DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; TUJUAN; PENGALOKASIAN DANA DAN PENETAPAN KEGIATAN; PERUNTUKAN ANGGARAN; PENYALURAN DAN PENCAIRAN; PENGAWASAN DAN TANGGUNGJAWAB; PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Pos Pelayanan Terpadu khususnya untuk balita dan lansia diperlukan adanya dukungan anggaran dan perencanaan kegiatan yang baik sesuai dengan kebutuhan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Untuk Operasional Pos Pelayanan Terpadu Balita dan Lansia Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun. 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1223);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 1);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 5);
10.Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 129); 11 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 130); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN UNTUK OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU BALITA DAN LANSIA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian.
2.Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tertentu dan dalam bidang kesehatan tertentu.
3.Kader Posyandu yang selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan secara sukarela.
4.Pelayanan kesehatan dasar di Posyandu Balita adalah pelayanan kesehatan yang mencakup sekurang-kurangnya 5 (lima) kegiatan, yakni Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare.
5.Pelayanan kesehatan dasar di Posyandu Lansia adalah pelayanan kesehatan yang mencakup sekurang-kurangnya 5 (lima) kegiatan, yakni pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan, konseling kesehatan, pencegahan penyakit tidak menular, dan peningkatan kebugaran lansia.
6.Masyarakat Kabupaten Ponorogo adalah seluruh penduduk yang tercatat sebagai warga Kabupaten Ponorogo.
7.Operasional Posyandu adalah segala sesuatu yang diperlukan umtuk kelangsungan kegiatan di Posyandu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengelolaan dana bantuan untuk operasional Posyandu Balita dan Lansia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo adalah untuk meningkatkan strata dan pengembangan Posyandu.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA DAN PENETAPAN KEGIATAN

Pasal 3

Pengalokasian dana bantuan diberikan kepada seluruh Posyandu Balita dan Posyandu Lansia yang ada di Kabupaten Ponorogo

Pasal 4

(1)Setiap Desa membuat penetapan/uraian kegiatan, rencana penggunaan dana bantuan dan laporan keuangan operasional, dengan format sesuai Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
(2)Setiap Desa membuat Proposal Penggunaan Dana Bantuan Operasional Posyandu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebanyak 3 (tiga) rangkap, paling lambat awal bulan Maret harus masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 5

(1)Pagu anggaran Bantuan Operasional Posyandu Balita untuk bantuan transport Kader Posyandu dalam rangka pertemuan Kader per Posyandu per tahun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan rincian per posyandu diberikan kepada 5 (lima) kader selama 12 (dua belas) bulan dengan besaran bantuan transport per masing-masing kader/bulan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
(2)Dana bantuan transport Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan pertemuan Kader Posyandu dalam rangka:
1. a.persiapan pelaksanaan Posyandu, antara lain : - merencanakan kegiatan hari buka posyandu; - melakukan pembagian tugas kader; - merencanakan dan mempersiapkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ketika penyuluhan; - melakukan evaluasi pelaksanaan posyandu bulan lalu.
2. b.pemutakhiran data sasaran Posyandu, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui serta bayi, anak, dan balita;
3. c.membuat diagram batang (balok) SKDN tentang semua jumlah balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja posyandu (S), jumlah balita yang memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS) atau buku Kesehatan Ibu dan Anak (K), jumlah balita yang timbangan berat badannya naik (N);
4. d.membuat perencanaan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak naik berat badannya, sasaran yang sedang dalam masalaah kesehatan tertentu, dan sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan (bayi/balita yang kurang Gizi, Bumil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK).

Pasal 6

(1)Pagu anggaran Bantuan Operasional Posyandu Balita untuk bantuan transport Kader Posyandu dalam rangka pendataan dan pendampingan masalah kesehatan oleh kader per posyandu per tahun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan rincian per posyandu diberikan kepada 5 (lima) kader selama 12 (dua belas) bulan dengan besaran bantuan transport per masing-masing kader/bulan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
(2)Dana bantuan transport Kader Posyandu untuk pendataan dan pendampingan masalah kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dipergunakan dalam rangka :
1. a.mendata dan mendampingi Ibu hamil Resiko tinggi, balita kurang gizi, dan masalah kesehatan lainnya;
2. b.sweeping imunisasi; dan/ atau
3. c.kunjungan rumah balita yang tidak datang ke posyandu.

Pasal 7

(1)Pagu anggaran Bantuan Operasional Posyandu Lansia untuk bantuan transport Kader Posyandu dalam rangka kegiatan Posyandu Lansia per Posyandu per tahun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan rincian per posyandu diberikan kepada 5 (lima) kader selama 12 (dua belas) bulan dengan besaran bantuan transport per masing-masing kader/bulan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
(2)Dana bantuan transport Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kegiatan :
1. a.persiapan Pelaksanaan Posyandu, antara lain : - merencanakan kegiatan hari buka posyandu, - melakukan pembagian tugas kader, - merencanakan kegiatan inovasi posyandu, - melakukan evaluasi pelaksanaan posyandu bulan lalu.
2. b.pelaksanaan Hari Buka Posyandu
3. c.membuat perencanaan tindak lanjut hasil pelaksanaan Posyandu

Pasal 8

Pagu anggaran Bantuan Operasional Posyandu untuk pembelian alat tulis kantor (ATK) dalam rangka kegiatan Posyandu Lansia, per Posyandu per tahun sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian per Posyandu per bulan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Penyaluran dana dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pedoman teknis pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

Pasal 10

(1)Dana untuk operasioal Balita dan Posyandu Lansia yang ada di Desa disalurkan melalui Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa dengan anggaran yang ada pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
(2)Dana untuk operasional Posyandu Balita dan Posyandu Lansia yang ada di Kelurahan disalurkan melalui Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…