DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.270.643.597.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), berkurang sebesar Rp. -101.446.761.002,11 (Seratus Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Koma Sebelas Rupiah), sehingga menjadi Rp. 1.169.196.835.997,89 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Delapan Puluh Sembilan Rupiah)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tanggal 14 Juli Tahun 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komosi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 008);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 004);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 003).
41.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 07,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 007 ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau;
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
4.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
8.Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-surnber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
9.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain;
10.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
11.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
12.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
13.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
14.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
15.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
16.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
17.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa;
18.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
19.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan clan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula Rp. 1.215.421.735.000,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. -62.837.578.213,11 Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 1.152.584.156.786,89
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula Rp. 1.270.643.597.000,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. -101.446.761.002,11 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 1.169.196.835.997,89
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan a) Semula Rp. 57.221.862.000,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp. -39.609.182.789,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 17.612.679.211,00
2. 2.Pengeluaran pembiayaan a) Semula Rp. 2.000.000.000,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp. - 1.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 16.612.679.211,00 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah
1. 1.Semula Rp. 90.000.000.000,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 14.194.527.786,89 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 104.194.527.786,89
b.Pendapatan Transfer
1. 1.Semula Rp. 1.119.421.735.000,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. -78.632.106.000,00 Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 1.040.789.629.000,00
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1. 1.Semula Rp. 6.000.000.000,00 Rp. 1.600.000.000,002. Bertambah/(berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp._ __7.600.000.000,00____

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah;
  1. 1.Semula Rp. 47.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 47.000.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah;
  1. 1.Semula Rp. 5.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan;
  1. 1.Semula Rp. 10.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
  1. 1.Semula Rp. 28.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 42.194.527.786,89
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
  1. 1.Semula Rp. 1.059.046.135.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 980.414.029.000,00
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah
  1. 1.Semula Rp. 60.375.600.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 60.375.600.000,00
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  1. 1.Semula Rp. 6.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Rp. 7.600.000.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
1. 1.Semula Rp. 838.642.210.323,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp. 777.010.310.902,39
b.Belanja Modal;
1. 1.Semula Rp. 263.776.949.177,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 231.221.441.195,50
c.Belanja Tidak Terduga;
1. 1.Semula Rp. 2.000.000.000,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00
d.Belanja Transfer;
1. 1.Semula Rp. 166.224.437.500,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 158.965.083.900,00

Pasal 6

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp. 489.389.712.595,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 413.499.174.207,28
2. b.Belanja Barang dan Jasa
  1. 1.Semula Rp. 317.347.211.728,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 335.528.088.370,11
3. c.Belanja Bunga
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00
4. d.Belanja Subsidi
  1. 1.Semula Rp. 2.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00
5. e.Belanja Hibah
  1. 1.Semula Rp. 28.105.286.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 23.458.248.325,00
6. f.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.Semula Rp. 1.800.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 1.524.800.000,00
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  1. 1.Semula Rp. 40.810.559.777,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 35.943.680.767,00
2. b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  1. 1.Semula Rp. 70.138.256.200,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp. 74.073.413.378,00
3. c.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
  1. 1.Semula Rp. 152.713.834.200,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan Rp. 121.065.048.050,50
4. d.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
  1. 1.Semula Rp. 39.299.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp. 39.299.000,00
5. e.Belanja Modal Aset Lainnya
  1. 1.Semula Rp. 75.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp. 100.000.000,00
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. a.Semula Rp. 2.000.000.000,00
2. b.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil
  1. 1.Semula Rp. 201.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 201.000.000,00
2. b.Belanja Bantuan Keuangan
  1. 1.Semula Rp. 166.023.437.500,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 158.764.083.900,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan
1. 1.Semula Rp. 57.221.862.000,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 17.612.679.211,00
b.Pengeluaran Pembiayaan.
1. 1.Semula Rp. 2.000.000.000,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
  1. 1.Semula Rp. 57.221.862.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 17.612.679.211,00
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah
  1. 1.Semula Rp. 2.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melibihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2025 dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Akun Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah Untuk Keselarasan dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; 9 Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11.Lampiran XI Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…