DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 193

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini terdiri atas: ketentuan umum; ruang lingkup; tujuan; kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; kawasan strategis kabupaten; arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah; Kabupaten; hak, kewajiban, dan peran masyarakat; kelembagaan; penyelesaian sengketa; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; Ketentuan peralihan; ketentuan penutup; dan lampiran. Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi produktif berbasis pertanian, pariwisata, dan pendidikan yang unggul serta berwawasan lingkungan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024–2044; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja S A L I N A N menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 778, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteria Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 530);
14.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Tanggal 23 April 2010 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan BUPATI PONOROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3.Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Bupati adalah Bupati Ponorogo.
7.Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11.Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12.Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
14.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
15.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
17.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
18.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
19.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20.Kecamatan adalah daerah bagian Kabupaten yang membawahi beberapa desa atau kelurahan, dikepalai oleh seorang camat.
21.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan.
22.Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
23.Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
24.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
25.Jalan Kolektor Sekunder adalah adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
26.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
27.Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar Kawasan sekunder ketiga atau dibawahnya serta Kawasan sekunder dengan perumahan.
28.Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan Antarkota Antarprovinsi, Antarkota Dalam Provinsi, Angkutan Kota, serta Angkutan Perdesaan.
29.Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan.
30.Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
31.Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
32.Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik.
33.Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya.
34.Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
35.Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36.Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
37.Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
38.Jaringan Bergerak adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi bergerak.
39.Jaringan Bergerak Terestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
40.Jaringan Bergerak Seluler adalah adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
41.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi- sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
42.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
43.Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
44.Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
45.Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
46.Sistem Peyediaan Air Minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
47.Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
48.Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
49.Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
50.Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
51.Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
52.Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
53.Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TS3R), hingga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
54.Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
55.Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
56.Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
57.Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut. …
58.Jaringan Drainase Primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
59.Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
60.Jaringan Drainase Tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
61.Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
62.Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
63.Kawasan Budi Daya adalah Kawasan di Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
64.Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, embung, waduk, dan sebagainya.
65.Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup.
66.Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada Kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
67.Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
68.Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
69.Cagar Alam adalah Kawasan yang dideskripsikan sebagai hutan dengan adanya aturan terkait perlindungan secara hukum lantaran memiliki keunikan ekositem tumbuhan dan satwa.
