DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 243

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Produk Hukum Daerah; 4. Pembentukan Produk Hukum Daerah; 5. Penyusunan Produk Hukum Bersifat Penetapan; 6. Fasilitasi dan Evaluasi; 7. Konsultasi; 8. Nomor Register Peraturan Daerah; 9. Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi; 10. Penyebarluasan Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah; 11. Kerjasama dengan Pihak Ketiga; 12. Partisipasi Masyarakat; 13. Pendanaan; dan 14. Ketentuan Lain-lain.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180)

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 3 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Pulang Pisau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
6.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
7.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9.Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Bupati, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
10.Materi Muatan produk hukum adalah materi yang dimuat dalam Perda sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang- undangan. 5
11.Peraturan Bupati adalah Peraturan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan.
12.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD.
13.Keputusan Bupati adalah Keputusan Kepala Daerah berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
15.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
16.Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
17.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
18.Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
20.Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
21.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
22.Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kabupaten terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
23.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
24.Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk 6 mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
25.Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan peraturan Bupati, dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
26.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

BAB II

… Pasal … BAB … (dan seterusnya) Pasal ...

Pasal 2

(1)Perda Pembentukan Produk Hukum Daerah ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah di Daerah dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah.
(2)Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah pembentukan produk hukum daerah akan dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan dan akan menciptakan produk hukum daerah yang terencana, terarah, sistimatis, sinkron dan harmonis.

BAB III

RAGAM BAHASA PRODUK HUKUM DAERAH A. BAHASA PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

Produk hukum daerah bersifat :

a.pengaturan; dan
b.penetapan.

Pasal 4

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berbentuk :

a.Perda; 7
b.Peraturan Bupati; dan
c.Peraturan DPRD.

Pasal 5

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berbentuk:

a.Keputusan Bupati
b.Keputusan DPRD;
c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 6

Produk hukum daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Perda;
b.Peraturan Bupati;
c.Peraturan DPRD;
d.Keputusan Bupati;
e.Keputusan DPRD;
f.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
g.Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR … TAHUN … TENTANG (nama Peraturan Daerah) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PULANG PISAU, Menimbang: a. bahwa …;

Pasal 7

Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbentuk pengaturan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan. 8

Pasal 8

(1)Materi muatan Produk Hukum Daerah mencerminkan asas:
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan;
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.bhinneka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. i.ketertiban dan kepastian hukum;
10. j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;dan/atau
11. k.Kearifan lokal.
(2)Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
1. a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. c.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. d.Peraturan Pemerintah;
5. e.Peraturan Presiden;
6. f.Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. g.Peraturan Daerah Kabupaten.
(2)Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1)Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat 9 Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Bupati dan Kepala Desa atau yang setingkat.
(2)Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 11

(1)Dalam hal suatu Rancangan Produk Hukum Daerah yang diajukan PD pemrakarsa pada lingkungan Eksekutif diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum, maka Bupati melakukan perbaikan, penghapusan dan/atau pembatalan usul rancangan Produk Hukum dimaksud.
(2)Analisa dan harmonisasi terhadap Rancangan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan Bupati secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi masalah hukum dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
(3)Dalam menganalisa dan harmonisasi terhadap Rancangan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks243PDFHirarki

Memuat teks peraturan…