DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pulang Pisau diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, beban kerja, dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lambaran Negara Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 1547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5121);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194 );
13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4741) ;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Di Bidang Urusan Pemerintahan;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 06). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pulang Pisau, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 7 diubah serta ditambahkan 2 (dua) angka baru yakni angka 12 dan angka 13 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
7.Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah.
9.Kepala Dinas adalah pejabat yang memimpin Dinas Daerah.
10.Sekretaris adalah pejabat yang memimpin Sekretariat pada Dinas Daerah.
11.Kepala Bidang adalah pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Daerah.
12.Kepala Seksi adalah pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Daerah.
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
2.Ketentuan Pasal 2 ditambah angka baru yakni, angka 12 dan angka 13 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

1.Dinas Pendidikan;
2.Dinas Kesehatan;
3.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
5.Dinas Pekerjaan Umum;
6.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7.Dinas Pertanian dan Peternakan;
8.Dinas Kelautan dan Perikanan;
9.Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
10.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
12.Dinas Pemuda dan Olahraga;
13.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
3.Diantara Pasal 36 dan 37 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 36A, 36B, 36C, 36D, 36E dan 36F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang Pemuda dan Olahraga.

Pasal 36B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a.mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kepemudaan;
b.melakukan pembinaan pelaksanaan program kepemudaan;
c.melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga kepemudaan lintas sektor;
d.melakukan pembinaan prestasi pemuda, pelajar dan mahasiswa serta mengembangkan organisasi cabang-cabang olahraga;
e.merencanakan, mengatur pelaksanaan kegiatan keolahragaan dan evaluasi hasil kompetisi olahraga;
f.merencanakan sarana dan prasarana serta penyediaan fasilitas pemuda dan olahraga;
g.melakukan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang kepemudaan dan keolahragaan.
h.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 36C

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:

a.Kepala Dinas
b.Sekretariat membawahkan: 1) Sub Bagian penyusunan program; 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
c.Bidang, terdiri dari:
1. 1.Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, membawahkan : 1) Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda; dan 2) Seksi Kewirausahaan, Tenaga Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan.
2. 2.Bidang Keolahragaan, membawahkan : 1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi; dan 2) Seksi Pembinaan dan Olahraga Prestasi;
3. 3.Bidang Sarana dan Prasarana. 1) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan; dan 2) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga dan Perawatan;
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
e.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pasal 36D

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 36E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36E, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

a.Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
b.Pembinaan dan pemberdayaan Kebudayaan dan Pariwiwsta;
c.Perumusan program pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
d.Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
e.Pengawasan terhadap pertumbuhan Kebudayaan dan Pariwisata;
f.Pembinaan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan Kebudayaan dan Pariwisata;
g.Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
h.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah. Pasal 36F Susunan Organisasi Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata, terdiri dari:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Penyusunan Program; 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; 3) Sub Bagian Umum dan Aset;
c.Bidang terdiri dari:
1. 1.Bidang Kebudayaan, membawahkan : 1) Seksi Penggalian dan Penulisan Sejarah, Purbakala, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Seni Teater dan Sastra; 2) Seksi Pemberdayaan Nilai – Nilai Luhur Seni Kriya, Media, Industri Seni, Museum dan Taman Budaya; 3) Seksi Tradisi, Adat dan Budaya Masyarakat;
2. 2.Bidang Pariwisata, membawahkan : 1) Seksi Pengembangan Destinasi, Produk Objek Wisata dan Analisis pasar; 2) Seksi Promosi, Pariwisata dan Kemitraan; 3) Seksi Bimbingan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat;
3. 3.Bidang Sarana dan Prasarana. 1) Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan; 2) Seksi Sarana dan Prasarana Kepariwisataan;
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
e.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
1. 4.Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Pelaksanaan penataan organisasi Dinas Daerah dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan;
(2)UPTD yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku dan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

6.Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Disahkan di Pulang Pisau pada tanggal 27 Juli 2015 BUPATI PULANG PISAU, ttd EDY PRATOWO Diundangkan di Pulang Pisau pada Tanggal 28 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, ttd AFIADIN HUSNI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR: 08 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU: (16/2015) PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU I PENJELASAN UMUM Peraturan Daerah ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau Yang isinya mengatur terhadap perubahan pada Bab, Pasal, dan Ayat yang perlu untuk ditambah, diubah dan diganti dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu :

1.Jumlah penduduk;
2.Luas wilayah; dan
3.Jumlah APBD. Penataan kembali Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau selain dari apa yang disebutkan diatas, dilakukan pula berdasarkan analisis beban kerja dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja. II PASAL DEMI PASAL Pasal I

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…