DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

regulasi_utama

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH; BAB III PEMBIAYAAN; BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang islam yang mampu menunaikannya, untuk itu penyempurnaan sistem dan manajemen pelayanan penyelenggaraan transportasi ibadah haji perlu dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hukum dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji daerah, diperlukan pengaturan tentang Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Haji;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jamaah Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi Antara Dan Dari Debarkasi Antara Ke Daerah Asal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN JAMAAH HAJI DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI ANTARA DAN DARI DEBARKASI ANTARA KE DAERAH ASAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7.Ibadah Haji adalah Rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
8.Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD, adalah petugas haji yang mengelola pelayanan kepada jemaah haji di Kabupaten Pulang Pisau dan unsur pendukung lainnya.
9.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
10.Embarkasi Haji Antara adalah tempat pemberangkatan jemaah haji menuju Embarkasi.
11.Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.
12.Debarkasi Haji Antara adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Debarkasi.
13.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 4
14.Pelayanan adalah perlakuan yang diberikan kepada jemaah haji Kabupaten Pulang Pisau meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, pembinaan dan keamanan.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 2

(1)Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi Antara Dan Dari Debarkasi Antara Ke Daerah Asal dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, profesional, akuntabel.
(2)Pelayanan penyelenggaraan transportasi haji bertujuan untuk untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam proses penyelenggaraan ibadah haji mulai dari tahap transportasi jemaah dari Daerah asal ke Embarkasi Antara dan dari Debarkasi Antara ke Daerah asal.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi antara dan dari debarkasi antara ke daerah asal meliputi:

a.Tanggungjawab Pemerintah Daerah; dan
b.Pembiayaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara ibadah haji di daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan transportasi menuju Embarkasi Haji Antara dan dari Debarkasi Haji Antara yang di koordinasikan dengan PPIHD.
(2)Tanggung Jawab Pemerintah Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan pelayanan akomodasi, konsumsi, honorarium narasumber pelayanan manasik haji, dan pakaian batik khas daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung jawab Pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD. 5

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 4 Agustus 2017 BUPATI PULANG PISAU, ttd EDY PRATOWO Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal 4 Agustus 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, ttd SARIPUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017 NOMOR 01 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : ( 01/59/2017). 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TRANSPORTASI LOKAL JAMA’AH HAJI KABUPATEN PULANG PISAU DARI KABUPATEN PULANG PISAU KE EMBARKASI HAJI ANTARA DAN DEBARKASI HAJI I. UMUM. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya, untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan sistem dan manajemen guna meningkatkan kenyamanan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji khususnya terkait penyediaan Transportasi Lokal Jama’ah Haji Kabupaten Pulang Pisau Dari Kabupaten Pulang Pisau Ke Embarkasi Haji Antara dan Debarkasi Haji. Penyediaan Transportasi Lokal Jama’ah Haji Kabupaten Pulang Pisau Dari Kabupaten Pulang Pisau Ke Embarkasi Haji Antara dan Debarkasi Haji harus dilaksanakan secara profesional dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas public sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancer. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pengaturan mengenai biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji dan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan sebaliknya dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Transportasi Lokal Jama’ah Haji Kabupaten Pulang Pisau Dari Kabupaten Pulang Pisau Ke Embarkasi Haji Antara dan Debarkasi Haji akan memberikan jaminan hukum bagi penyelenggara pelayanan haji di daerah dan jemaah haji. Sehingga proses penyelenggaraan ibadah haji mulai dari tahap transportasi jemaah dari Kabupaten ke Embarkasi Haji Antara, dan/atau Debarkasi Haji Antara ke Kabupaten dapat dilaksanakan secara akuntabel dan bermanfaat. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas 7

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…