(1)Pembagian keuntungan dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada Bank Kalteng.
(2)Besarnya keuntungan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan Pajak Perseroan.
(3)Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran disetorkan ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD.
8
7.Pasal 5 dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 2 November 2015 BUPATI PULANG PISAU, ttd EDY PRATOWO Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal 2 November 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, ttd AFIADIN HUSNI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR 013 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU: (41/2015) 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH I. UMUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi,manfaat sosial,meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Disamping itu untuk memperluas Investasi Pemerintah Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin badan usaha dalam berkerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Penyertaan modal daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
a.Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Bupati Kepala SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan Badan Usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
b.Asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
c.Asas efisiensi, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batas–batas standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
10
d.Asas akuntabilitas nilai, setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
e.Asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai yang disertakan dalam angka optimalisasi pemanfaatan dan penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Daerah.
Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Pulang Pisau telah dibentuk PT. BANK PEMBANGUNAN KALTENG dengan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999. Untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetisi pertumbuhan dan perkembangan PT. BANK PEMBANGUNAN KALTENG dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah perlu melakukan penyertaan modal pada PT. BANK PEMBANGUNAN KALTENG. Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapat manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menujukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modaldaerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya. II. PASAL DEMI PASAL