DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; susunan organisasi; eselonisasi jabatan; kelompok jabatan fungsional dan UPTD; Tata kerja; dan ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Dinas Daerah sebagai unsur staf dan unsur pelayanan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas, mengelolah berbagai kepentingan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Poso.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso.
3.Bupati adalah Bupati Poso.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
5.Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Poso.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8.Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional.
9.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewemamg dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan Daerah. 3

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang terdiri dari :

a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b.Dinas Kesehatan;
c.Dinas Sosial;
d.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
e.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
f.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
g.Dinas Pekerjaan Umum;
h.Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota;
i.Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
j.Dinas Pertanian dan Perkebunan;
k.Dinas Kelautan dan Perikanan;
l.Dinas Pendapatan;
m.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
n.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
o.Dinas Kehutanan;
p.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
q.Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4)Dinas dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
(5)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 4

Pasal 5

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.
(2)Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 7

(1)Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas
2. b.Sekretariat membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
  1. 1.Seksi Kurikulum;
  2. 2.Seksi Ketenagaan; dan
  3. 3.Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar.
4. d.Bidang Pendidikan Menengah dan Kerjasama Perguruan Tinggi, membawahi :
  1. 1.Seksi Kurikulum;
  2. 2.Seksi Ketenagaan; dan
  3. 3.Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi.
5. e.Bidang Pendidikan Khusus, Nonformal dan Informal, membawahi :
  1. 1.Seksi Kurikulum;
  2. 2.Seksi Ketenagaan; dan
  3. 3.Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Khusus, Nonformal dan Informal. 5
6. f.Bidang Kebudayaan, membawahi :
  1. 1.Seksi Nilai Budaya, Kesenian dan Perfilman;
  2. 2.Seksi Dokumentasi dan Publikasi Sejarah; dan
  3. 3.Seksi Kepurbakalaan dan Permuseuman.
7. g.UPTD; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 4 (empat) bidang.
(2)Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 9

(1)Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas
2. b.Sekretariat membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
  1. 1.Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
  2. 2.Seksi Pelayanan Kesehatan; dan
  3. 3.Seksi Kesehatan Khusus.
4. d.Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
  1. 1.Seksi Penyakit Menular;
  2. 2.Seksi Penyakit Tidak Menular; dan
  3. 3.Seksi Kesehatan Lingkungan.
5. e.Bidang Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan, membawahi :
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
  2. 2.Seksi Promosi Kesehatan; dan
  3. 3.Seksi Registrasi dan Akreditasi.
6. f.Bidang Kefarmasian, Jaminan, Sarana Kesehatan dan Alat Kesehatan, membawahi :
  1. 1.Seksi Kefarmasian;
  2. 2.Seksi Jaminan Kesehatan; dan
  3. 3.Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan
7. g.UPTD; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 3 (tiga) bidang.
(2)Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007