DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Maksud, tujuan, dan ruang lingkup; b. Kawasan Pelabuhan; c. Peran, Fungsi, Jenis dan Hierarki Pelabuhan; d. Fungsi Kewenangan Pemerintah Daerah di Pelabuhan; e. Penetapan Lokasi Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan; f. Rencana Induk Pelabuhan; g. Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan; h. Kepentingan Pelabuhan; i. Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan; j. Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan; k. Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; l. Fasilitas Penampungan Limbah dan Fasilitas Karantina; m. Kerja Sama; n. Dewan Kelautan Kabupaten; o. Ketentuan Penyidikan; p. Ketentuan Pidana; q. Ketentuan Peralihan; dan r. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Pulang Pisau.
3.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 4 Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
4.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5.Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
6.Perairan adalah Perairan Laut dan Perairan Pedalaman (Sungai dan danau) yang berada dalam teritorial Kabupaten Pulang Pisau. (bukan merupakan definisi melainkan jenis)
7.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
8.Pelabuhan adalah Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
9.Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
10.Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
11.Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan 5 angkutan laut dalam negeri jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
12.Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
13.Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
14.Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
15.Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan Kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
16.Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau Terminal Khusus yang secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.
17.Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
18.Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
19.Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
20.Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
21.Pelabuhan yang diusahakan secara komersial adalah yaitu Pelabuhan yang diusahakan yang berhubungan dengan niaga 6 atau perdagangan dengan tujuan mendapatkan profit/keuntungan.
22.Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial adalah pelabuhan yang mengutamakan penyelenggaran pelayanan publik (Non profit).
23.Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
24.Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
25.Hak Pengelolaan Atas Tanah adalah hak yang diberikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak lain.
26.Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
27.Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
28.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
29.Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
30.Pengelola Terminal Khusus adalah bagan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.
31.Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
32.Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
33.Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia selanjutnya disingkat APBMI adalah Asosiasi yang berperan dan 7 mengupayakan peningkatan mekanisme komunikasi dan sistem informasi antara sesama Perusahaan Bongkar Muat dan dengan Penyelanggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan Asosiasi-asosiasi lain maupun dengan instansi Pemerintah agar tercapai/terselenggarannya suatu kerjasama yang harmonis dalam kontribusinya menunjang Pembangunan Nasional.
34.Indonesia National Shipowners Association yang selanjutnya disingkat INSA merupakan Asosiasi yang beranggotakan perusahaan pelayaran yang bersifat pribadi dan perusahaan pelayaran niaga milik negara dengan tujuan membantu mewujudkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan ekonomi bangsa, melalui pemberdayaan kegiatan usaha pelayaran niaga nasional Indonesia, dan meningkatkan usaha anggotanya.
35.Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia/ Indonesian Forwarders Association yang selanjutnya disingkat GAFEKSI adalah organisasi yang beranggotakan perusahaan ekspedisi dengan tujuan menyelenggarakan pelayanan ekspedisi yang sehat dan kompetitif.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Pelabuhan di Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:
1. a.mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pelabuhan;
2. b.mewujudkan sistem penyelenggaraan Pelabuhan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. c.mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna Pelabuhan; dan 8
4. d.mewujudkan penyediaan fasilitas yang aman, nyaman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat.
(3)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Maksud, tujuan, dan ruang lingkup;
2. b.Kawasan Pelabuhan;
3. c.Peran, Fungsi, Jenis dan Hierarki Pelabuhan;
4. d.Fungsi Kewenangan Pemerintah Daerah di Pelabuhan;
5. e.Penetapan Lokasi Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan;
6. f.Rencana Induk Pelabuhan;
7. g.Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan;
8. h.Kepentingan Pelabuhan;
9. i.Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan;
10. j.Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan;
11. k.Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
12. l.Fasilitas Penampungan Limbah dan Fasilitas Karantina;
13. m.Kerja Sama;
14. n.Dewan Kelautan Kabupaten;
15. o.Ketentuan Penyidikan;
16. p.Ketentuan Pidana;
17. q.Ketentuan Peralihan; dan
18. r.Ketentuan Penutup

BAB III

KAWASAN PELABUHAN

Pasal 3

Kawasan Pelabuhan diatur dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.

BAB IV

PERAN, FUNGSI, JENIS DAN HIERARKI PELABUHAN

Pasal 4

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

a.simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
b.pintu gerbang kegiatan perekonomian; 9
c.tempat kegiatan alih moda transportasi;
d.penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
e.tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
f.mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 5

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

a.pemerintahan; dan
b.pengusahaan.

Pasal 6

(1)Jenis pelabuhan terdiri atas:
1. a.Pelabuhan Laut; dan
2. b.Pelabuhan Sungai dan Danau.
(2)Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:
1. a.Angkutan Laut; dan/atau
2. b.Angkutan Penyeberangan.
(3)Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:
1. a.Pelabuhan Utama;
2. b.Pelabuhan Pengumpul; dan
3. c.Pelabuhan Pengumpan.
(4)Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan orang maupun barang yang melalui jalur sungai dan Danau.

BAB V

FUNGSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PELABUHAN

Pasal 7

Peran Pemerintah Daerah meliputi:

a.mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi lainnya, serta mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di Pelabuhan Pengumpan Lokal, 10
b.ikut menjamin keselamatan dan keamanan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
c.menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
d.membina masyarakat disekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif untuk terselenggaranya kegiatan Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan Lokal, dan menyediakan pusat informasi muatan ditingkat wilayah; dan
e.memberikan Perizinan Bangunan Gedung di sisi daratan dan Rekomendasi Kepelabuhanan yang berada diwilayah administratif dan wilayah laut 4 mil.

Pasal 8

(1)Instansi Pemerintah Daerah merupakan pemegang fungsi pemerintahan yang meliputi:
1. a.penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
2. b.penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik-lautan kapal;
3. c.pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran;
4. d.pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan;
5. e.pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan;
6. f.pengawasan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan;
7. g.pelaksanaan fungsi karantina, melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan kekarantinaan; dan
8. h.fungsi-fungsi lainnya sesuai kewenangan Pemerintahan Daerah.
(2)Pelaksanaan fungsi pemerintahan dikoordinasikan oleh Bupati. 11
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

Pasal 9

(1)Penetapan lokasi untuk penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan koordinat geografis dan tatanan Kepelabuhanan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 10

(1)Dalam hal kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan pelabuhan wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas; dan
2. b.kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi:
  1. 1.kegiatan Pemerintahan; dan
  2. 2.kegiatan Ekonomi Kepelabuhanan dan jasa penunjangnya.
(3)Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dan menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan 12 pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.
(4)Ketentuan mengenai Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(5)Ketentuan mengenai persyaratan penetapan Rencana Induk Pelabuhan diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…