DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

- keududukan, tugas dan fungsi LPP Lokal Radio Handep Hapakat - Struktur organisasi LPP Lokal Radio Handep - Pertanggungjawaban - Sumber Pembiayaan - Cakupan wilayah dan isi penyiaran

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lembaga penyiaran juga dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyebarluasan informasi yang berkualitas secara cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, serta mampu menyerap dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam dalam tatanan informasi nasional yang adil, merata dan proporsional;
c.bahwa untuk menyelenggarakan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kabupaten Pulang Pisau; SALINAN d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau. Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang– undangan; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/P/M.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Penggunaan Spektrum Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Pedoman Perilaku Penyiaran; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO HANDEP HAPAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis , karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
6.Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunikasi maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
7.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmit di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan independent frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
8.Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik;
9.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPP Lokal Radio Handep Hapakat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya;
10.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11.Siaran Iklan adalah penyampaian informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;
12.Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan independent frekuensi radio;
13.Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa yang menyebarkan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
14.Siaran Iklan Niaga adalah penyampaian informasi komersial yang disampaikan melalui media radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;
15.Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah penyampaian informasi non komersial yang disampaikan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan gagasan, cita – cita, anjuran dan atau pesan – pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut;
16.Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunikasi maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
17.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat yang selanjutnya disingkat LPP Lokal Radio Handep Hapakat adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independent, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI);
18.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda – tanda isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem serat optic radio atau elektromagnetik lainnya;
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Pulang Pisau;
20.Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat;
21.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Kalimantan Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPP lokal, dengan nama LPP Lokal Radio Handep Hapakat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)LPP Lokal Radio Handep Hapakat berkedudukan di Ibukota Kabupaten Pulang Pisau.
(2)LPP Lokal Radio Handep Hapakat mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat serta antar masyarakat;
(3)Tujuan LPP Lokal Radio Handep Hapakat adalah sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestarian adat dan budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV

SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 4

LPP Lokal Radio Radio Handep Hapakat dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 5

LPP Lokal Radio Handep Hapakat bertujuan menyajikan program siaran yang dapat mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang manusiawi dan terintegrasi secara nasional.

Pasal 6

(1)LPP Radio Handep Hapakat menyelenggarakan kegiatan siaran lokal;
(2)Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPP Lokal Radio Handep Hapakat dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI LPP RADIO HANDEP HAPAKAT

Pasal 7

(1)Struktur Organisasi LPP Radio Handep Hapakat FM (H2FM) terdiri dari:
1. a.Dewan Pengawas;
2. b.Dewan Direksi.
(2)Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP Radio Handep Hapakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
(3)Gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas dari Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari 3 (tiga) orang yang yang mewakili unsur pemerintah, tokoh masyarakat dan komunitas penyiaran.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah melalui uji kompetensi oleh DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangangan yang berlaku.

Pasal 9

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut:

a.Memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan.
b.Menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPP Radio Handep Hapakat.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…