DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaran penanaman modal yang terdiri dari Ketentuan umum; Peningkatan Ekosistem Penanaman Modal dan Kegiatan Berusaha; Kebijakan Dasar Penanaman Modal; Bidang Usaha; Badan Usaha; Pelayanan Penanaman Modal; Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal; Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal; Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Ponorogo membutuhkan peningkatan penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, hal ini bisa terwujud jika didukung adanya ekosistem penanaman modal yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanaman modal, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan iklim penanaman modal yang kondusif bagi dunia usaha dalam rangka penguatan daya saing ekonomi dan mempercepat peningkatan penanaman modal;
c.bahwa guna menciptakan serta menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuh kembangkan penanaman modal dalam berbagai sektor, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu mengatur mengenai penciptaan ekosistem penanaman modal dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam S A L I N A N Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojgakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan BUPATI PONOROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3.Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
5.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6.Bupati adalah Bupati Ponorogo.
7.Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo.
8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
9.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Ponorogo.
10.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12.Penanam modal dalam negeri adalah perorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.
13.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat sebagai PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
14.Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.
15.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
16.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
17.Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
18.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19.Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
21.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai peraturan perundangan-undangan.
22.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai peraturan perundangan- undangan.
23.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
24.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
25.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
26.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
27.Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, danpengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
29.Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal.
30.Pengembangan iklim penanaman modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
31.Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
32.Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.
33.Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
34.Sistem Informasi Potensi Penanaman modal Daerah yang selanjutnya disingkat SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs (website) yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi daerah.
35.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
36.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah sebagai rencana pembangunan Bidang Penanaman Modal dalam jangka panjang yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan Provinsi serta prioritas pengembangan potensi Daerah.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian;
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
k.kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.peningkatan ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha;
b.kebijakan dasar penanaman modal;
c.bidang usaha;
d.badan usaha;
e.pelayanan penanaman modal;
f.pengembangan iklim penanaman modal;
g.insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
h.promosi penanaman modal;
i.data dan sistem informasi penanaman modal;
j.hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; dan
k.pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PENINGKATAN EKOSISTEM PENANAMAN MODAL DAN KEGIATAN BERUSAHA

Pasal 5

(1)Peningkatan ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha sebagai kebijakan strategis untuk mendorong peningkatan penanaman modal dan menciptakan peluang kesempatan kerja di daerah.
(2)Peningkatan ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
2. b.penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
3. c.penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
4. d.penyederhanaan persyaratan penanaman modal.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagai arah kebijakan umum penanaman modal.
(2)Arah kebijakan umum penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk:
1. a.peningkatan ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha;
2. b.mendorong perbaikan iklim penanaman modal yang kondusif bagi iklim usaha untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
3. c.mempercepat peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
4. d.menentukan fokus pengembangan penanaman modal selaras dengan skala prioritas pembangunan daerah;
5. e.mendorong kegiatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
6. f.meningkatkan keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
7. g.meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal;
8. h.mendorong peningkatan kegiatan promosi penanaman modal;
9. i.meningkatkan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja;
10. j.peningkatan pengembangan dan pengelolaan potensi dan peluang penanaman modal daerah;
11. k.mendorong pengembangan ekonomi daerah berbasis sektor unggulan dan/atau sektor ekonomi prioritas daerah; dan
12. l.mendorong tumbuhnya penanaman modal yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
(3)Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan Daerah;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, kemudahan berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi.
(4)Fokus pengembangan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memprioritaskan sektor energi baru terbarukan, sektor pangan, sektor infrastruktur, sektor pariwisata dan industri berbasis produk lokal, serta sektor prioritas pembangunan daerah lainnya.
(5)Arah kebijakan umum penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPM.
(6)RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi, prioritas pengembangan Daerah, rencana pembangunan Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan kebijakan Pemerintah.
(7)RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)RUPM merupakan rencana pembangunan jangka panjang daerah di Bidang Penanaman Modal.
(2)Evaluasi dan peninjauan kembali RUPM dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali atau jika telah terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap kondisi iklim dunia usaha dan penanaman modal di Daerah.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 8

(1)Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:
1. a.yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
2. b.untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
(2)Pemerintah daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal di Daerah, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan, serta kepentingan dalam lingkup Daerah.
(3)Bupati dapat mengusulkan perubahan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup di Daerah sebagaimana pada ayat (2) kepada Pemerintah melalui Gubernur sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(4)Usulan perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka melindungi kegiatan usaha di Daerah dengan memperhatikan prioritas dan arah kebijakan penanaman modal Daerah serta kondisi khusus dan/atau kearifan lokal Daerah.
(5)Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal di Daerah, yang telah disetujui oleh Pemerintah atas usulan Bupati sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah menjadi prioritas bidang usaha penanaman modal.
(2)Prioritas bidang usaha penanaman modal sebagaimana pada ayat (1) diberikan pelayanan prioritas dalam bentuk fasilitas, kemudahan dan insentif penanaman modal oleh Pemerintah daerah.

BAB V

BADAN USAHA

Pasal 10

(1)PMDN dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang berbentuk:
1. a.usaha perorangan;
2. b.badan usaha yang berbadan hukum; atau
3. c.badan usaha yang tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bentuk usaha yang didirikan oleh satu orang perseorangan yang melakukan, kegiatan usaha secara terus- menerus dengan nama tertentu mempunyai tempat kedudukan tetap dan mempunyai tujuan mencari keuntungan.
(3)Badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan usaha yang terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, meliputi:
1. a.Perseroan Terbatas;
2. b.Yayasan;
3. c.Koperasi; dan
4. d.bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Badan usaha yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bentuk usaha bukan badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus-menerus dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, dan/atau klien/pelanggan guna diusahakan bersama dengan nama bersama dan mempunyai tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencari dan membagi bersama keuntungan yang diperoleh, meliputi:
1. a.Persekutuan Perdata;
2. b.Firma;
3. c.Persekutuan Komanditer; atau
4. d.bentuk lain yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(5)PMA harus dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…