DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

regulasi_utama

Ringkasan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan Anggaran PendaPatan dan

i.Pendapatan Daerah
1. 2.Belanja Daerah Pembiayaan Daerah:
a.Penerimaan
b.Pengeluaran Rp. 994.26A.620.500,00 Rp. 9s4.260.620.50O.oO Surplus/{Defisit Rp 1O'O0O'000'00O'0O 3. Rp 0,00 Rp. 10.0O0.000.O0 PembiaYaan Neto Sisa lebih pembiayaan anggaran berkenaan Rp.

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp
2. b.Dana Perimbangan sejumlah RP
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp Pendapatan Asii Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
4. a.Pajak daerah sejumlah
5. b.Retribusi daerah sejumlah
6. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
7. d.LainJain pend apatan asli daerah yang sah sejumlah Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
8. a.Dana transfer umum sejumlah
9. b.Dana transfer khusus sejumlah (Rp. 1O.O0O.00O.0OO.OO) o,oo {2) terdiri dari : 47 .565.535.500,00 790.594.306.000,00 156.100.779.O00,00 L2.675.OOO.OO0,00 6.000.000.ooo,oo 5.520.000.000,oo 23.370.535.500,OO 626.L47 .827.000,00 t64.446.479.000,00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp
(3)
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hrrn:f c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintair Daerah Lainnya sejumlah
2. b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
3. c.Pendapatan Lainnya sejumlah sejumlah
4. g.Belanja tidak terduga sejumlah
(2)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai sejumlah
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah
3. c.Belanja modal sejumlah
4. a.Penerimaan sejumlah
5. b.Pengeluaran sejumlah Rp 31.OOO.OOO.000,00 to4.400.779.000,00 20.700.ooo.ooo,oo
(1)(2t Rp Rp

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 547.O18.158.90O,OO
b.Belanja Langsung sejumlah Rp 437 .242.461.600,00 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a.Belanja pegawai sejumlah Rp 374.354-067.500,00
b.Belanja Bunga sejumlah Rp 1.0OO.OO0.0OO,OO
c.Belanja hibah sejumlah Rp i6.588.200.000,00
d.Betanja bantuan sosial sejumlah Rp 3OO.OOO.00O,OO
e.Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota Dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp 638.000.000,00
f.Belanja bantuan keuangan Kepada Provinsi/ Kabupate n f Kota, Pemerintahan Desa Rp 153.137.891.400,00 Rp 1.000.000.000,00 30.890.443.6i6,L3 206.4t9 .291.714,47 t99.932.726.269 ,40 Rp Rp Rp

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : Rp 0,00 Rp iO.0OO.0O0.O0O,OO (21 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: Penyertaan modal {investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp i0.OO0.0OO.O0O,OO

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII i Lampiran IX
j.Lampiran X
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Eselon; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

(1)Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. (21 Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 7
4. d.Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan dar.urat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
1. a.Menggunakan dana dari hasil penjadwalan uang capaian terget kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.Memanfaatkan kas yang tersedia.
(5)Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
(6)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak. {71 Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)mencakup : a- Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang arrggaran.nya belum tersedia dalam tahun anggaran belanja; dan
1. b.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(8)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
(9)Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1). Dalam hal terdapat tambahan dana yang penggunaanya sudah pasti yang diperoleh setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Pulang pisau selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2A19.
(2). Dalam keadaan tertentu yang mendesak, maka dengan peraturan daerah pemerintah daerah pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan I atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2OL9.
(3). Keadaan tertentu yang mendesak sebagaimana yang dimaksud ayat (2) yaitu serta keadaan atau kejadian yang menyebabkan terganggunya aktifitas pelaksanaan pelayanan pemerintah dan I atav terganggunya aktifitas masyarakat, berupa:
1. a.bencana alam;
2. b.kerusuhan;
3. c.gangguan keamanan, dan f atau
4. d.gangguan lain yang berdampak luas di masyarakat

