DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK; RUANG LINGKUP; TUGAS DAN WEWENANG; HAK DAN KEWAJIBAN; LEMBAGA PENGELOLA; SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK; PENYELENGGARAAN SPALD; INSENTIF DAN DISINSENTIF; PEMBIAYAAN; PERIZINAN; LARANGAN; KERJASAMA DAN KEMITRAAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI ADMINISTRATIF; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih adanya perilaku masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang belum mengikuti pola hidup sehat serta perkembangan kepadatan penduduk perlu diantisipasi dengan instrumen kontrol dan rekayasa sosial berupa peraturan daerah;
c.bahwa Kabupaten Ponorogo belum memiliki peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan air limbah domestik sedangkan pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 86 Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur 86 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/ M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/ M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.38/ MENLHK/ SETJEN/ KUM .1 / 7/ 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan BUPATI PONOROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3.Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Ponorogo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional perangkat daerah untuk melaksanakan sebagian tugas perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Distrik.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah perangkat daerah atau Unit Kerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Lembaga pengelola air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, BUMD, badan usaha swasta, dan atau kelompok swadaya masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
10.Air Limbah Domestik adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air dalam lingkup pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, tempat wisata, hotel, apartemen, sekolah, pondok pesantren dan asrama.
11.Pengolahan adalah rangkaian proses dan operasi utk mengurangi kandungan pencemaran air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan lebih sederhana dan aman jika dibuang ke media lingkungan.
12.Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, dan pemantauan jaringan pengolahan air limbah domestik.
13.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
14.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
15.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
16.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
17.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instansi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
18.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
19.Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
20.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
21.Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
22.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
23.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
24.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan, dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
25.Orang adalah subjek hukum manusia, badan hukum, dan/atau kelompok masyarakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

a.tanggung jawab;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keterpaduan;
d.keadilan;
e.kehati-hatian;
f.partisipatif;
g.manfaat;
h.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
i.pencemar membayar.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik agar tidak mencemari lingkungan;
b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
c.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
d.meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air. -6

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.tugas dan wewenang;
b.hak dan kewajiban;
c.lembaga pengelola;
d.sistem pengelolaan air limbah domestik;
e.penyelenggaraan SPALD;
f.insentif dan disinsentif;
g.pembiayaan;
h.perizinan;
i.kerjasama dan kemitraan;
j.peran serta masyarakat;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
1. 1.sanksi administratif.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

a.menyusun rencana SPALD;
b.menyelenggarakan SPALD sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
c.mengalokasikan dana untuk pengelolaan air limbah domestik;
d.melaksanakan pengelolaan air limbah domestik dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan/ atau masyarakat di kawasan rawan sanitasi;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik;
f.mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan air limbah domestik; dan
g.melakukan sosialisasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
2. b.melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah domestik;
3. c.mengkoordinasikan antar lembaga Pemerintah Daerah, antar lembaga pengelola air limbah domestik, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan air limbah domestik;
4. d.memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan air limbah domestik; dan
5. e.melaksanakan penegakan sanksi administratif dan pidana dalam rangka menjamin terlaksananya pengelolaan air limbah domestik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:

a.hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
b.hak atas pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
c.hak mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih;
d.hak mendapatkan rehabilitasi dan/atau kompensasi atas dampak negatif dari pengelolaan air limbah domestik; dan
e.hak berpartisipasi dalam pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 8

(1)Setiap Orang wajib:
1. a.mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
2. b.melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
3. c.membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan pengelolaan air limbah domestik di IPLT yang dikelola oleh instansi yang berwenang.
(2)Setiap orang atau Lembaga Pengelolaan Air Limbah Domestik yang melakukan penyambungan ke Sub-sistem Pengumpulan Air Limbah Domestik wajib mempunyai izin Bupati. Setiap usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau industri rumah tangga yang menghasilkan air limbah domestik wajib membangun SPALD-S dan memiliki izin pengelolaan air limbah domestik.
(4)Setiap orang yang membangun kawasan perumahan, perhotelan, perkantoran, dan/atau perniagaan wajib:
(3)
1. a.membangun SPALD-S atau SPALD-T;
2. b.membangun bidang resapan untuk air limbah non kakus; dan
3. c.memiliki izin pengelolaan air limbah domestik.

BAB VI

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh lembaga pengelola air limbah domestik yang dapat berbentuk:
1. a.perangkat daerah;
2. b.UPTD;
3. c.BLUD;
4. d.BUMD yang membidangi sanitasi;
5. e.badan usaha milik swasta;
6. f.kelompok swadaya masyarakat; dan/atau
7. g.pondok pesantren.
(2)Pembentukan UPTD, BLUD, atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan kriteria yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 10

(1)SPALD diselenggarakan untuk mengolah air limbah domestik.
(2)Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.air limbah kakus;
2. b.air limbah non kakus.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…