DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 46 Tahun 2020

Nomor: 46
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Pringsewu ini yang di maksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.331.283.845.570,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.128.007.624.570,00 (seratus dua puluh delapan milyar tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.469.630.320,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.726.494.250,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.362.500.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.83.449.000.000,00 (delapan puluh tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp.35.469.630.320,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pajak Hotel
2. b.Pajak Restoran
3. c.Pajak Hiburan
4. d.Pajak Reklame
5. e.Pajak Penerangan Jalan
6. f.Pajak Parkir
7. g.Pajak Air Tanah
8. h.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9. i.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
10. j.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
(2)Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.187.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
(3)Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
(4)Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
(5)Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
(6)Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.500.000.000,00 (empat belas milyar lima ratus juta rupiah);
(7)Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
(8)Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.89.250.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
(9)Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan huruf h direncanakan sebesar Rp.367.500.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
(10)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) huruf i direncanakan sebesar Rp.12.953.250.000,00 (dua belas miyar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
(11)Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.547.630.320,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Pasal 6

(1)Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.726.494.250,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Retribusi jasa umum;
2. b.Retribusi jasa usaha;
3. c.Retribusi perizinan tertentu.
(2)Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp.4.062.317.150,00 (empat milyar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah);
(3)Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp.1.961.680.813,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
(4)Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.702.496.287,00 (tujuh ratus dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

(1)Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp.2.362.500.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri satu objek pendapatan yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMN;
(2)Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.362.500.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari satu rincian objek pendapatan yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN (lembaga keuangan).

Pasal 8

(1)Hasil pemanfaatan BMD Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.83.449.000.000,00 (delapan puluh tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Jasa giro;
2. b.Pendapatan dari pengembalian;
3. c.Pendapatan BLUD;
(2)Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
(3)Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.080.000.000,00 (tujuh belas milyar delapan puluh juta rupiah);
(4)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.61.369.000.000,00 (enam puluh satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.154.608.021.000,00 (satu triliun seratus lima puluh empat milyar enam ratus delapan juta dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat;
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.064.608.021.000,00 (satu triliun enam puluh empat milyar enam ratus delapan juta dua puluh satu ribu rupiah);
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalama ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.064.608.021.000,00 (satu triliun enam puluh empat milyar enam ratus delapan juta dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana Perimbangan;
2. b.Dana Insentif Daerah (DID);
3. c.Dana Desa.
(2)Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.919.518.186.000,00 (sembilan ratus sembilan belas milyar lima ratus delapan belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
(3)Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.789.915.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
(4)Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp.128.299.920.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.
(2)Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah).

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 46 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2025