DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 117

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB Tahun 2020-2035 meliputi: a. Pembangunan Kerpariwisataan Kabupaten; b. Pembangunan DPP; c. Pembangunan Pemasaran Pariwisata; d. Pembangunan Industri Pariwisata; e. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata; f. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan g. Pengawasan dan Pengendalian.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020-2035; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN 2
6.Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. 13. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 3
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 953);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
18.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
19.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013- 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 2).
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 01). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020-2035.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata;
6.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten, yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2035.
7.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki;
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesame wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha;
9.Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya Tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10.Destinasi Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten Pulang Pisau. 5
11.Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KPPD adalah destinasi pariwisata yang berskala kawasan.
12.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
13.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana trans- portasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
16.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
19.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
20.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
22.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
23.Sumber Daya Manusia Pariwisata, yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan. 6
24.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
26.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
27.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
28.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
29.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
30.Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, Kawasan pembangunan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah.
31.Kawasan Pariwisata Daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan pariwisata dalam skala daerah.
32.Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
33.Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
34.Ekowisata adalah pariwisata yang bertanggung jawab di daerah alami atau yang dikelola dengan kaidah alam, memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi terutama kepada masyarakat lokal dan diselenggarakan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
35.Ekowisata Berbasis Masyarakat adalah usaha ekowisata yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat setempat yang memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
36.Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
37.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. 7
38.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II

ASAS, KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 2

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang RIPARKAB Tahun 2020-2035 menganut asas:

a.Manfaat;
b.Kekeluargaan;
c.Adil dan merata;
d.Keseimbangan;
e.Kemandirian;
f.Kelestarian;
g.Partisipatif;
h.Berkelanjutan;
i.Demokratis;
j.Kesetaraan;
k.Kesatuan; dan
l.Dapat dilaksanakan.

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020-2035.
(2)Kedudukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2020-2035 :
1. a.merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
2. b.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau;
3. c.sebagai dasar perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah; dan 8
4. d.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.
(3)Pelaksanaan RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB Tahun 2020-2035 meliputi:

a.Pembangunan Kerpariwisataan Kabupaten;
b.Pembangunan DPP;
c.Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
d.Pembangunan Industri Pariwisata;
e.Pembangunan Kelembagaan Pariwisata;
f.Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan
g.Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 5

(1)Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
1. a.destinasi pariwisata;
2. b.industri pariwisata;
3. c.pemasaran pariwisata; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan.
(2)Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
(3)RIPPARKAB memuat :
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.Sasaran; dan
5. e.arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah Tahun 2020-2035.
(4)RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali. 9
(5)Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
1. a.Tahap I, Tahun 2020-2025;
2. b.Tahap II, Tahun 2026-2030; dan
3. c.Tahap III, Tahun 2031-2035.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2020-2035

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a adalah “Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau sebagai destinasi pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomian makro dan berkontribusi dalam melestarikan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya”.

Pasal 7

Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diwujudkan dengan:

a.Membuat Kabupaten menjadi Daerah Tujuan Wisata;
b.Mengembangkan tata kelola destinasi pariwisata yang profesional;
c.Meningkatkan daya saing Kabupaten Pulang Pisau sebagai destinasi pariwisata nasional;
d.Meningkatkan peran serta para pihak di sektor pariwisata untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan budaya;
e.Wisata membuat kabupaten menjadi daerah tujuan wisata yang selalu diingat dan dicintai para wisatawan;
f.Memberi hidup dan kehidupan kepada masyarakat Kabupaten dari sektor Pariwisata;
g.Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja sektor pariwisata;
h.Mendorong terciptanya ekonomi kreatif berbasis pariwisata;
i.Menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah sebagai katalisator, regulator serta fasilitator;
j.Menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya; dan
k.Mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya lokal. 10

Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi:

a.Secara umum yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan di Daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas daya tarik serta pelayanannya; dan
b.Secara khusus yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan di daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah, dan rasa cinta tanah air bagi masyarakat.

Pasal 9

Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d adalah :

a.Pengembangan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan;
b.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
c.Peningkatan kualitas pengelolaan sejarah budaya daerah;
d.Peningkatan Kualitas Pengelolaan potensi destinasi pariwisata; dan
e.Peningkatan promosi dan kemitraan pariwisata.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e meliputi :

a.pengembangan struktur kepariwisataan dan perwilayahan destinasi pariwisata yang mempunyai keterpaduan yang kuat dengan pengembangan sektor-sektor terkait;
b.pemantapan, penataan dan perintisan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan yang berdaya saing;
c.peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan; 11
d.pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan internal dan konektivitas antar daya tarik wisata di dalam daerah;
e.pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan/atau regional serta konektivitas dengan destinasi sekitarnya khususnya di Kabupaten Pulang Pisau;
f.pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan;
g.pengembangan dan peningkatan prasarana umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan daerah;
h.pengembangan dan peningkatan fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan Daerah;
i.pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata untuk mendukung peningkatan investasi pariwisata;
j.pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan bertumbuhnya usaha mikro, kecil dan menengah; k pengembangan fasilitas daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing;
l.pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
m.pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antarusaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait;
n.peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
o.peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait; dan
p.peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang- Undangan serta menggalakkan promosi investasi.

Pasal 11

Strategi Pengembangan Struktur Kepariwisataan dan Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :

a.menetapkan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata secara terpadu dengan pengembangan pusat kegiatan wilayah dan pusat-pusat pelayanan kawasan dalam struktur ruang daerah;
b.menetapkan DPK, KPPD dan KSPD sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki masing-masing kawasan secara seimbang; dan 12
c.memperkuat keterkaitan antar KPPD, antar KSPD serta antara KPPD dan KSPD melalui peningkatan keterhubungan, pengembangan dan pengendalian investasi pariwisata dan pengembangan produk serta paket- paket wisata.

Isi peraturan

Teks117PDFHirarki

Memuat teks peraturan…