DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL; BAB IV PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENARIKAN PENYERTAAN MODAL; BAB V PEMBAGIAN KEUNTUNGAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal daerah merupakan investasi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan usaha, peningkatan kinerja dan pendapatan daerah, serta penguatan struktur permodalan guna memperoleh manfaat ekonomi, dan sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pernyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pernyertaan modal daerah berkenaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa, Pengelola dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Permodalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahaan Antara Pemerintah, Pemerintahaan Daerah Provinsi dan Pemerintahaan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodensia Nomor 4812);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau; 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
7.Modal Daerah adalah kekayaan daerah baik berupa uang maupun aset lainnya;
8.Tahun Anggaran Berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung;
9.Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/ atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
10.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut PT. JAMKRIDA KALTENG adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak dibidang keuangan dengan usaha pokok melakukan Penjaminan;
11.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya;
12.Hasil Usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal dalam bentuk deviden.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA KALTENG dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetisi pertumbuhan dan perkembangan PT. JAMKRIDA KALTENG serta untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.
(2)Tujuan Penyertaan Modal Daerah untuk:
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan
2. b.meningkatkan Pendapatan Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada PT. JAMKRIDA KALTENG sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). 5
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Sistem penyetoran dana Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada PT. JAMKRIDA KALTENG sebagaimana pada ayat
(1)dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan:
1. a.untuk tahun 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000, 00.- (dua milyar rupiah).
2. b.untuk tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Proses penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENARIKAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan karena dijual, dihibahkan , atau dialihkan kepada BUMD lainnya.
(3)Penarikan seluruh dana penyertaan modal dapat dilakukan apabila PT. JAMKRIDA KALTENG sudah tidak sehat berdasarkan audit keuangan dari lembaga yang berwenang.
(4)Penambahan, pengurangan dan/atau penarikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 6

(1)Pembagian keuntungan dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada PT. JAMKRIDA KALTENG.
(2)Besarnya keuntungan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan Pajak Perseroan.
(3)Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran disetorkan ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD. 6

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 17 Desember 2014 BUPATI PULANG PISAU, ttd EDY PRATOWO Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal 18 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, ttd AFIADIN HUSNI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2014 NOMOR 06 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU: (01/2014) Salinan sesuai dengan aslinya 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH I. UMUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah. Disamping itu untuk memperluas Investasi Pemerintah Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin badan usaha dalam berkerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Penyertaan modal daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

a.Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Bupati, Kepala SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan Badan Usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
b.Asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
c.Asas efisiensi, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batas–batas standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
d.Asas akuntabilitas nilai, setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
e.Asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan 8 laporan keuangan Pemerintahan Daerah. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Pulang Pisau telah dibentuk PT.JAMKRIDA KALTENG dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012. Untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetisi pertumbuhan dan perkembagan PT.JAMKRIDA KALTENG dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah perlu melakukan penyertaan modal pada PT. JAMKRIDA KALTENG. Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapat manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2026