawab adalah wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani mulai dari lini I, lini II , lini III sampai dengan lini IV yang ditetapkan oleh PT. Pupuk Indo nesia.
26.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingka t RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahan petani, perkebunan dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian .
27.Prinsip 6 (enam) Tepat adalah prinsip pe ngadaan dan pcnyaluran p upuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tern pat, waktu dan mutu.
28.Koperasi Unit Desa yang selanjutnya disingkat KUD adalah kesatuan ekonomi terkecil dari kerangka pembangunan pedesaan yang merupakan suatu wadah organisasi dan pengembangan bagi berbagai kegiatan ekonomi di wilayah yang bersangkutan . J

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengawasan pengadaan, penyaluran clan penggunaan Pupuk Bersubsidi untu sektor pertanian di daerah diselenggarakan berdasarkan azas:

a.manfaat;
b.keadilan;
c.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.partisipatif;
g.keragaman;
h.keselarasan , keserasian dan keseimbangan;
1. 1.desentralisasi; dan J. keterbukaan clan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi untu Sektor Pertanian dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, kelancara penyaluran dan ketepatan penggunaan Pupuk Bersubsidi di Daerah gun meningkatkan produksi dan produksivitas hasil pertanian.

Pasal 4

Tujuan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsi untuk sektor pertanian adalah :

a.meningkatkan ketersediaan Pupuk Bersubsidi secara optimal sesu i kebutuhan dan kelancaran penyaluran untuk mencapai produks , produktivitas dan mutu hasil yang optimal;
b.memberikan jaminan kelancaran penyaluran dan penggunaan Bersubsidi di daerah dengan prinsip 6 (enam) Tepat; c . meningkatkan produksi pertanian di daerah untuk mendukung Ketahana Pangan Nasional dengan mendekatkan petani terhadap sarana produksi da hasil pertanian; dan
d.memberdayakan petani, kelompok tani dan gapoktan. J
a.Jems;
b.perencanan, Peruntukan dan Kebutuhan;
c.pengadaan;
d.penyaluran;
e.pelaporan;
f.pengawasan.

BAB IV

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

(1)Pupuk Bersubsidi terdiri dari an-organik dan organik yang diproduks dan/ atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.
(2)Pupuk an-organik sebagaima na dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP 36, ZA dan NPK.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dala menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dan kelancaran penyaluran untu meningkatkan hasil produksi pertanian yang didasarkan pada :
1. a.hasil identifikasi;
2. b.inventarisasi; dan
3. c.verifikasi kebutuhan pupuk dengan mempe rh a tika n kebuLuhan pupu petani dan/ atau Kelompok Tani.
(2)Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsid i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dilaksa n aka setiap tahun melalui tahapan usulan rencana, koordinasi dan p eneta pan.
(3)Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) dituangkan dalam RDKK yang diusulkan secara berjenjang oleh peta i dan/ a tau kelompok tani kepada Bupati melalui Dinas yang membidan i pertanian.

Pasal 8

(1)Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi peta ni dan /atau kelompok tani yan mengusahakan lahan dengan total luasan paling banya k 2 (dua) h ekt' r dengan setiap musim tanam per keluarga. j
(2)Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 9

(1)Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anJuran pemupuka berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan :
1. a.jumlah kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang diajukan oleh Petani dan/ ata Kelompok Tani dengan rincian menurut:
  1. 1.sub sektor;
  2. 2.kecamatan;
  3. 3.desa/kelurahan;
  4. 4.jenis;
  5. 5.jumlah; dan
  6. 6.sebaran bulanan.
2. b.rakap RDKK yang disusun oleh Dinas yang membidangi pc rtani a n da diketahui oleh Petugas Penyuluh, dengan rincian menurut:
  1. 1.kecamatan; 2 . jenis; 3.jumlah;
  2. 4.sub sektor; dan
  3. 5.sebaran bulanan.
(2)Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapka dengan Peraturan Bupati setiap bulan Desember.
(3)Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada a yaL ( ) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Dinas Pertanian.
(4)Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebi lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(5)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayaL (4) paling lamb' .l ditetapkan pada akhir bulan Desember.

Pasal 10

(1)Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi scbagai mana dimaksud dalam Pasa l 9, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarka lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan Pupuk yang menjadi prioritas.
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dala Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dinas Instansi yang m embidangi pertanian bersama Petugas Penyuluh waj b melaksanakan p embinaan kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani dala penyusunan RDKK sesuai dengan luas areal usaha tani dan/ a tau kemampuan I penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, dan/atau Kelompok Tani d' wilayah kerjanya.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…