DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagai berikut: Ketentuan angka 15 dalam Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 14 diubah, ketentuan Pasal 15 diubah, Diantara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disispkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A, Ketentuan Pasal 21 diubah, Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 23 diubah, Ketentuan Pasal 24 ditambah 2 ayat yaitu ayat 6 dan 8, Ketentuan Pasal 44 diubah, Ketentuan Pasal 45 diubah, Diantara Ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 45A, Ketentuan Pasal 46 diubah, Ketentuan Pasal 47 diubah, Di antara Ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 47A dan Pasal 47B, Ketentuan Pasal 62 diubah, Diantara Ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 62A dan Pasal 62B, Ketentuan Pasal 64 diubah, Ketentuan Pasal 65 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2020 tentang Lembaha Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
14.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 39);
15.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 39), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 15 dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD/K, adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
11.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
12.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
13.Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK, adalah mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan yang membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
14.Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda nonpartisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di Desa/Kelurahan yang bergerak terutama di bidang sosial.
15.Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.
16.Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi/Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan Pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.
17.Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di Desa melalui perencanaan yang pertisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di Posyandu.
18.Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu Kepala Desa/Lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
19.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/K, adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong royong.
20.Pembangunan Desa/Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)RT berkedudukan di Desa/Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong- royongan dan kekeluargaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada RW.
(2)RT baru dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 80 (delapan puluh) kepala keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).
(3)Desa dapat membentuk RT di bawah 80 (delapan puluh) kepala keluarga dengan mendapatkan persetujuan dari Camat dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi tertentu wilayah yang merupakan lampiran dari Peraturan Desa pembentukan RT tersebut.

3.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Penamaan RT menggunakan angka.

4.Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Persyaratan menjadi pengurus RT adalah:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.dapat membaca dan menulis;
5. e.penduduk setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan domisili lingkungan setempat; dan
6. f.berkelakuan baik.
(2)Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, Lurah, Perangkat Kelurahan dan Ketua RW, tidak dapat menjadi Pengurus RT.

5.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dalam musyawarah mufakat.
(2)Apabila dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai sesuai kesepakatan, maka diambil suara terbanyak.
(3)Pembentukan Pengurus RT difasilitasi oleh Pengurus RW yang membawahi RT tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Pembentukan Pengurus RT di Kelurahan difasilitasi oleh Pengurus RW yang membawahi RT tersebut ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(5)Masa bakti pengurus RT di Desa/Kelurahan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(6)Dalam hal masa bakti pengurus RT di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, namun tidak ada usulan pencalonan Pengurus RT di Desa/Kelurahan, maka dapat mengusulkan pengurus RT yang sama dilampiri dengan Berita Acara musyawarah bahwa tidak ada calon yang bersedia mencalonkan diri.
(7)Apabila ketentuan sebagaimana ayat (5) dan ayat (6) tidak terdapat calon pengurus RT di wilayah RT dimaksud, maka wilayah RT tersebut digabung dengan RT terdekat.

6.Diantara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disispkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Penamaan RW menggunakan angka.

7.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Organisasi RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT.

8.Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Persyaratan menjadi pengurus RW adalah:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.dapat membaca dan menulis;
5. e.penduduk setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan domisili lingkungan setempat; dan
6. f.berkelakuan baik.
(2)Kepala Desa, Perangkat Desa, Lurah, Perangkat Kelurahan dan anggota BPD tidak dapat menjadi Pengurus RW.

9.Ketentuan Pasal 24 ditambah 2 ayat yaitu ayat 6 dan 8, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pengurus RW dipilih dari dan oleh perwakilan RT serta tokoh masyarakat, melalui musyawarah mufakat.
(2)Apabila dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka diambil suara terbanyak.
(3)Hasil pemilihan Pengurus RW di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Hasil pemilihan Pengurus RW di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(5)Masa bakti pengurus RW di Desa/Kelurahan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(6)Dalam hal masa bakti pengurus RW di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, namun tidak ada usulan pencalonan Pengurus RW di Desa/Kelurahan, maka dapat mengusulkan pengurus RW yang sama dilampiri dengan Berita Acara musyawarah bahwa tidak ada calon yang bersedia mencalonkan diri.
(7)Apabila ketentuan sebagaimana ayat (5) dan ayat (6) tidak terdapat calon pengurus RW di wilayah RW dimaksud, maka wilayah RW tersebut digabung dengan RW terdekat.

10.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Posyandu berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat.

11.Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 9A

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18A

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 44

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 46 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 9A

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18A

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 44

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 46 Tahun 2020