DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

regulasi_utama

Ringkasan

Pengaturan, penataan, perizinan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi di Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Menara Telekomunikasi. SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undang Republik Indonesiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
24.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Bidang Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 161);
25.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
26.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M. KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
27.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 7/PRT/M/2009, Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
28.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M. KOMINFO/01/2010 Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 43/P/M.KOMINFO/12/2007;
31.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
32.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Daerah Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Daerah Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut DISHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pulang Pisau;
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Restribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
8.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tempat manusia melakukan kegiatan.
9.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
10.Izin Mendirikan Bangunan adalah izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi dari DISHUBKOMINFO dan memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya disebut IMB.
11.Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai persetujuan administratif rencana pembangunan menara telekomunikasi setelah memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi dan rencana penempatan menara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
12.Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan oleh lebih dari satu operator;
13.Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator;
14.Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain;
15.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
16.Transmisi Utama (Backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama;
17.Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya;
18.Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
19.Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan atau mengelola menara telekomunikasi bersama atau menara telekomunikasi tunggal.
20.Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara telekomunikasi bersama untuk permohonan baru dari penyelenggara telekomunikasi.
21.Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselenggarakan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
22.Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ada ke menara telekomunikasi bersama.
23.Jalan Arteri adalah Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna
24.Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
25.Standard Nasional Indonesia atau Sistem Manajemen Mutu untuk Produk yaitu standard yang mengatur apakah proses produksi suatu produk yang dihasilkan telah memenuhi standard yang telah ditetapkan oleh Standard Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI.
26.PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
27.Corporate Social Responsibility adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, yang selanjutnya disebut CSR.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, perizinan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi di Daerah.

BAB III

PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

(1)Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, rencana penempatan menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.
(2)Rencana Penempatan dan Persebaran Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona, dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 5

(1)Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
1. a.Kepadatan penduduk;
2. b.Kerapatan bangunan;
3. c.Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan;
4. d.Letak strategis wilayah.
(2)Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.Zona I dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Kepadatan penduduk tinggi; 2) Kerapatan bangunan tinggi; 3) Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sangat memadai; 4) Terdapat akses jalan arteri dan ring road.
2. b.Zona II dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Kepadatan penduduk sedang; 2) Kerapatan bangunan sedang; 3) Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sedang; 4) Terdapat akses jalan kolektor
3. c.Zona III dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Kepadatan penduduk rendah; 2) Kerapatan bangunan rendah; 3) Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa tidak memadai; 4) Tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor.
(3)Detail Pembagian zona serta pengaturan menara telekomonikasi berdasarkan zona seperti dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Menara telekomunikasi diklasifikasi dalam 2 (dua) bentuk yaitu menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi bersama yang rangka dan desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya.

Pasal 7

(1)Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Struktur Menara yang dibangun harus memenuhi SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(3)Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin.
(4)Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukkannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan cagar budaya, kawasan bandar udara, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung dan sebagainya wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(5)Menara telekomunikasi yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas, sekurang-kurangnya dengan sarana pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction light), marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking) dan identitas yang berisi antara lain:
1. a.Nama pemilik menara;
2. b.Kontraktor menara;
3. c.Nama pengguna menara;
4. d.Tinggi menara;
5. e.Lokasi dan Koordinat menara;
6. f.Tahun pembuatan/pemasangan menara;
7. g.Beban maksimum menara;
8. h.Izin Mendirikan Bangunan Menara.

Pasal 8

(1)Dalam upaya penataan menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Pulang Pisau diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama.
(2)Para operator dan penyedia menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.
(3)Konstruksi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Menara telekomunikasi yang telah ada setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi serta secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi bersama yang menggunakan/memanfaatkan aset dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau aset daerah dengan memperhatikan Prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1)Penyedia menara telekomunikasi bersama harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan menara bersama-sama sesuai kemampuan konstruksi teknis menara.
(2)Penyedia menara telekomunikasi bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya intervensi yang merugikan operator dalam penggunaan menara telekomunikasi bersama.
(3)Penyedia menara telekomunikasi bersama dalam pengoperasian menara telekomunikasinya wajib mematuhi prinsip-prinsip penggunaan menara telekomunikasi bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…