DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 169

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN; MAKSUD DAN TUJUAN; KEGIATAN USAHA; MODAL; ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM; PENSIUN; OPERASIONAL DAN TATA KELOLA PERUMDA AIR MINUM; PENGGUNAAN LABA PERUMDA AIR MINUM; ANAK PERUSAHAAN PERUMDA AIR MINUM; PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA AIR MINUM; EVALUASI, RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM, DAN PRIVATISASI PERUMDA AIR MINUM; PEMBUBARAN PERUMDA AIR MINUM; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA AIR MINUM; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo; Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan BUPATI PONOROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PONOROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
3.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Ponorogo.
4.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum.
5.Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
6.Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah dan tidak terbagi atas saham.
9.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo.
10.Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati Ponorogo yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum.
12.Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum.
14.Penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan- tunjangan yang sah.
15.Jasa Produksi/ tantiem adalah bagian dari Laba Bersih yang dibagikan kepada organ perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
16.Modal adalah Dana yang ditanam pemilik pada Perumda Air Minum untuk menjalankan kegiatan usaha.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo diubah dengan beralih staus badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo.
(2)Perumda Air Minum berkedudukan dan berkantor di Ibukota Daerah dan dapat mendirikan cabang-cabang/unit-unit perwakilan dalam Wilayah Daerah.
(3)Pendirian cabang-cabang/ unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
(4)Dengan dibentuknya Perumda Air Minum, semua perlengkapan dan kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo yang dibentuk dan didirikan dengan Perda Nomor 3 Tahun 1992 dialihkan dan menjadi Perumda Air Minum.
(5)Merk jasa dan lambang sebagai identitas Perumda Air Minum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Perumda Air Minum didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dari pendirian Perumda Air Minum adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa jasa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Air Minum adalah :

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum penyediaan air minum untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasar tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda Air Minum meliputi usaha :

a.membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum;
b.mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien;
c.menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar;
d.menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.
e.kegiatan lain yang relevan atau berkaitan dengan sifat dan tujuan pendirian.

BAB V

MODAL

Pasal 7

(1)Modal Perumda Air Minum merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan tidak terbagi dalam saham.
(2)Modal dasar pada saat pendirian Perumda Air Minum sebesar Rp60.574.296,00 (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
(3)Dengan perda ini, jumlah modal dasar Perumda Air Minum yang sebelumnya sebesar Rp60.574.296,00 (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar Rp44.496.578.090,98 (empat puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah sembilan puluh delapan sen).
(4)Modal yang disetor sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp44.496.578.090,98 (empat puluh empat miliar empat ratus dua sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh delapan sen). Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
1. a.penyertaan modal daerah sebesar Rp10.275.512.524,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
2. b.hibah daerah sebesar Rp34.221.065.566,98 (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh delapan sen).

Pasal 8

(1)Modal sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) bersumber dari :
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinj aman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, dilakukan untuk penambahan modal Perumda Air Minum. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(4)Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum dilakukan untuk :
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(8)Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum.
(9)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari :
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
(3)
(5)
(7)
(10)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi asset.

BAB VI

ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM

Pasal 9

(1)Pengurusan Perumda Air Minum dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum.
(2)Organ Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas :
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

Pasal 10

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, kebawah atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Isi peraturan

Teks169PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 1992

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 1992