DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 08) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, beban kerja, dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 1547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5121);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4741);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Dibidang Urusan Pemerintahan;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 05). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 09), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 8 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6.Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau, berbentuk Inspektorat, Badan dan Kantor.
7.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada badan Daerah.
8.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2.Ketentuan Pasal 2 huruf A ditambah 1 (angka) yakni angka 7, dan Huruf B angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari: A. Inspektorat dan Badan:

1.Inspektorat Kabupaten;
2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3.Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
4.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
5.Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
6.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
7.Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. B. Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah:
1.Dihapus.
2.Dihapus.
3.Dihapus.
4.Dihapus.
5.Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
6.Rumah Sakit Umum Daerah.
3.Ketentuan Pasal 11 huruf c angka 5 dihapus dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 6, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:

a.Kepala Badan;
b.Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Penyusunan Program; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
c.Bidang terdiri dari:
1. 1.Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahkan: 1) Sub Bidang Sosial Budaya dan Pariwisata; 2) Sub Bidang Pemerintahan.
2. 2.Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan: 1) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 2) Sub Bidang Pekerjaan Umum.
3. 3.Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian, membawahkan: 1) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan; 2) Sub Bidang Pengendalian dan Program.
4. 4.Bidang Ekonomi dan Statistik, membawahkan: 1) Sub Bidang Ekonomi; 2) Sub Bidang Statistik, Dokumentasi dan Informasi.
5. 5.Dihapus
6. 6.Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan: 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Politik; dan 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dan Pembangunan Daerah.
d.Kelompok Jabatan Fungsional;
e.Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
1. 4.Setelah Pasal 23 ditambah 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 23A, 23B, dan 23C sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. pengendalian penduduk dan/ keluarga berencana.

Pasal 23B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

a.Menyusun program kerja dan rencana kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. pengendalian penduduk dan/ keluarga berencana;
b.Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. pengendalian penduduk dan/ keluarga berencana;
c.Merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang administrasi dan kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta penyusunan program dan pelaporan;
d.Menginventarisasi dan mempelajari perundang- undangan, pedoman, petunjuk dan kebijakan teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. pengendalian penduduk dan/ keluarga berencana;
e.Menjabarkan program kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
f.Melaksanakan koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan atau dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.Melaksanakan koordinasi dengan instansi/satuan kerja terkait lainnya;
h.Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
i.Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23C

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari:

a.Kepala Badan;
b.Sekretariat, membawahkan:
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
3. 3.Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
c.Bidang terdiri dari:
1. 1.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan membawahkan : a) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan b) Sub Bidang Perlindungan Perempuan.
2. 2.Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Gender (PUG) membawahkan : a) Sub Bidang Perlindungan Anak; dan b) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG).
3. 3.Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan : a) Sub Bidang Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi; dan b) Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk.
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
e.Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB).
1. 5.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 47, disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a), dan ketentuan ayat (2) diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XII Peraturan Daerah ini.
(1a)Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 23C tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Pelaksanaan penataan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

7.Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan. Pasal II

(1)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2)Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 27 Juli 2015 BUPATI PULANG PISAU, ttd EDY PRATOWO Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal 28 Juli 2015 2 014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, ttd AFIADIN HUSNI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR 07 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU: (15/2015) PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU I PENJELASAN UMUM Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang isinya mengatur terhadap perubahan pada Bab, Pasal, dan Ayat yang perlu untuk ditambah, diubah dan diganti dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu :

1.Jumlah penduduk;
2.Luas wilayah; dan
3.Jumlah APBD. Penataan kembali Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau selain dari apa yang disebutkan diatas, dilakukan pula berdasarkan analisis beban kerja dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja. II PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…