DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Matiandaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Matiandaya dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Matiandaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM MATIANDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Poso.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Poso bersama Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Poso.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
5.Rumah Sakit Umum Matiandaya yang selanjutnya disebut RSU Matiandaya adalah Rumah Sakit Umum Matiandaya yang berlokasi di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara.
6.Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional.
7.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewemamg dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Matiandaya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

RSU Matiandaya merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

Pasal 4

Direktur RSU Matiandaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

RSU Matiandaya mempunyai tugas melaksanakan pelayan kesehatan secara prima serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, rincian tugas pokok dan fungsi RSU Matiandaya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi RSU Matiandaya terdiri atas seorang Direktur, seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 2 (dua) Kepala Seksi.

Pasal 8

(1)Struktur Organisasi RSU Matiandaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
4. d.Kepala Seksi Penunjang Medik; dan
5. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi RSU Matiandaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007