DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 06). Persetujuan

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas dan;
7. g.catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
(3)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lembaga Usaha Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a tahun 2019 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 1.009.116.356.579,97
b.Belanja Rp 969.652.784.566,03 Surplus / Defisit Rp (39.463.572.013,94)
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp 47.431.499.780,88 - Pengeluaran Rp 9.100.000.000,00 Pembiayaan bersih Rp 38.331.499.780,88 SilPA Rp 77.795.071.794,82

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp 14.797.244.477,97 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran setelah perubahan Rp 994.319.112.102,00
b.Realisasi Rp 1.009.116.356.579,97 Selisih kurang / lebih Rp 14.797.244.477,97
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp (59.778.208.736,09) dengan rincian sebagai berikut
a.Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 1.029.430.993.302,12
b.Realisasi Rp 969.652.784.566,03 Selisih kurang / lebih Rp (59.778.208.736,09)
c.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp (4.351.690.813,82) dengan rincian sebagai berikut :
a.Surplus / Defisit setelah perubahan Rp (35.111.881.200,12)
b.Realisasi Rp (39.463.572.013,94) Selisih kurang / lebih Rp (4.351.690.813,82)
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp2. 219.618.580,76 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp 45.211.881.200,12
b.Realisasi Rp 47.431.499.780,88 Selisih kurang / lebih Rp 2. 219.618.580,76
e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Pengeluaran sejumlah Rp.(1.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran pengeluaran setelah perubahan Rp 10.100.000.000,00
b.Realisasi Rp 9.100000..000,00 Selisih kurang / lebih Rp (1.000.000.000,00)
f.Selisih Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 3.219.618.580,76 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 35.111.881.200,12
b.Realisasi Rp 38.331.499.780,88 Selisih kurang / lebih Rp 3.219.618.580,76

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp 1.871.272.328.788,86
b.Jumlah Kewajiban Rp 9.793.691.174,00
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp 1.871.272.328.788,86

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (I) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2019 Rp 45.212.665.700,12
b.Arus Kas dari aktifitas Operasional Rp 524.771.430.025,16
c.Arus Kas dari aktifitas Investasi non Keuangan Rp (189.480.170.688,52)
d.Arus Kas dari aktifitas Pembiayaan Rp -
e.Arus Kas dari aktifitas Non Anggaran Rp -
f.Saldo Kas akhir per 31 Desember tahun 2019 Rp 380.503.925.036,76

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 Lampiran 1.5 : : Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara; Data Pegawai
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi daerah);
l.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; m Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar Cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya; t. u. v. Lampiran XX Lampiran XXI Lampiran XXII : : : Ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah; Daftar Pengurangan dan Penambahan Aset Lainnya; Daftar Pinjaman Obligasi

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a.Laporan kinerja yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini;
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah yang tercantum pada lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 28 Agustus 2020 BUPATI PULANG PISAU, ttd EDY PRATOWO Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal 28 Agustus 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, ttd SARIPUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 NOMOR 07 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (07, 39/2020). Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau, UHING NIP. 19651001 199303 1 006

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…