70.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
71.Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
72.Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
73.Kawasan Perkebunan Rakyat adalah Kawasan perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat.
74.Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari berupa komoditas yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
75.Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensiuntuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
76.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelajutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
77.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
78.Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
79.Kawasan Panas Bumi adalah Kawasan dipermukaan bumi dalam batas tertentu dimana terdapat energi panas bumi dalam suatu kondisi hidrologi-batuan tertentu atau disebut sistem panas bumi.
80.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
81.Kawasan Pariwisata adalah Kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih Wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi DTW, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya Masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
82.Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perkotaan.
83.Kawasan Permukiman Perdesaaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perdesaan.
84.Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan wilayah pertahanan yang digunakan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa meliputi pangkalan militer/kesatrian; daerah latihan militer; instalasi militer; daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; daerah disposal amunisi peralatan pertahanan berbahaya lainnya; objek vital nasional yang bersifat strategis; kepentingan pertahanan udara; kawasan industri sistem pertahanan; aset- aset pertahanan lainnya; wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk kawasan perbatasan negara dan perairan di sekitar PPKT yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas; dan kawasan dengan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategi nasional.
85.Kawasan Strategis Kabupaten adalah bagian Wilayah Kabupaten yang Penataan Ruangnya diprioritaskan dan berpengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
86.Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber dayaalam tertentu yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
87.Koefisien dasar bangunan selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
88.Koefisien lantai bangunan selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
89.Koefisien dasar hijau selanjutnya disebut KDH adalah rangka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
90.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
91.Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang Kabupaten.
92.Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
93.Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
94.Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay).
95.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
96.Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
97.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
1. a.ketentuan umum;
2. b.ruang lingkup;
3. c.tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
4. d.rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
5. e.rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
6. f.kawasan strategis kabupaten;
7. g.arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
8. h.ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
9. i.hak, kewajiban, dan peran masyarakat;
10. j.kelembagaan;
11. k.penyelesaian sengketa;
12. l.ketentuan penyidikan;
13. m.ketentuan pidana;
14. n.ketentuan lain-lain;
15. o.Ketentuan peralihan;
16. p.ketentuan penutup; dan
17. q.lampiran.
(2)Ruang lingkup Wilayah Kabupaten merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif yang secara geografis terletak pada koordinat 7°49’ Lintang Selatan sampai dengan 8°20’ Lintang Selatan, dan 111°7’ Bujur Timur sampai dengan 111°52’ Bujur Timur.
(3)Lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup Ruang darat dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara administrasi seluas 141.862 (seratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua) hektare.
(5)Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berbatasan dengan:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Nganjuk;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah.
(6)Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas 21 (dua puluh satu) Wilayah Kecamatan, meliputi:
1. a.Kecamatan Babadan;
2. b.Kecamatan Badegan;
3. c.Kecamatan Balong;
4. d.Kecamatan Bungkal;
5. e.Kecamatan Jambon;
6. f.Kecamatan Jenangan;
7. g.Kecamatan Jetis;
8. h.Kecamatan Kauman;
9. i.Kecamatan Mlarak;
10. j.Kecamatan Ngebel;
11. k.Kecamatan Ngrayun;
12. l.Kecamatan Ponorogo;
13. m.Kecamatan Pudak;
14. n.Kecamatan Pulung;
15. o.Kecamatan Sambit;
16. p.Kecamatan Sampung;
17. q.Kecamatan Sawoo;
18. r.Kecamatan Siman;
19. s.Kecamatan Slahung;
20. t.Kecamatan Sooko; dan
21. u.Kecamatan Sukorejo.
(7)Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi produktif berbasis pertanian, pariwisata, dan pendidikan yang unggul serta berwawasan lingkungan.