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 28 Desember 2018 PISAU PRATIOWO Diundangkan di Pulang Pisau pad.a tanggal 28 Desember 2O18 PIt. SEKRETARIS DAERAII I(ABUPATEN PULAITG PISAU, LEMBARAN DAERAH KABUPATEIY PULANG PISAU TAHUITI 2018 ITOMOR 07 ITTOREIG PERATURAN DAERAII KABUPATEII PULANG PISAU PROVINSI I(ALI*IAI{TAN TENGAH A7.\48 I 2OL8 SARIPT'DIIII

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan Anggaran PendaPatan dan

i.Pendapatan Daerah
1. 2.Belanja Daerah Pembiayaan Daerah:
a.Penerimaan
b.Pengeluaran Rp. 994.26A.620.500,00 Rp. 9s4.260.620.50O.oO Surplus/{Defisit Rp 1O'O0O'000'00O'0O 3. Rp 0,00 Rp. 10.0O0.000.O0 PembiaYaan Neto Sisa lebih pembiayaan anggaran berkenaan Rp.

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp
2. b.Dana Perimbangan sejumlah RP
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp Pendapatan Asii Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
4. a.Pajak daerah sejumlah
5. b.Retribusi daerah sejumlah
6. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
7. d.LainJain pend apatan asli daerah yang sah sejumlah Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
8. a.Dana transfer umum sejumlah
9. b.Dana transfer khusus sejumlah (Rp. 1O.O0O.00O.0OO.OO) o,oo {2) terdiri dari : 47 .565.535.500,00 790.594.306.000,00 156.100.779.O00,00 L2.675.OOO.OO0,00 6.000.000.ooo,oo 5.520.000.000,oo 23.370.535.500,OO 626.L47 .827.000,00 t64.446.479.000,00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp
(3)
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hrrn:f c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintair Daerah Lainnya sejumlah
2. b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
3. c.Pendapatan Lainnya sejumlah sejumlah
4. g.Belanja tidak terduga sejumlah
(2)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai sejumlah
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah
3. c.Belanja modal sejumlah
4. a.Penerimaan sejumlah
5. b.Pengeluaran sejumlah Rp 31.OOO.OOO.000,00 to4.400.779.000,00 20.700.ooo.ooo,oo
(1)(2t Rp Rp

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 547.O18.158.90O,OO
b.Belanja Langsung sejumlah Rp 437 .242.461.600,00 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a.Belanja pegawai sejumlah Rp 374.354-067.500,00
b.Belanja Bunga sejumlah Rp 1.0OO.OO0.0OO,OO
c.Belanja hibah sejumlah Rp i6.588.200.000,00
d.Betanja bantuan sosial sejumlah Rp 3OO.OOO.00O,OO
e.Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota Dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp 638.000.000,00
f.Belanja bantuan keuangan Kepada Provinsi/ Kabupate n f Kota, Pemerintahan Desa Rp 153.137.891.400,00 Rp 1.000.000.000,00 30.890.443.6i6,L3 206.4t9 .291.714,47 t99.932.726.269 ,40 Rp Rp Rp

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : Rp 0,00 Rp iO.0OO.0O0.O0O,OO (21 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: Penyertaan modal {investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp i0.OO0.0OO.O0O,OO

Pasal 5

a.Lampiran I
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII i Lampiran IX
j.Lampiran X
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Eselon; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

(1)Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. (21 Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 7
4. d.Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan dar.urat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
1. a.Menggunakan dana dari hasil penjadwalan uang capaian terget kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.Memanfaatkan kas yang tersedia.
(5)Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
(6)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak. {71 Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)mencakup : a- Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang arrggaran.nya belum tersedia dalam tahun anggaran belanja; dan
1. b.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(8)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
(9)Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1). Dalam hal terdapat tambahan dana yang penggunaanya sudah pasti yang diperoleh setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Pulang pisau selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2A19.
(2). Dalam keadaan tertentu yang mendesak, maka dengan peraturan daerah pemerintah daerah pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan I atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2OL9.
(3). Keadaan tertentu yang mendesak sebagaimana yang dimaksud ayat (2) yaitu serta keadaan atau kejadian yang menyebabkan terganggunya aktifitas pelaksanaan pelayanan pemerintah dan I atav terganggunya aktifitas masyarakat, berupa:
1. a.bencana alam;
2. b.kerusuhan;
3. c.gangguan keamanan, dan f atau
4. d.gangguan lain yang berdampak luas di masyarakat