DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; susunan organisasi; eselonisasi jabatan; unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan fungsional; tata kerja; ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur staf dan unsur pelayanan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas, mengelolah berbagai kepentingan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Poso.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso.
3.Bupati adalah Bupati Poso.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
5.Lembaga Teknis Daerah adalah terdiri dari Badan, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso.
6.Kepala Badan, Inspektur, Direktur dan Kepala Kantor adalah Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah.
7.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
8.Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional.
9.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewemamg dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan Daerah. 3

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

a.Inspektorat;
b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c.Badan Kepegawaian Daerah dan Reformasi Birokrasi;
d.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e.Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
f.Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
g.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
h.Badan Pemberdayaan Masyarakat;
i.Badan Lingkungan Hidup;
j.Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
k.Rumah Sakit Umum Daerah;
l.Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Daerah;
m.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
n.Kantor Pemadam Kebakaran.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3)Lembaga Teknis Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk badan, kantor dan rumah sakit merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

Pasal 4

(1)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif dapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
(2)Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah.
(3)Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) masing-masing dipimpin oleh Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 4

Pasal 5

(1)Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunaan daerah.
(3)Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Rumah Sakit dan Kantor mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
1. a.perencanaan program pengawasan;
2. b.perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
3. c.pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
(2)Dalam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bappeda menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. b.pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Rumah Sakit dan Kantor dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3), menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas seorang Inspektur, Sektretariat, 4 (empat) Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Inspektur Pembantu membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 8

(1)Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas :
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  2. 2.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
  3. 3.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  2. 2.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
  3. 3.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  2. 2.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
  3. 3.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
6. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  2. 2.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
  3. 3.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Susunan organisasi Bappeda terdiri atas seorang Kepala Badan, seorang Sekretaris dan 5 (lima) bidang. 6
(2)Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Kepala Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 10

(1)Struktur Organisasi Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Ekonomi dan Kerjasama, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Ekonomi; dan
  2. 2.Sub Bidang Kerjasama Pembangunan .
4. d.Bidang Sosial Budaya, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Sosial Budaya I; dan
  2. 2.Sub Bidang Sosial Budaya II.
5. e.Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan
  2. 2.Sub Bidang Infrastruktur.
6. f.Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Statistik Daerah; dan
  2. 2.Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
7. g.Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Iptek; dan
  2. 2.Sub Bidang Sumber Daya.
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Bappeda tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007