Pasal 4

(1)Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
(2)Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
2. b.kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
3. c.kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
(3)Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan secara berjenjang;
2. b.pengembangan Kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan Wilayah sekaligus untuk mengurangi kesenjangan yang ada;
3. c.pengembangan fungsi Wilayah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki;
4. d.pengembangan produk unggulan Daerah dalam mendorong perwujudan sistem agropolitan;
5. e.peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan;
6. f.peningkatan sarana prasarana penunjang pendidikan;
7. g.peningkatan aksesibilitas antarwilayah melalui penyediaan dan pengembangan jalan dalam mempercepat pengembangan Wilayah; dan
8. h.penyediaan infrastruktur Wilayah sesuai hierarkinya.
(4)Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.pemantapan fungsi lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;
2. b.peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung dalam meminimalisasi kemungkinan terjadinya bencana;
3. c.pengembangan kawasan pertanian yang didukung industri pengolahan hasil pertanian;
4. d.pengembangan industri pengolah hasil pertanian dalam mendukung percepatan perwujudan agropolitan;
5. e.pengembangan kawasan dan event wisata unggulan; dan
6. f.pengembangan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
(5)Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam mendorong pengembangan Wilayah; dan
2. b.peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 5

(1)Strategi pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
1. a.mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi sebagai pusat pengembangan utama Daerah dan melayani beberapa Kecamatan di sekitarnya;
2. b.mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan Kecamatan;
3. c.mengembangkan Pusat Pelayanan Lingkungan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa; dan
4. d.menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat.
(2)Strategi pengembangan kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan Wilayah sekaligus untuk mengurangi kesenjangan yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
1. a.membentuk pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun;
2. b.mengembangkan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran;
3. c.menetapkan prioritas pengembangan kawasan agropolitan dengan mengarahkan pada Wilayah Timur dan Barat Daerah; dan
4. d.mengembangkan pusat permukiman pada kawasan perdesaan disertai dengan penyediaan fasilitas skala perdesaan masing-masing.
(3)Strategi pengembangan fungsi Wilayah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
1. a.mengembangkan fasilitas perkotaan dengan skala sesuai pelayanan masing-masing perkotaan;
2. b.mengembangkan Perkotaan Daerah dengan fungsi lengkap yang menjangkau pelayanan terluas dengan fasilitas utama;
3. c.mengembangkan fasiltas sosial maupun ekonomi yang mampu melayani beberapa Kecamatan; dan
4. d.mengembangkan fasiltas yang mampu melayani Kecamatan masing-masing baik fasilitas sosial maupun ekonomi pada kawasan perkotaan.
(4)Strategi pengembangan produk unggulan Daerah dalam mendorong perwujudan sistem agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
1. a.mengembangkan pertanian unggulan daerah;
2. b.membentuk sentra produksi pertanian unggulan;
3. c.meningkatkan infrastruktur pertanian dalam mendorong agropolitan;
4. d.menetapkan kawasan pangan berkelanjutan di Daerah; dan
5. e.mempertahankan fungsi kawasan penghasil produk unggulan dan pendukung agropolitan di Daerah.
(5)Strategi peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, terdiri atas:
1. a.menjaga kelestarian alam dalam menarik minat wisata alam pegunungan dan danau;
2. b.mengembangkan aksesibilitas dan fasilitas pariwisata alam;
3. c.meningkatkan kegiatan wisata budaya; dan
4. d.melestarikan asset wisata budaya.
(6)Strategi peningkatan sarana prasarana penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, terdiri atas:
1. a.mengembangkan sarana prasarana penunjang pendidikan baik aksesibilitas serta infrastruktur dasar; dan
2. b.mengembangkan akomodasi penunjang pendidikan yang meliputi penginapan serta sarana penunjang pendidikan lainnya.
(7)Strategi peningkatan aksesibilitas antar Wilayah melalui penyediaan dan pengembangan jalan dalam mempercepat pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g, terdiri atas:
1. a.mengembangkan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan;
2. b.mengembangkan Jalan Lingkar Wilis;
3. c.mengembangkan jalan lingkar Daerah;
4. d.meningkatkan pelayanan Terminal;
5. e.mereaktivasi jalur kereta api; dan
6. f.merevitalisasi stasiun Balong, stasiun Ponorogo dan stasiun Slahung;
(8)Strategi penyediaan infrastruktur Wilayah sesuai hierarkinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h, terdiri atas:
1. a.mengembangkan sistem jaringan prasarana energi dalam menunjang pertumbuhan Wilayah;
2. b.mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air untuk mendorong agropolitan;
3. c.mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
4. d.mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.

