Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2020
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 56
Ringkasan
Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831); SALINAN 2 3. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1480); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3 11. 12. 13. 14. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Nomor PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 02); Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
4
4. 5. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.
5
6
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB II
Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan jasa pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.
Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
(1)
Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
Masa Retribusi Menara Telekomunikasi ditetapkan selama 1 (satu) tahun. 7 BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
BAB IV
(1) (2) (3)
Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 2 (dua) kali dalam setahun. lndeks zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut: JENIS KAWASAN NILAI Kawasan Perkebunan/Hutan 1,00 Kawasan Pedesaan 1,50 Kawasan Perkotaan 2.00 Indeks Ketinggian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut: KETINGGIAN MENARA NILAI < 60 meter 1.50 61 meter – 79 meter 1,75 > 80 meter 2.00
JENIS MENARA NILAI Menara Tungal 2,00 Menara Bersama 1,00
ZONA TRANSPORTASI KECAMATAN ZONA NILAI
BAB V
RPMT = TP x TR Keterangan : RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. TP = Tingkat Pengguna Jasa TR = Tarif Retribusi
9
(3)
Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN
Membuka PDF…