menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 - 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 8);
8.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);
9.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7011); 10Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7111); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO dan BUPATI POSO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2016 – 2021. Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 6811) diubah sebagai berikut :
1.BAB I pada Sub BAB 1.2, diantara angka 25 dan angka 26 disisipkan angka 25A, diantara angka 31 dan angka 32 disisipkan angka 31A, angka 37 dan angka 38 dihapus, diantara angka 40 dan angka 41 disisipkan angka 40A, angka 40B dan angka 40C, diantara angka 41 dan angka 42 disisipkan angka 41A dan angka 41B, angka 42 dihapus dan ditambahkan angka 43, angka 44, angka 45, angka 46 dan angka 47; 3
2.BAB III pada Tabel 3.13, Tabel 3.14, Tabel 3.15, Tabel 3.17, Tabel 3.18 dan Tabel 3.19;
3.BAB V pada Tabel 5.4;
4.BAB VII pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 diubah dan Tabel 7.3, Tabel 7.4, Tabel 7.5, dan Tabel 7.6 dihapus; dan
5.BAB VIII pada Tabel 8.1; Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso. Ditetapkan di Poso pada tanggal 30 Agustus 2017 BUPATI POSO, ttd DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU Diundangkan di Poso pada tanggal 31 Agustus 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO, JOKSAN LAKUKUA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2017 NOMOR 4 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 54, 04/2017 4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2016 - 2021 I. UMUM Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu momentum dari berubahnya kebijakan ditingkat Nasional. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan konsekwensi terhadap harus dilakukan perubahan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan ketentuan Pasal 282 dan Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa Perubahan Kebijakan Nasional merupakan salah satu bagian dari perubahan mendasar yang menjadi dasar harus dilakukannya Perubahan RPJMD. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso telah menetapkan Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Poso sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah sehingga RPJMD Kabupaten Poso harus sinkron dengan RPJMD Provinsi yang ditetapkan lebih lambat dari Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Poso. Pemerintah Kabupaten Poso dalam menyusun rencana pembangunan berdasarkan fungsi dan peran pemerintah, sehingga dalam menjalankan fungsi dan peran tersebut Pemerintah Kabupaten Poso menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagimana tersebut diatas. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahmerupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Poso, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengahserta mempedomaniRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 5 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan kebijakan, program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, menyediakan rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra, mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Kabupaten Poso yakni “Keberlanjutan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Poso”. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 8417