DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah Ketentuan Pasal 6 ayat (10), Ketentuan Pasal 7 ayat (1), Ketentuan Pasal 20 ayat (2), Ketentuan Pasal 65 ayat (4), Ketentuan Pasal 66 ayat (1), Ketentuan Pasal 113 ayat (4), Ketentuan Pasal 122, Ketentuan Pasal 124, Ketentuan Lampiran I Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan, Ketentuan Lampiran VI Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Penyediaan Tempat Pelelangan Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya, Ketentuan Lampiran IX Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Penyediaan Rumah Pemotongan Hewan Ternak, Ketentuan Lampiran X Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Jasa Kepelabuhanan, Ketentuan Lampiran XI Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olah Raga, Ketentuan Lampiran XII Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan Orang Atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air, Ketentuan Lampiran XIII Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, dan Ketentuan Lampiran XIV Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah. Menghapus Ketentuan Pasal 50 ayat (3), Ketentuan Pasal 56 ayat (3), Ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf e, Ketentuan Pasal 67 ayat (2), Ketentuan Pasal 75, Ketentuan Pasal 76, Ketentuan Pasal 77, Ketentuan Pasal 96 ayat (2), Ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), Ketentuan Pasal 102 ayat (2), dan Ketentuan Pasal 105 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6). Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27A. Ketentuan Pasal 61 ditambah 1 ayat. Ketentuan Pasal 68 ditambah 1 ayat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus diubah karena tidak berkesuaian dengan Kepentingan Umum, Peraturan Perundangan yang lebih tinggi dan Kebijakan fiskal nasional.
c.bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah wajib melakukan perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan hasil evaluasi diterima;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6617);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 009); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 009), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (10) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4)Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB- P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5)NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
1. a.Kenaikan NJOP hasil penilaian
2. b.Bentuk pemanfaatan objek Pajak, dan/atau
3. c.Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(8)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan di Daerah.
(9)Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

2.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
(2)Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

3.Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
(2)Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
2. b.konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
3. c.konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
4. d.konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan instansi teknis terkait;
5. e.konsumsi Tenaga Listrik untuk pemakaman; dan
6. f.konsumsi tenaga listrik untuk rumah adat.
  1. 4.Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

(1)Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1)huruf b ditetapkan untuk:
1. a.Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
2. b.Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
(2)Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
2. b.jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
(3)Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
1. a.kapasitas tersedia;
2. b.tingkat penggunaan listrik;
3. c.jangka waktu pemakaian listrik; dan d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
(4)Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

5.Ketentuan Pasal 50 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
(2)Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(3)Dihapus.
(4)Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB;

6.Ketentuan Pasal 56 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
(2)Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
(3)Dihapus.
(4)Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

7.Ketentuan Pasal 61 ditambah 1 ayat, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Jenis Retribusi terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Umum;
2. b.Retribusi Jasa Usaha; dan
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu.
(2)Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

8.Ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf e dihapus, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1)Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
(2)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kebersihan;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. d.pelayanan pasar; dan
5. e.dihapus.
(3)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing- masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(5)Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.Tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
2. b.Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(7)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
(8)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dipungut retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

9.Ketentuan Pasal 65 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan mengenai BLUD.

10.Ketentuan Pasal 66 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1)Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
(4)Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
(5)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
(6)Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(7)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(8)Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf j, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(9)Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
1. a.sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
2. b.kerja sama pemanfaatan;
3. c.bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
4. d.kerja sama penyediaan infrastruktur.
(10)Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
(11)Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(12)Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

11.Ketentuan Pasal 67 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 20

Pasal 27A

Pasal 50

Pasal 56

Pasal 61

Pasal 63

Pasal 65

Pasal 66

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 20

Pasal 27A

Pasal 50

Pasal 56

Pasal 61

Pasal 63

Pasal 65

Pasal 66

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023