DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

regulasi_utama

Ringkasan

Mewujudkan Ketertiban Umum di Kabupaten Pulang Pisau

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang ketertiban Umum; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); SALINAN 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279): Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 11. 12. 13. 14. 15. 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705); Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah di Kabupaten Pulang Pisau.
8.Satuan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindakan pidana.
10.Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
11.Ketentraman adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
12.Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
13.Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
14.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.
15.Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua perkantoran milik Pemerintah Daerah dan perkantoran umum.
16.Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17.Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
18.Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secar wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial.
19.Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengggangu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik dan mental.
20.Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
21.Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
22.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka mewujudkan Ketertiban Umum di Kabupaten Pulang Pisau.
(2)Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang tertib, tentram, dan nyaman bagi masyarakat, menumbuhkan rasa disiplin bagi masyarakat, serta untuk melindungi sarana dan prasarana umum di Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Tertib jalan;
b.Tertib Lingkungan Dan Fasilitas Umum;
c.Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian;
d.Tertib Sosial;
e.Hak dan kewajiban;
f.Tindakan Penertiban;
g.Peran Serta Masyarakat;
h.Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
i.Penyidikan;
j.Sanksi Administratif;
k.Ketentuan Pidana; dan
l.Ketentuan Penutup.

BAB II

KETERTIBAN UMUM

Pasal 4

Untuk mewujudkan ketertiban umum di ruang milik jalan, setiap orang atau badan dilarang:

a.mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum;
b.berusaha, berdagang, menyimpan dan menimbun barang di trotoar, jalan atau badan jalan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
c.membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda- tanda peringatan, pot bunga, tanda batas tanda persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat sejenis yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
d.mendirikan kios dan berjualan di trotoar jalan atau dengan cara apapun yang mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi jalan dan trotoar;
e.membuang dan membakar sampah dan lainnya di badan jalan;
f.menempatkan, menjadikan garasi dan/atau memarkirkan kendaraan, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari, dan mengecat kendaraan, tambal ban, di bahu jalan trotoar dan fasilitas umum lainnya milik pemerintah daerah maksimal selama 3 (tiga) hari;
g.melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
h.membongkar dan/atau memuat barang-barang muatan di jalan maksimal 1 (satu) jam;
i.membongkar dan/atau memuat barang-barang muatan di trotoar;
j.menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan untuk kawasan dan waktu tertentu;
k.melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
l.menjemur hasil pertanian, perikanan dan barang lainnya dijalan umum;
m.menyebarkan selebaran, brosur, pamplet, dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
n.menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
o.mengotori, mencoret dan merusak jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapnya, rambu lalu lintas, fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
p.menjadikan trotoar, jembatan dan jembatan penyeberangan sebagai tempat tinggal.

Pasal 5

(1)setiap orang atau badan dilarang:
1. a.menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang selain di Halte dan/atau atau terminal yang telah ditentukan;
2. b.mengangkut bahan berdebu, berbau dan bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan menggunakan alat angkutan terbuka; dan
3. c.melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun kendaraan barang selain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang:
1. a.menutup jalan;
2. b.membuat atau memasang portal;
3. c.membuat atau memasang tanggul jalan;
4. d.membuat atau memasang pintu penutup jalan;
5. e.membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
6. f.menutup terobosan atau putaran jalan;
7. g.membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya; dan
8. h.membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan.

Pasal 6

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.

Pasal 7

(1)Bupati menunjuk dan menetapkan bagian-bagian jalan dan tempat umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
(2)Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Untuk mewujudkan ketertiban umum lingkungan dan fasilitas umum, setiap orang atau badan dilarang:

a.mendirikan dan mengoperasionalkan fasilitas umum yang digunakan untuk melakukan kegiatan bermain yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
b.membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai;
c.membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan kecuali untuk perayaan hari besar kenegaraan dan keagamaan;
d.membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman umum;
e.membiarkan hewan peliharaan berkeliaran ditempat umum;
f.membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air;
g.membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
h.membuang dan membakar sampah dijalur hijau, taman, selokan dan tempat umum;
i.mendirikan kios dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan perubahan fungsi taman dan jalur hijau;
j.menebang, memangkas, dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di sepanjang jalan, jalur hijau dan tempat umum kecuali instansi teknis terkait/membidangi;
k.membunyikan radio, tape recorder pesawat televisi dan alat bunyi lainnya yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum;
l.berkumpul di tempat terbuka dengan tidak ada tujuan dan pekerjaan tertentu setelah lewat pukul 23.00 WIB;
m.membuang limbah bahan berbahaya dan beracun kesaluran pemukiman, sungai dan laut;
n.melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha di lingkungan tempat tinggal yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum; dan/atau
o.mengambil, memindahkan atau merusak tutup got/selokan, bunga/tanaman hias, pot bunga serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas kebersihan untuk kepentingan umum.

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan dilarang merokok, menjual dan/atau membeli, mempromosikan dan mengiklankan rokok di kawasan tanpa rokok;
(2)Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas ditetapkan oleh Bupati;
(3)Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 10

Pelajar atau siswa dilarang:

a.berkeliaran ditempat-tempat umum pada jam sekolah;
b.berkumpul-kumpul pada malam hari tanpa ada tujuan yang jelas setelah lewat pukul 23.00 WIB.

Pasal 11

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian baik di dalam gedung maupun di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…