DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

1. implementasi program kepemudaan; 2. sentra pemberdayaan pemuda; 3. tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah; 4. hak dan perlindungan pemuda; 5. koordinasi dan kemitraan kepemudaan; 6. prasarana dan sarana kepemudaan; 7. penghargaan; 8. pendanaan; 9. organisasi kepemudaan; 10. pembinaan; dan 11. pencatatan dan pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi urusan pemerintahan di bidang layanan pemuda sebagai unsur wajib non pelayanan dasar diperlukan peran serta pemuda dengan perencanaan, pelaksanaan penganggaran dan evaluasi guna terjaminnya hak pemuda di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama guna terwujudnya pembangunan kepemudaan berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa setiap pemuda perlu mendapatkan perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif, pelayanan dan penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi, advokasi dan akses untuk pengembangan diri;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah maka diperlukan pengaturan tentang kepemudaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
16.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);
17.Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
4.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Pulang Pisau.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan penyelenggaraan di bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Pulang Pisau.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
9.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
10.Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
11.Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
12.Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13.Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
14.Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
15.Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16.Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
17.Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
18.Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
19.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
20.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
21.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan kepemudaan.
22.Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
23.Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.implementasi program kepemudaan;
b.tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c.hak dan perlindungan pemuda;
d.koordinasi dan kemitraan pemuda;
e.prasarana dan sarana kepemudaan;
f.penghargaan;
g.pendanaan;
h.organisasi kepemudaan;
i.pencatatan dan pelaporan;dan
j.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

(1)Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
(2)Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam bentuk:
1. a.penyadaran pemuda;
2. b.pemberdayaan pemuda; dan
3. c.pengembangan pemuda.
(3)Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, komunitas, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Bupati mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a.Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kecamatan dan tinggkat Daerah; dan
b.Menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat Daerah.

Pasal 7

Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Pasal 6 berwenang:

a.Menetapkan rencana strategis Daerah mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
b.Melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan Daerah mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten;
c.Menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat Daerah;
d.Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat Daerah.

BAB II

IMPLEMENTASI PROGRAM KEPEMUDAAN

Pasal 8

(1)Penyadaran Pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi dampak negatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan serta komunitas pemuda melalui kegiatan:
1. a.pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. b.pendidikan wawasan kebangsaan;
3. c.penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4. d.penumbuhan semangat bela negara;
5. e.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
6. f.pemahaman kemandirian ekonomi;
7. g.penyiapan program regenerasi diberbagai bidang.
8. h.perlindungan pemuda dari dampak negatif teknologi informasi.
9. i.perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
10. j.perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
11. k.perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
12. l.perlindungan pemuda dari tindak kekerasaan; dan/atau
13. m.perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.
(2)Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi indikator Kabupaten Layak Pemuda meliputi:
1. a.perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
2. b.perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
3. c.perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
4. d.perlindungan pemuda dari tindak kekerasaan; danperlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat;
2. b.seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
3. c.lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
4. d.jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
5. e.temu wicara dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
6. f.perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan pemuda;
(2)Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah, Organisasi Kepemudaan, komunitas pemuda dan/atau melibatkan pihak ketiga.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemberdayaan Pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
1. a.peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
2. b.peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4. d.peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
5. e.peningkatan kualitas jasmani, seni, kreatifitas, wawasan, budaya pemuda;
6. f.penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
7. g.meningkatkan partipasi pemuda dalam pendidikan formal;
8. h.meningkatkan partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
9. i.menumbuhkembangkan dialog kepemudaan yang inklusif;
10. j.menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi pemuda; dan
(2)Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
2. b.pemberian penghargaan bagi Pemuda Daerah yang berprestasi;
3. c.pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkat lokal, nasional maupun internasional;
4. d.pemantapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Pemuda;
5. e.pemilihan wirausahawan muda dan/atau Pemuda berprestasi tingkat Kabupaten;
6. f.menumbuhkan ajang festival kreatifitas Pemuda tingkat Kabupaten; dan/atau
7. g.melakukan lomba seni dan olah raga di kalangan Pemuda untuk mencari bibit potensial.
(3)Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Dinas, komunitas Pemuda, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

IMPLEMENTASI PROGRAM KEPEMUDAAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

IMPLEMENTASI PROGRAM KEPEMUDAAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945