DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTIYEARS); BAB IV WAKTU PELAKSANAAN; BAB V PEMBIAYAAN; BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu keadilan sosial diperlukan pengembangan pembangunan melalui upaya pembangunan infrastruktur di daerah guna mempermudah kepentingan seluruh masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan yang pembangunannya bersifat strategis dan berskala besar yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau periode 2013-2018 yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga perlu diselesaikan dengan tahun jamak /Multiyears;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak /Multiyears Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 – 2017. SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
24.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
28.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) Dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah; 5
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor Tahun 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Kabupaten Pulang Pisau;
31.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya;
32.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor Tahun 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor Tahun 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
33.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor Tahun 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006-2025;
34.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor Tahun 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDANAAN KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTIYEARS) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015-2017. 6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5.Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) adalah pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran yang dilaksanakan dan dibiayai melalui APBD Kabupaten Pulang Pisau, APBD Provinsi, APBN dan/atau Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
6.Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang /layanan jasa.
7.Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
9.Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola.
10.Kontrak Induk adalah kontrak perikatan pengadaan barang/jasa berdasarkan kinerja dengan skema tahun jamak yang mencantumkan paling tidak dasar perjanjian, definisi, tujuan perjanjian, hak dan kewajiban para pihak termasuk alokasi resiko, jaminan pelaksanaan, jangka waktu perjanjian, tahapan operasional, larangan pengalihan kontrak, indikator kinerja dan sanksi, mekanisme pengawasan kinerja, penyelesaian sengketa, keadaaan memaksa, ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan tentang kontrak anak.
11.Kontrak Tahunan adalah bagian pekerjaan dari seluruh pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kontrak induk atas penyelesaian pekerjaan dalam waktu per tahun.
12.Dokumen Kontrak adalah seperangkat dokumen yang berisikan perjanjian untuk mengatur hubungan kerja antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa antara lain hak dan kewajiban beserta transaksi dan penyelesaian perselisihan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, pemeliharaan, penyerahan, dan pengguna/gagal bangunan. 7

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) adalah:
1. a.mengatur pelaksanaan kegiatan tahun jamak (Multiyears) agar dapat dilaksanakan sesuai program prioritas daerah dan kesepakatan Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Pulang Pisau;
2. b.memberikan kepastian hukum, arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian suatu kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga diselesaikan dengan tahun jamak.
(2)Tujuan ditetapkannya Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) adalah:
1. a.memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian kegiatan;
2. b.mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program dan waktu kegiatan karena hanya dilakukan satu kali proses pengadaan barang dan jasa dengan pemanfaatan dana lebih efektif dan efisien; dan
3. c.memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB III

KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTIYEARS)

Pasal 3

(1)Kegiatan tahun jamak (Multiyears) meliputi pembangunan:
1. a.Gedung Kantor Bupati;
2. b.Gedung Kantor DPRD;
3. c.Gedung Mesjid Agung Pulang Pisau;
4. d.Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
5. e.Pusat Pembinaan Dan Pelayanan Umat Kristiani.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis terkait kegiatan tahun jamak (Multiyears) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Pelaksanaan penganggaran biaya Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears), sumber dana dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun Anggaran yang dimulai dari Tahun Anggaran 2015 sampai Tahun Anggaran 2017. 8
(2)Jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik kegiatan Tahun Jamak (Multiyears), sesuai dengan waktu yang disepakati dalam dokumen surat perjanjian kontrak antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang/Jasa.
(3)Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui kontrak tahun jamak didasarkan atas kontrak induk dan kontrak tahunan setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD menetapkan alokasi sejumlah dana setiap tahun anggaran untuk membiayai kegiatan Tahun Jamak (Multiyears).
(2)Pembiayaan Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibiayai melalui APBD Kabupaten Pulang Pisau dengan total Rp. 200.000.000.000 (Dua Ratus Milyar Rupiah).
(3)Rincian pembiayaan setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Pencairan dana dilakukan sesuai dengan hasil/bobot pekerjaan, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan.
(5)Dana yang tidak bisa dicairkan pada tahun anggaran berjalan karena hasil/bobot pekerjaan belum tercapai, bisa dicairkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan dana sesuai dengan tahapan jadwal pembayaran.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk membayar serta memenuhi semua kewajiban yang menjadi hak penyedia barang/jasa.
(3)Ketentuan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang/Jasa pelaksana kegiatan Tahun Jamak/Multiyears, diatur lebih lanjut dalam dokumen kontrak kegiatan Tahun Jamak (Multiyears). 9

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Ditetapkan di : Pulang Pisau pada tanggal : 17 Desember 2014 BUPATI PULANG PISAU, ttd EDY PRATOWO Diundangkan di : Pulang Pisau pada tanggal : 18 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, ttd AFIADIN HUSNI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2014 NOMOR 07 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU: (02/2014) Salinan sesuai dengan aslinya 10 11 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU. NOMOR : 7 TAHUN 2015 TANGGAL : 17 Desember 2015 TENTANG : PENDANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK (MULTIYEARS) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015-2017. No URAIAN NILAI PAGU ANGGARAN ANGGARAN DALAM TAHUN JAMAK 2015 2016 2017 1 Pembangunan Gedung Kantor Bupati 65.000.000.000 16.250.000.000 22.750.000.000 26.000.000.000 2 Pembangunan Gedung Kantor DPRD 30.000.000.000 7.500.000.000 10.500.000.000 12.000.000.000 3 Pembangunan Gedung Mesjid Agung Pulang Pisau 50.000.000.000 12.500.000.000 17.500.000.000 20.000.000.000 4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 40.000.000.000 10.000.000.000 14.000.000.000 16.000.000.000 5 Pembangunan Gedung Pusat Pembinaan dan Pelayanan Umat Kristiani 15.000.000.000 3.750.000.000 5.250.000.000 6.000.000.000 JUMLAH= 200.000.000.000 50.000.000.000 70.000.000.000 80.000.000.000 BUPATI PULANG PISAU, ttd EDY PRATOWO 12

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…