DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 248

Lembaga terkait

Ringkasan

Seiring dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari paradigma konvensional yang bersifat reaktif terhadap bencana menuju paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah pun harus dilaksanakan secara terencana sejak fase pra bencana, fase tanggap darurat dan fase pascabencana. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka risiko dapat ditekan serendah mungkin, dan kerugian fisik maupun psikis dapat dicegah sejak awal. Pengaturan dalam Perda ini mencakup segala permasalahan kebencanaan secara komprehensif sehingga penyelesaian masalah secara parsial dapat dihindari. Perda tentang penyelenggaran penanggulangan bencana memuat tentang: Ketentuan Umum, Tanggung Jawab dan Wewenang, Kelembagaan, Hak dan Kewajiban, Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana, Peran Lembaga Usaha, Satuan Pendidikan, Organisasi Kemasyrakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, Jenis Bencana, Penyelenggaran, Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa wilayah Kabupaten Ponorogo memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya berpotensi dan rawan terjadinya Bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;
c.bahwa guna memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana di Daerah berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu, diperlukan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia S A L I N A N Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2273);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
20.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23.Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1026);
24.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 216);
25.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
26.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
27.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1409);
28.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah pada saat Tanggap Darurat;
29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1501/MENKES/ PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
30.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1602);
31.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1603);
32.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan BUPATI PONOROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo.
4.Bupati adalah Bupati Ponorogo.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan Bencana Kabupaten Ponorogo.
6.Forum Untuk Pengurangan Risiko Bencana adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan Risiko Bencana di Daerah.
7.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8.Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9.Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10.Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan terror.
11.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan Pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan Rehabilitasi.
12.Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana, baik melalui pengurangan Ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
13.Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
14.Rehabilitasi adalah perbaikan dan Pemulihan semua aspek pelayanan publik, atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca Bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
15.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
16.Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan Bencana.
17.Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis; hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
19.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi Ancaman Bencana.
20.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi; kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
21.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta Pemulihan prasarana dan sarana.
22.Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
23.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
24.Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
25.Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
26.Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
28.Dana Kontijensi Bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya Bencana tertentu.
29.Dana Siap Pakai adalah dana uang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat Tanggap Darurat Bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
30.Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.
31.Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa- Bangsa.
32.Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
34.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan dengan berasaskan:
1. a.kemanusiaan;
2. b.keadilan;
3. c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
4. d.keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
5. e.ketertiban dan kepastian hukum;
6. f.kebersamaan;
7. g.kelestarian lingkungan hidup; dan
8. h.ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai prinsip:
1. a.cepat, tepat dan akurat;
2. b.prioritas;
3. c.koordinasi dan keterpaduan;
4. d.berdayaguna dan berhasil guna;
5. e.transparansi dan akuntabilitas;
6. f.kemitraan;
7. g.pemberdayaan;
8. h.nondiskriminatif; dan
9. i.nonproletisi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Ancaman Bencana;
b.menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
c.menghargai budaya lokal;
d.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
e.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
f.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dari bernegara.

Pasal 4

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggung jawab dan wewenang;
b.kelembagaan;
c.hak dan kewajiban;
d.Forum Untuk Pengurangan Risiko Bencana;
e.Peran Lembaga Usaha, Satuan Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
f.jenis Bencana;
g.penyelenggaraan;
h.pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana;
i.pengawasan dan laporan pertanggungjawaban;
j.penyelesaian sengketa; dan
k.ketentuan pidana.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melimpahkan kepada BPBD sesuai tugas dan fungsinya.
(3)BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur:
1. a.Kementerian/ lembaga/ instansi pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.masyarakat;
4. d.lembaga kemasyarakatan;
5. e.Lembaga Usaha;
6. f.Lembaga Internasional; dan
7. g.Lembaga pendidikan.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

a.Pengurangan Risiko Bencana dan pemanduan Pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan;
b.perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
c.penjaminan pemenuhan hak kebutuhan dasar masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
d.pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam APBD;
e.pengalokasian anggaran penanggulangan Bencana pada tahap Status Keadaan Darurat Bencana dalam bentuk Belanja Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.dukungan alokasi anggaran penanggulangan Bencana sebagaimana butir e tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat mengajukan Dana Siap Pakai pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
g.Pemulihan kondisi dari dampak Bencana sesuai kemampuan Daerah; dan
h.pemeliharaan arsip/dokumen autentik dan kredibel dari ancaman dari dampak Bencana.

Pasal 7

(1)Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
1. a.penetapan kebijakan penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
2. b.pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan Bencana;
3. c.pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan Bencana dengan Daerah Kabupaten/Kota lain;
4. d.pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
5. e.perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
6. f.pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala Daerah; dan
7. g.menetapkan status dan tingkat keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan status dan tingkat Bencana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat indikator yang meliputi:
1. a.jumlah korban;
2. b.kerugian harta benda;
3. c.kerusakan sarana dan prasarana;
4. d.cakupan luas wilayah yang terkena Bencana; dan
5. e.dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di bawah koordinasi BPBD.
(2)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana, BPBD berhak membentuk Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) dan mengatur lintas sektoral yang ada di Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
(3)Ketentuan mengenai BPBD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, masyarakat berhak:

a.mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan Bencana;
b.mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
c.mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan Bencana;
d.berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
e.mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terkena Bencana;
f.berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
g.melakukan. pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.

Pasal 10

(1)Kelompok masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan Bencana yang meliputi:
1. a.penyandang cacat dan/atau difabel;
2. b.orang usia lanjut;
3. c.bayi, balita dan anak-anak;
4. d.perempuan hamil dan menyusui; dan
5. e.orang sakit
(2)Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.aksesibilitas;
2. b.prioritas pelayanan; dan
3. c.fasilitas pelayanan.
(3)Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap Tanggap Darurat Bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:
1. a.perempuan; dan
2. b.orang kebutuhan khusus lainnya.

Isi peraturan

Teks248PDFHirarki

Memuat teks peraturan…