DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; KEWENANGAN; KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL; PERIZINAN; PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL; PENGAWASAN DAN PEMBINAAN; PENERTIBAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa minuman beralkohol dan arjo dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehi<lupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
b.bahwa dalam rangka pcngcndalian dan pcngawasan minuman beralkohol dan arjo di Kabupaten Ponorogo perlu membentuk Peraturan Daerah guna mewujudkan ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol dan arjo;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dan Arjo;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daera..11-Daerail-i Kabupaten dalain lingkungan Propinsi Javva Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 190);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/MDAG/PER/ 4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20 / MDAG/ PER/ 4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran ‘Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, Tamb.ahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan BUPATI PONOROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP. PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN ARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2.Bupati adalah Bupati Ponorogo
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
6.Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7.Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
8.Arak Jowo yang selanjutnya disebut Arjo adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C2H5OH) dan/atau metil alkohol (CH3OH) atau bahan lainnya sehingga rnenjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.
9.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
10.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
11.Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/ atau menjual minuman beralkohol.
12.Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah hotel, restoran dan bar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
13.Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk menyelenggarakan tempat usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
14.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
15.Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
16.Distributor Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran Provinsi Jawa Timur.
17.Sub Distributor Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran Provinsi Jawa Timur.
18.Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah orang dan/atau badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat yang telah ditetapkan.
19.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
20.Label Edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol.
21.Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
22.Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disebut TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
23.Pengusaha Toko Bebas Bea adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
24.Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
25.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Ponorogo.
26.Produksi adalah semua usaha pembuatan minuman beralkohol.
27.Mengoplos adalah mencampur, meramu atau menyedu bahan - bahan tertentu sehingga menjadi minuman yang mengandung beralkohol dengan kadar sampai dengan kurang lebih 15%.
28.Tempat penjualan adalah tempat yang diperuntukan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi atau didatangi masyarakat.
29.Tempat umum adalah tempat yang diperuntukan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat;
30.Iklan adalah promosi dalam bentuk tulisan atau gambar dimedia cetak / elektronika tentang minuman beralkohol.
31.Spanduk adalah tulisan / gambar yang dipasang dijalan, perumahan dan perkantoran tentang promosi dalam bentuk minuman beralkohol.
32.Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk Bupati yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
33.Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat SITU-MB adalah surat izin yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan, dan badan untuk untuk memperoleh tempat usaha yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan, khusus untuk tempat usaha minuman beralkohol.
34.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan Arjo guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol dan Arjo.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.mewujudkan tata kehidupan sosial yang mampu menjamin ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol dan Arjo;
b.memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan usaha, maupun masyarakat agar terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di daerah;
c.memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha yang baik sehingga dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol dan Arjo dapat diawasi, dikendalikan dan dikualifikasikan pada tempat yang telah ditentukan; dan
d.menciptakan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol dan Arjo di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kewenangan;
b.klasifikasi minuman beralkohol;
c.perizinan
d.pengendalian peredaran minuman beralkohol;
e.pengawasan dan pembinaan;
f.penertiban;
g.peran serta masyarakat;
h.sanksi administratif;
i.ketentuan penyidikan;
j.ketentuan pidana;

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam hal pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Bupati berwenang:

a.menerbitkan SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung selain TBB;
b.menerbitkan rekomendasi bagi TBB dalam memperoleh SIUP-MB dari Gubernur;
c.melakukan Pengendalian pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal di daerahnya;
d.melakukan penelitian lapangan dan menyusun Berita Acara Penelitian Lapangan sebagai syarat permohonan rekomendasi Gubernur bagi Distributor untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan/ atau golongan C dari Pemerintah;
e.menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung dan/ atau penjualan secara eceran minuman beralkohol selain TBB;
f.menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol; g• melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam negeri jenis produksi secara tradisional;
h.melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan MBT untuk kebutuhan adat istiadat, upacara atau kegiatan tertentu di wilayah kerja masing-masing.

BAB V

KLASIFIKASI IVIINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

(1)Minuman Beralkohol dapat berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
(2)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) sampai dengan 5% (lima persen);
2. b.minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. c.minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(3)Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang jumlah dan peredarannya dibatasi.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta Minuman beralkohol tradisional (MBT).
(5)Jenis dan produk minuman beralkohol yang dapat dijual sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
(6)Semua Minuman beralkohol yang tidak ada label Depkes RI dilarang peredarannya di Kabupaten Ponorogo.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 7

(1)Setiap Distributor atau sub distributor, pengecer dan penjual langsung minum ditempat minuman beralkohol golongan A, B dan C wajib mempunyai SIUP-MB.
(2)SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk golongan A, golongan B. dan Golongan C menyesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur atau direkomendasikan oleh dinas lembaga masing masing yang menanganinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Perijinan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pelayanan perijinan terintegrasi secara elektronik. • -8-

BAB VII

PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

(1)Minuman beralkohol produk asal impor dan produk dalam negeri yang diedarkan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung wajib dikemas dan menggunakan label edar.
(2)Label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
1. a.nama produk;
2. b.kadar alkohol;
3. c.daftar dan komposisi bahan yang digunakan;
4. d.berat bersih atau isi bersih;
5. e.nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
6. f.tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; dan g• pencantuman tulisan "minuman beralkohol" dan tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".
(3)Tata cara pengajuan label edar diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4)Setiap minuman beralkohol yang tidak ada label edar dilarang beredar di kabupaten Ponorogo.

Pasal 9

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri dari:

a.Distributor.
b.Sub Distributor.
c.Penjualan langsung untuk diminum; dan
d.Penjualan secara eceran (Pengecer.).

Pasal 10

(1)Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, wajib dilakukan dengan cara penjualan langsung dan Pengecer melalui Distributor dan Sub Distributor untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Distributor dan Sub Distributor.
(2)Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dilakukan dengan cara penjualan langsung dari Distributor atau sub distributor kepada Penjual langsung atau dijual kepada Pengecer, Distributor dan Sub Distributor wajib mencatat jumlah barang yang dijual dan siapa pembeli barang dan alamatnya untuk mengendalikan peredarannya disertai copy KTP dan nomor telefon/Handphone.
(3)Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dilakukan dengan cara penjualan langsung untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh Penjual Langsung.
(4)Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dilakukan secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan oleh Pengecer.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…