DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR; b. memberikan pelindungan yang efektif dari bahaya asap rokok; c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. hak dan kewajiban; b. penetapan kawasan tanpa rokok; c. larangan; d. kewajiban pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok; e. peran serta masyarakat; f. pembinaan dan pengawasan; g. penghargaan; h. sanksi administratif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan S A L I N A N Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
6.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor : 188/Menkes/ PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan BUPATI PONOROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3.Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4.Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
5.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dikunyah, dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya dan/atau dipanaskan dan/atau diuapkan, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan serta tanaman lain yang digunakan untuk merokok.
6.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7.Tempat khusus untuk merokok adalah ruang terbuka di luar gedung yang berhubungan langsung dengan udara luar yang disediakan oleh pimpinan dan/atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
8.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
9.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
10.Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
11.Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk beribadah.
12.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
13.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
14.Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan KTR ini berasaskan:

a.kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
b.keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
c.partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
d.keadilan, berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR;
b.memberikan pelindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
c.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
d.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.hak dan kewajiban;
b.penetapan kawasan tanpa rokok;
c.larangan;
d.kewajiban pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok;
e.peran serta masyarakat;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.penghargaan;
h.sanksi administratif;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
(2)Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
(3)Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 6

Setiap orang wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan pada tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

BAB IV

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

KTR di daerah meliputi:

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.tempat kerja;
g.tempat umum; dan
h.tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 8

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
1. a.tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan;
2. b.pusat kesehatan masyarakat;
3. c.klinik;
4. d.rumah sakit;
5. e.apotek;
6. f.unit transfusi darah;
7. g.Iaboratorium kesehatan;
8. h.optikal;
9. i.fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
10. j.Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.
(2)Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
1. a.tempat pendidikan formal, meliputi:
  1. 1.Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
  2. 2.Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
  3. 3.Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat; dan/atau
  4. 4.Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
2. b.tempat pendidikan non formal, meliputi:
  1. 1.lembaga kursus;
  2. 2.lembaga pelatihan;
  3. 3.kelompok belajar;
  4. 4.Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
  5. 5.Pondok pesantren; dan/atau
  6. 6.pusat kegiatan belajar masyarakat.
(3)Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
1. a.kelompok bermain anak (play group);
2. b.tempat Penitipan Anak (TPA);
3. c.tempat pengasuhan anak; dan/atau
4. d.arena bermain anak-anak.
(4)Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
1. a.Masjid;
2. b.Musholla;
3. c.Gereja;
4. d.Pura;
5. e.Vihara; dan/atau
6. f.Klenteng.
(5)Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
1. a.angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
  1. 1.kendaraan bermotor, meliputi: a) sepeda motor; b) mobil penumpang; c) mobil bus; dan d) mobil barang.
  2. 2.kendaraan Tidak Bermotor, meliputi: a) Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan b) Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
(6)Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:
1. a.perkantoran;
2. b.pergudangan;
3. c.industri; dan
4. d.tempat kerja lainnya berupa ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, serta bergerak atau tetap.
(7)Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:
1. a.hotel;
2. b.rumah makan dan usaha lain yang sejenis;
3. c.sarana olahraga;
4. d.stasiun dan terminal;
5. e.pasar dan pusat perbelanjaan; dan
6. f.tempat dan Fasilitas Umum lainnya.
(8)Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi:
1. a.stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
2. b.taman;
3. c.ruang terbuka hijau;
4. d.stadion; dan/atau
5. e.monumen.

BAB V

LARANGAN

Pasal 9

(1)Setiap orang dilarang merokok di dalam KTR.
(2)Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang:
1. a.memproduksi atau membuat produk rokok;
2. b.menjual produk rokok;
3. c.menyelenggarakan iklan produk rokok;
4. d.mempromosikan produk rokok; dan
5. e.menjadi sponsor atau menerima sponsor produk rokok.
(3)Larangan kegiatan menjual, menyelenggarakan iklan dan/atau mempromosikan produk rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Rokok di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
(4)Larangan kegiatan memproduksi atau membuat produk rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Rokok di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 10

Setiap orang dilarang menjual produk rokok:

a.menggunakan mesin layan diri;
b.kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
c.kepada perempuan hamil.

Pasal 11

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e menyelenggarakan KTR yang bebas asap rokok hingga batas terluar lahan dan dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(2)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, huruf g, dan huruf h wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(3)Setiap orang dilarang merokok selain di tempat khusus untuk merokok pada KTR, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik:
2. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…