DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Hak Perempuan dan Anak, Bab III: Kewajiban dan Tanggung Jawab; Bab IV: Tugas Pemerintah Daerah, Bab V: Penyelenggaraan Perlindungan, Bab VI: Penyelenggaraan Perlindungan, Bab VII: Pembinaan dan Pengawasan, Bab VIII: Pendampingan, Bab IX: Peran Serta Masyarakat, Bab X: Pendanaan, Bab XI: Pelaporan, Bab XII: Ketentuan Sanksi, dan Bab XIII: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

c.melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
d.memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
e.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan terhadap perempuan dan anak sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
f.membina dan mengawasi penyelenggaraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 8

(1)Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
(2)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.mencegah terjadi tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan terhadap perempuan dan anak;
2. b.memberikan informasi dan/atau melaporkan tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
3. c.turut serta dalam memberikan bantuan dan/atau penanganan terhadap korban tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan terhadap perempuan dan anak.
(3)Bentuk peran serta, dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggungjawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

Pasal 10

(1)Kewajiban dan tanggung jawab Kelembagaan Adat dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
1. a.kelembagaan adat memiliki tanggung jawab untuk menjaga martabat dan hak asasi perempuan dan anak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi;
2. b.bertanggung jawab untuk mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat terhadap perempuan dan anak dalam lingkungan adat;
3. c.memastikan kesetaraan gender dan hak-hak anak dihormati, tanpa adanya diskriminasi berbasis gender atau usia;
4. d.bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adat mengenai hak-hak perempuan dan anak, termasuk kesadaran akan pentingnya perlindungan dan penghargaan terhadap hak-haknya;
5. e.menyelenggarakan program penyuluhan dan pelatihan kepada anggota masyarakat adat, terutama para pemimpin adat, tentang hak-hak perempuan dan anak serta metode perlindungan yang efektif;
6. f.memberikan dukungan psikososial dan hukum kepada korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat Perempuan dan anak termasuk memfasilitasi akses korban ke lembaga perlindungan dan hukum;
7. g.berperan aktif dalam proses pelaporan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat terhadap perempuan dan anak dalam komunitas adat;
8. h.memfasilitasi pembentukan lembaga PPA di tingkat adat yang bertugas melindungi hak-haknya serta memberikan bantuan dan dukungan kepada korban;
9. i.memadukan nilai-nilai adat yang mendukung kesetaraan dan PPA ke dalam program penyuluhan dan pendidikan Masyarakat; dan
10. j.membangun kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, lembaga perlindungan, dan lembaga pendidikan guna memperkuat upaya PPA.
(2)Kewajiban dan tanggung jawab Badan Usaha dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
1. a.berkewajiban mematuhi semua undang-undang, regulasi, dan peraturan yang berkaitan dengan PPA di tingkat nasional dan daerah;
2. b.menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung, bebas dari pelecehan, diskriminasi, kekerasan, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat terhadap perempuan dan anak;
3. c.menyediakan rumah perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja;
4. d.membentuk kemitraan dengan pemerintah daerah dalam PPA;
5. e.memberikan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak sebagai tanggung jawab bersama dengan pemerintah daerah;
6. f.mengadakan program penyuluhan di komunitas sekitar perusahaan untuk meningkatkan kesadaran tentang PPA;
7. g.membuat kebijakan, program, dan kegiatan PPA;
8. h.mendukung program-program sosial yang meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan mendukung pendidikan anak-anak;
9. i.mendukung pendirian pusat perlindungan dan layanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak; dan
10. j.mendukung program PPA di Kabupaten Pulang Pisau melalui instrument Corporate Social Responsibility dan/atau bantuan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB IV

TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertugas melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dengan melakukan:

a.mengumpulkan data dan informasi tentang Perempuan dan Anak Korban tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
b.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PPA;
c.mengadakan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan terhadap perempuan dan anak terhadap anak dan perempuan;
d.melakukan pencegahan pernikahan usia anak;
e.menyediakan fasilitas rehabilitasi; dan
f.mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap PPA terhadap tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Pasal 12

(1)Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah UPTD-PPA.
(2)Ketentuan tentang UPTD-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(3)Selain membentuk UPTD-PPA, guna menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan dan anak, Bupati membentuk:
1. a.gugus tugas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. b.komite aksi daerah penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pasal 13

(1)Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, beranggotakan wakil – wakil dari Pemerintahan Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
(2)Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 14

(1)Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi komite ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip:

a.tidak dipungut biaya;
b.cepat;
c.aman;
d.empati;
e.non diskriminasi;
f.mudah dijangkau; dan
g.kerahasiaan.

BAB VI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 16

(1)Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan :
1. a.pemerintah Provinsi;
2. b.pemerintah Kabupaten/Kota Lain;
3. c.Polri;
4. d.Kejaksaan;
5. e.Pengadilan; dan/ atau
6. f.lembaga non pemerintah.
(2)Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pertukaran data dan informasi;
2. b.rehabilitasi korban tindak kekerasan;
3. c.pemulangan dan reintegrasi sosial;
4. d.penyediaan barang bukti dan saksi;
5. e.ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku; dan
6. f.Upaya pencegahan untuk menangkal terjadinya tindak pidana terhadap Perempuan dan anak.
(3)Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

Pasal 17

(1)Pemerintah daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam penyelenggaraan PPA.
(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
2. b.pendidikan dan pelatihan bagi perempuan tindak kekerasan;
3. c.bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
4. d.menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
(3)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan PPA dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pedoman dan standar pemenuhan kebutuhan;
2. b.bimbingan teknis dan pelatihan;
3. c.penyediaan fasilitas;
4. d.pemantauan; dan
5. e.evaluasi.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka mewujudkan tujuan PPA yang sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…