Pasal 6

(1)Strategi pemantapan fungsi lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
1. a.memantapkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya;
2. b.memantapkan kawasan perlindungan setempat, yaitu menetapkan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman kota, taman median jalan, dan taman hutan kota yang dikembangkan pada kawasan perkotaan dengan luasan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat; dan
3. c.memantapkan kawasan konservasi.
(2)Strategi peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung dalam meminimalisasi kemungkinan terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
1. a.mengendalikan kawasan rawan becana alam meliputi bencana banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun;
2. b.melestarikan Kawasan Lindung dan mempertahankan kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai resapan air;
3. c.mengembangkan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam;
4. d.mengembangkan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa; dan
5. e.mengembangkan zona dan infrastruktur evakuasi korban bencana.
(3)Strategi pengembangan kawasan pertanian yang didukung industri pengolahan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, terdiri atas:
1. a.mengembangkan potensi lahan basah dan lahan kering dalam menunjang penyediaan lahan pertanian;
2. b.mengembangkan produk unggulan daerah melalui komoditas yang dapat diolah menjadi agroindustri;
3. c.memberikan insentif pada lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan tidak boleh alih fungsi untuk peruntukan lain sesuai ketentuan dan peraturan yang ada;
4. d.mengembangkan hortikultura dengan pengolahan hasil dan melakukan upaya ekspor;
5. e.mengupayakan pelestarian kawasan hortikultura dengan mengembangkan sebagian lahannya untuk tanaman tegakan tinggi yang memiliki fungsi lindung;
6. f.mengembalikan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan seperti semula;
7. g.meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;
8. h.mengembangkan peternakan dengan peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta peningkatan usaha kemitraan;
9. i.memperluas jaringan pemasaran hasil agroindustri;
10. j.mengembangkan kemitraan dengan masyarakat; dan
11. k.mengoptimalkan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan agropolitan, pusat-pusat promosi dan pemasaran.
(4)Strategi pengembangan industri pengolah hasil pertanian dalam mendukung percepatan perwujudan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, terdiri atas:
1. a.mengembangkan zona industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman;
2. b.mengembangkan industri melalui penyediaan Ruang dan didukung pengembangan infrastruktur Wilayah;
3. c.mengembangkan Industri kecil melalui pemberdayaan industri kecil dan home industry pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan darat;
4. d.mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan tangan; dan
5. e.meningkatkan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta investasi.
(5)Strategi pengembangan kawasan dan event wisata unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, terdiri atas:
1. a.mengembangkan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya;
2. b.mengembangkan pusat kerajinan untuk mendukung kegiatan pariwisata Daerah;
3. c.mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;
4. d.mengkaitkan kalender wisata dalam skala nasional; dan
5. e.membentuk zona wisata, paket wisata dan promosi wisata.
(6)Strategi pengembangan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f, terdiri atas:
1. a.meningkatkan kualitas permukiman perkotaan, mengembangkan perumahan terjangkau, menyediaakan sarana dan prasarana permukiman perkotaan serta mengembangkan Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun mandiri;
2. b.menetapkan radius pengamanan permukiman penduduk dari lokasi yang berpotensi mengancam keselamatan penduduk, seperti eksploitasi panas bumi; dan
3. c.mengembangkan permukiman perdesaan sesuai dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan, dan menyediakan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.

Pasal 7

(1)Strategi pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, terdiri atas:
1. a.mengembangkan kawasan agropolitan di Daerah yang terkonsentrasi di Wilayah Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Ngebel sebagai kawasan strategi ekonomi;
2. b.menyediakan infrastruktur untuk mendorong pengembangan potensi pertanian.
(2)Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(5)huruf b, terdiri atas:
1. a.mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
2. b.mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
3. c.mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan kawasan budi daya terbangun; dan
4. d.menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/Tentara Nasional Indonesia.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 8

