DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831); SALINAN 2 3. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1480); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 3 11. 12. 13. 14. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Nomor PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 02); Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau. 4
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. 5. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi massa organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk kepentingan orang pribadi atau Badan lain.
10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
13.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 5
14.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang;
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
20.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
21.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. 6
23.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan jasa pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 4

(1)
(2)Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 7

Masa Retribusi Menara Telekomunikasi ditetapkan selama 1 (satu) tahun. 7

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 8

(1)
(2)
(3)
(4)Tingkat penggunaan jasa diukur dengan cara mengalikan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama setahun dengan nilai rata-rata dari:
1. a.indeks zonasi/kawasan;
2. b.ketinggian menara;
3. c.jenis menara; dan
4. d.zona transportasi/jarak tempuh. Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 2 (dua) kali dalam setahun. lndeks zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut: JENIS KAWASAN NILAI Kawasan Perkebunan/Hutan 1,00 Kawasan Pedesaan 1,50 Kawasan Perkotaan 2.00 Indeks Ketinggian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut: KETINGGIAN MENARA NILAI < 60 meter 1.50 61 meter – 79 meter 1,75 > 80 meter 2.00
(5)lndeks jenis menara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut: JENIS MENARA NILAI Menara Tungal 2,00 Menara Bersama 1,00
(6)Indeks zona transportasi/jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut: ZONA TRANSPORTASI KECAMATAN ZONA NILAI

1.Kahayan Hilir Dekat Dekat 8
2.Jabiren Raya
3.Maliku
4.Pandih Batu Sedang Sedang
5.Kahayan Kuala
6.Sebangau Kuala
7.Kahayan Tengah
8.Banama Tingang Jauh Jauh

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara tersebut memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan dimaksud.
(2)Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
(3)Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut : RPMT = TP x TR Keterangan : RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. TP = Tingkat Pengguna Jasa TR = Tarif Retribusi
(4)Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah jasa dijadikan dasar alokasi beban yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
(5)Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
(6)Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
(7)Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :
1. a.Honorarium petugas pengawas;
2. b.Transportasi;
3. c.Uang makan; dan
4. d.Alat tulis kantor. 9
(8)Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

(1)Besarnya tarif pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 2.131.282,00,- per menara/Tahun
(2)Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)
(4)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…