DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP; ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA; PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA; TANDA TERA; BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS; HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN; OPTIMALISASI PELAYANAN TERA/TERA ULANG; RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; PEMBIAYAAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna melindungi kepentingan masyarakat di Daerah atas pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alaet ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sehingga menjamin kebenaran dalam pengukuran, penakaran atau penimbangan diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang Metrologi Legal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tlah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang atas pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang; Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan undrig-Un&ng Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 8v Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur 8.& Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 69/ M- DAG/ PER/ 10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrelogian(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, akar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lemblaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
16.Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 34); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan BUPATI PONOROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYPNAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2.Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3.Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan menengah serta bidang perindustrian di Kabupaten Ponorogo.
4.Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang metrologi.
5.Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
6.Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
7.Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
8.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
9.Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
10.Wajib Ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera.
11.Wajib Ditera Ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
12.Bebas Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
13.Bebas Tera dan Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera dan ditera ulang.
14.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atasUTTP yang belum dipakai.
15.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
16.Sifat Kemetrologian adalah kondisi UTTP pada saat dilakukan pengujian yang meliputi kebenaran, kepekaan, dan ketidaktetapan sesuai dengan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
17.Pegawai Yang Berhak-yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri.
18.Pemeriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP yang dilakukan oleh Penera dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan syarat teknis UTTP.
19.Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai syarat teknis UTTP.
20.Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah perbedaan maksimum (positif atau negatif) yang diizinkan antara penunjukan UTTP dan nilai sebenarnya.
21.Penjustiran adalah mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
22.Uji Sampel adalah pengujian terhadap sampel UTTP yang mewakili Populasi UTTP dengan jum1ah sampc1 scsuai kctentuan uji sampcl.
23.Populasi adalah sekelompok UTTP yang mempunyai kesamaan tertentu dan memenuhi syarat sebagai sumber pengambilan sampel.
24.UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi.
25.Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.
26.Tanda sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
27.Tanda batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
28.Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian- bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
29.Tanda daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
30.Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera atau tera ulang.
31.Sumber Daya Manusia Kemetrologian yang selanjutnya disebut sebagai SDM Kemetrologian adalah tenaga yang bertugas secara teknis dalam mewujudkan terlaksanakannya sistem metrologi legal di Indonesia.
32.Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional penera.
33.Pranata Laboraturium Kemetrologian adalah Pegwai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboraturium metrologi legal.
34.Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan metrologi legal.
35.Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.

BAB II

TAN AAS AN RAG INKPUJU,SDUNLGU

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: rnPriingl(tknn pe lnynan dalam kegiatan niaga dan jasa,

b.terwujudnya tertib ukur alat UTTP yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
c.mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengunakan UTTP dalam aktivitas usahanya;
d.terlaksananya penyelenggaraan tera/tera ulang UTTP secara cepat, mudah, efektif dan efisien; dan
e.meningkatkan potensi pendapatan daerah dari retribusi tera / tera ulang secara mandiri.
a.kepastian hukum;
b.perlindungan hukum; dan
c.berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah: urrp, pelayanan dan tanda peneraan;

b.Barang dalam keadaan terbungkus;
c.hak, kewajiban dan larangan;
d.optimalisasi pelayanan Tera/Tera Ulang;
e.peran serta masyarakat;
f.pembiayaan;dan
g.ketentuan sanksi.

BAB III

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 5

UTTP digolongkan ke dalam:

a.UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang; dan
b.UTTP Bebas Tera dan Bebas Tera Ulang.

Pasal 6

(1)UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
1. a.kepentingan umum;
2. b.usaha;
3. c.menyerahkan atau menerima barang;
4. d.menentukan pungutan atau upah;
5. e.menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
6. f.melaksanakan peraturan perundang-undangan.
(2)UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
(3)UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan dalam kegiatan usaha eksploitasi, pengolahan, dan pengangkutan minyak dan gas bumi, serta pembangkitan dan transmisi tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan UTTP penanganan khusus.

Pasal 7

UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang ditangani oleh UPTD Metrologi Legal.

Pasal 8

(1)UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
(2)Syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:
1. a.persyaratan administrasi;
2. b.persyaratan teknis;
3. c.persyaratan kemetrologian;
4. d.pemeriksaan dan pengujian; dan
5. e.pembubuhan tanda tera.
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat penjelasan mengenai ruang lingkup, penerapan di lapangan, identitas, dan persyaratan yang harus dipenuhi UTTP sebelum dilakukan tera dan tera ulang.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat ketentuan karakteristik desain UTTP tanpa membatasi pengembangan teknologi dengan harus memastikan:
1. a.persyaratan kemetrologian yang terpenuhi; b, hasil pengukuran yang jelas dan sederhana; dan
2. c.tidak mudah dilakukan kecurangan.
(5)Persyaratan kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat ketentuan batas kesalahan yang diizinkan dari UTTP, kondisi yang harus dipenuhi serta rentang dan penunjukan hasil pengukuran.
(6)Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat ketentuan pemeriksaan dan pengujian UTTP pada kegiatan tera dan tera ulang.
(7)Pembubuhan tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat ketentuan penandaan UTTP dengan tanda tera yang berlaku, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam hal syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) belum ditetapkan, penentuan syarat teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis atau rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal, Standar Internasional, atau Standar Nasional Indonesia.

Pasal 10

(1)Alat Perlengkapan yang Sifat Kemetrologiannya menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang.
(2)Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

Pasal 11

UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dimintakan pembebasan dari tera ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan:

a.di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi;
b.keperluan rumah tangga; dan
c.sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…