(1)Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.sistem pusat permukiman; dan
2. b.sistem jaringan prasarana.
(2)Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitan skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
2. b.Pusat Pelayanan Kawasan; dan
3. c.Pusat Pelayanan Lingkungan.
(2)Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, meliputi:
1. a.Kawasan Perkotaan Jambon;
2. b.Kawasan Perkotaan Ponorogo;
3. c.Kawasan Perkotaan Sawoo; dan
4. d.Kawasan Perkotaan Slahung.
(3)Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Kawasan Perkotaan Babadan berada di Kecamatan Babadan;
2. b.Kawasan Perkotaan Jenangan berada di Kecamatan Jenangan;
3. c.Kawasan Perkotaan Siman berada di Kecamatan Siman;
4. d.Kawasan Perkotaan Kauman berada di Kecamatan Kauman;
5. e.Kawasan Perkotaan Sukorejo berada di Kecamatan Sukorejo;
6. f.Kawasan Perkotaan Badegan berada di Kecamatan Badegan;
7. g.Kawasan Perkotaan Sampung berada di Kecamatan Sampung;
8. h.Kawasan Perkotaan Balong berada di Kecamatan Balong;
9. i.Kawasan Perkotaan Bungkal berada di Kecamatan Bungkal;
10. j.Kawasan Perkotaan Ngrayun berada di Kecamatan Ngrayun;
11. k.Kawasan Perkotaan Mlarak berada di Kecamatan Mlarak;
12. l.Kawasan Perkotaan Jetis berada di Kecamatan Jetis;
13. m.Kawasan Perkotaan Sambit berada di Kecamatan Sambit;
14. n.Kawasan Perkotaan Pulung berada di Kecamatan Pulung;
15. o.Kawasan Perkotaan Pudak berada di Kecamatan Pudak;
16. p.Kawasan Perkotaan Ngebel berada di Kecamatan Ngebel; dan
17. q.Kawasan Perkotaan Sooko berada di Kecamatan Sooko.
(4)Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.Pusat Pelayanan Lingkungan Ngunut berada di Desa Ngunut, Kecamatan Babadan;
2. b.Pusat Pelayanan Lingkungan Sukosari berada di Desa Sukosari, Kecamatan Babadan;
3. c.Pusat Pelayanan Lingkungan Semanding berada di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan;
4. d.Pusat Pelayanan Lingkungan Madusari berada di Desa Madusari, Kecamatan Siman;
5. e.Pusat Pelayanan Lingkungan Ngrandu berada di Desa Ngrandu, Kecamatan Kauman;
6. f.Pusat Pelayanan Lingkungan Gelang Lor berada di Desa Gelang Lor, Kecamatan Sukorejo;
7. g.Pusat Pelayanan Lingkungan Karangan berada di Desa Karangan, Kecamatan Badegan;
8. h.Pusat Pelayanan Lingkungan Kunti berada di Desa Kunti, Kecamatan Sampung;
9. i.Pusat Pelayanan Lingkungan Menang berada di Desa Menang, Kecamatan Jambon;
10. j.Pusat Pelayanan Lingkungan Sidoharjo berada di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon;
11. k.Pusat Pelayanan Lingkungan Sumberejo berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Balong;
12. l.Pusat Pelayanan Lingkungan Ngampel berada di Desa Ngampel, Kecamatan Balong;
13. m.Pusat Pelayanan Lingkungan Galak berada di Desa Galak, Kecamatan Slahung;
14. n.Pusat Pelayanan Lingkungan Bancar berada di Desa Bancar, Kecamatan Bungkal;
15. o.Pusat Pelayanan Lingkungan Mrayan berada di Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun;
16. p.Pusat Pelayanan Lingkungan Temon berada di Desa Temon, Kecamatan Ngrayun;
17. q.Pusat Pelayanan Lingkungan Wringinanom berada di Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit;
18. r.Pusat Pelayanan Lingkungan Ngasinan berada di Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis;
19. s.Pusat Pelayanan Lingkungan Kutu Wetan berada di Desa Kutu Wetan, Kecamatan Jetis;
20. t.Pusat Pelayanan Lingkungan Gontor berada di Desa Gontor, Kecamatan Mlarak;
21. u.Pusat Pelayanan Lingkungan Mlarak berada di Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak;
22. v.Pusat Pelayanan Lingkungan Pangkal berada di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo;
23. w.Pusat Pelayanan Lingkungan Temon berada di Desa Temon, Kecamatan Sawoo;
24. x.Pusat Pelayanan Lingkungan Ngadirojo berada di Desa Ngadirojo, Kecamatan Sooko;
25. y.Pusat Pelayanan Lingkungan Kesugihan berada di Desa Kesugihan, Kecamatan Pulung;
26. z.Pusat Pelayanan Lingkungan Sidoharjo berada di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung; aa. Pusat Pelayanan Lingkungan Singgahan berada di Desa Singgahan, Kecamatan Pulung; bb. Pusat Pelayanan Lingkungan Sahang berada di Desa Sahang, Kecamatan Ngebel; dan cc. Pusat Pelayanan Lingkungan Talun berada di Desa Talun, Kecamatan Ngebel.
(5)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitan skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai, Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a.sistem jaringan transportasi;
b.sistem jaringan energi;
c.sistem jaringan telekomunikasi;
d.sistem jaringan sumber daya air; dan
e.sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 11

(1)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
1. a.sistem jaringan jalan; dan
2. b.sistem jaringan kereta api.
(2)Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitan skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks193PDFHirarki

Memuat teks peraturan…