DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD; BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD; BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD; BAB V PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD; BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Kedudukan Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41807);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) yang diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 3
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 4
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN HAK PROTOKOLER KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pulang Pisau. 5
7.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
8.Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang Republik Indonesia.
9.Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
10.Sekretaris DPRD Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
11.Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapat penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam suatu Acara Resmi atau pertemuan resmi.
12.Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
13.Hak Keuangan dan Administrasi adalah Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk beroleh pendapatan, perumahan, kendaraan dan fasilitas lain yang mendukung pekerjaan sebagai wakil rakyat.
14.Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
15.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.
16.Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
17.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
18.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
19.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. 6
20.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
21.Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
22.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
23.Tunjangan Reses adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau setiap melaksanakan reses.
24.Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Pulang Pisau setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan Pimpinan DPRD sehari-hari.
25.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas dan atribut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Pulang Pisau dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Pulang Pisau serta belanja rumah tangga Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau dan perlengkapannya dan Tunjangan Transportasi bagi anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
26.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
27.Belanja Rumah Tangga adalah belanja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
28.Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
29.Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja yang disediakan untuk menunjang aktivitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
30.Alat Kelengkapan lainnya atau dengan sebutan lain, adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus. 7
31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
32.Eselon adalah jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33.Eselon jabatan struktural adalah jabatan dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah Eselon Ia, Eselon IIa, Eselon IIb, Eselon IIIa, Eselon IIIb, Eselon IVa, Eselon IVb, Eselon Va, Eselon Vb.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Resmi.
(2)Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah dan di luar daerah;
2. b.acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah; dan/atau
3. c.acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, yang diadakan di Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut:

a.Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
b.Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
c.Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya paling rendah setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan.

Pasal 4

Tata Tempat dalam Rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

a.Ketua DPRD didampingi Wakil-wakil Ketua DPRD; 8
b.Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
c.Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
d.Anggota DPRD ditempatkan pada tempat yang telah disediakan untuk anggota;
e.Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

a.Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
b.Wakil-wakil Ketua DPRD ditempatkan di sebelah kiri Ketua DPRD;
c.Anggota DPRD ditempatkan pada tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
d.Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
e.Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
f.Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangan disesuaikan dengan kondisi ruang rapat;
g.Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
h.Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata Tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

a.Pimpinan DPRD ditempatkan di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi ditempatkan di sebelah kanan Bupati dan Wakil Bupati;
b.Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji ditempatkan pada tempat yang telah disediakan;
c.Setelah melakukan pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
d.Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi duduk pada tempat yang telah disediakan;
e.Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
f.Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk pada tempat yang telah disediakan; dan
g.Pers/Kru TV dan Radio disediakan tempat tersendiri. 9

Pasal 7

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji Calon Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

a.Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
b.Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi;
c.Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
d.Setelah pelantikan, Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 8

(1)Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
(2)Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya Acara Resmi diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
(2)Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD mendapat penghormatan statusnya setara dengan perlakuan Bupati dan Wakil Bupati.
(3)Anggota DPRD mendapat penghormatan statusnya disetarakan dengan Pejabat Pemerintah Daerah setingkat eselon II.
(4)Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3)dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 10

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari:
1. a.uang Representasi;
2. b.tunjangan Keluarga; 10
3. c.tunjangan Beras;
4. d.uang Paket;
5. e.tunjangan Jabatan;
6. f.tunjangan Alat Kelengkapan; dan.
7. g.tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
(2)Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa:
1. a.Tunjangan Komunikasi Intensif ;dan
2. b.Tunjangan Reses dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(3)Tunjangan Komunikasi Intansif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(4)Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(5)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(6)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketetapan peraturan perundang-undangan
(8)Pemberian Tunjungan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.Tinggi, Paling Banyak 7 (Tujuh) Kali;
2. b.Sedang, Paling Banyak 5 (Lima) Kali; dan
3. c.Rendah, Paling Banyak 3 (Tujuh) Kali; dari uang representasi ketua DPRD.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…