DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Mei 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

regulasi_utama

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan wadah atau bentuk organisasi berbentuk Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau belum dapat mengatasi masalah lingkungan hidup secara komprehensif dan untuk optimalisasi kinerja seperti yang diamanatkan pada huruf a di atas, maka dibentuk Badan Lingkungan Hidup;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok– Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang –undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau diBidang Urusan Pemerintahan; 4
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU DAN BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PULANG PISAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6.Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau.
8.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Lingkungan Hidup.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau. 5

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Kedudukan

Pasal 3

(1)Badan Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
(2)Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan. Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Badan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

a.Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup;
b.Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi kegiatan :
1. 1.Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
2. 2.Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
3. 3.Pengelolaan Kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara;
4. 4.Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa;
5. 5.Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut;
6. 6.Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana (banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan);
7. 7.Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perubahan atmosfir.
c.Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi:
1. 1.Penerapan AMDAL dan UKL-UPL;
2. 2.Penerapan instrumen baru dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
3. 3.Monitoring kualitas air;
4. 4.Penerapan system manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan;
5. 5.Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan; 6
6. 6.Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup;
7. 7.Kajian Lingkungan Strategis (KLS); dan
8. 8.Laboratorium Lingkungan.
d.Melakukan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
e.Melaksanakan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup;
f.Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
g.Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
h.Melakukan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
i.Menyelenggarakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPTB), meliputi kegiatan antara lain:
1. 1.UPTB Labolatorium Lingkungan;
2. 2.UPTB Pendidikan dan Pelatihan;
3. 3.UPTB Penelitian dan Pengembangan: dan/atau
4. 4.UPTB Pengelolaan Informasi.
j.Melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup;
k.Melakukan pembinaan dan peningkatan partisispasi Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah dan Swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
l.Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung program-program dari pusat dan propinsi serta program strategic bidang lingkungan hidup antara lain: Adipura, Menuju Indonesia Hijau (MIH), dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).
m.Melaksanakan urusan kesekretariatan Badan Lingkungan Hidup.

BAB IV

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari : 1) Kepala Badan 2) Sekretariat, membawahkan:

1.Sub Bagian penyusunan program;
2.Sub Bagian Keuangan;
3.Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian. 7 3) Bidang, terdiri dari:
1.Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan. a) Sub Bidang Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3); b) Sub Bidang AMDAL, UKL/UPL Dan Perizinan.
2.Bidang Pengelolaan Kualitas Pencemaran, Kerusakan Dan Peningkatan Kapasitas Akses, Informasi Dan Mitra Lingkungan a) Sub Bidang Pengelolaan Dan Pengendalian Kualitas Air, Sungai, Danau, Udara, Pesisir dan Laut; b) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Akses Informasi Dan Mitra Lingkungan.
3.Bidang Pengawasan Dan Penegakan Hukum. a) Sub Bidang Pengawasan, Pemantauan,Dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan; b) Sub Bidang Penyuluhan Dan Penegakan Hukum Lingkungan.
4.Bidang Evaluasi, Analisis Dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan. a) Sub Bidang Evaluasi Dan Pemulihann Kerusakan Lingkungan; b) Sub Bidang Laboraturium Lingkungan. 4) Kelompok Jabatan Fungsional. 5) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang dan kebutuhan.

Pasal 8

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3)Jumlah Jabatan Fungsional pada Badan Lingkungan Hidup ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada badan Lingkungan Hidup diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 9

(1)UPTB mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanan teknis operasional Badan Lingkungan Hidup.
(2)UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan.
(3)UPTB dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Pengaturan tentang UPTB mengenai Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…