DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa menindaklanjuti Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka tarif untuk obyek Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum tidak dapat lagi dipungut biaya (gratis);
c.bahwa guna meningkatkan pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli daerah, maka tarif dan obyek Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, maka Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum perlu direvisi; SALINAN 2
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3259);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5475);
6.Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5025); 3
8.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5772);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 09);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 09) diubah sebagai berikut: 5
1.bahwa rumusan Pasal I angka 1 agar diperbaiki menjadi sebagai berikut: Ketentuan Lampiran IV Struktur dan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus.
2.bahwa rumusan Pasal I angka 2 agar diperbaiki menjadi sebagai berikut: Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3.bahwa rumusan Pasal I angka 3 agar diperbaiki menjadi sebagai berikut: Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 9 Desember 2020 BUPATI PULANG PISAU, ttd EDY PRATOWO Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal 10 Desember 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, ttd SARIPUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 NOMOR 09 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (10, 70/2020) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau, UHING NIP. 19651001 199303 1 006 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah serta kemandirian daerah, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 116 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tentang objek Retribusi Pelayanan Pasar yang dapat dipungut. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka Peraturan Derah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali dan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. 8 Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 NOMOR 009 9 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 9 TAHUN 2020 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL NO. JENIS PELAYANAN BESARNYA TARIF (RP) WNI WNA 1 2 3 4 I 1. 2. 3. 4. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Pengantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK) Baru Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK) Pembaharuan/Perubahan Data PELAYANAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL : Kutipan Akta Kelahiran Usia 0-60 hari Kutipan Akta Kelahiran Usia di atas 60 hari Kutipan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perceraian Kutipan Akta Kematian Kutipan Akta ganti Nama bagi WNA Tidak dipungut biaya Tidak dipungut biaya BUPATI PULANG PISAU, ttd EDY PRATOWO 10 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 9 TAHUN 2020 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR NO. LOKASI JENIS BANGUNAN LUAS (M2) BESARNYA TARIF 1. 2. Pasar ibukota Kabupaten Pasar ibukota Kecamatan

a.Los - Semi Permanen - Permanen
b.Kios - Semi Permanen - Permanen
a.Los - Semi Permanen - Permanen
b.Kios - Semi Permanen - Permanen ≤ 4 > 4 - ≤ 24 > 24 - ≤ 64 ≥ 65 ≤ 4 > 4 - ≤ 24 > 24 - ≤ 64 ≥ 65 ≤ 4 > 4 - ≤ 24 > 24 - ≤ 64 ≥ 65 ≤ 4 > 4 - ≤ 24 > 24 - ≤ 64 ≥ 65 ≤ 4 > 4 - ≤ 24 > 24 - ≤ 64 ≥ 65 ≤ 4 > 4 - ≤ 24 > 24 - ≤ 64 > 65 ≤ 4 > 4 - ≤ 24 > 24 - ≤ 64 ≥ 65 ≤ 4 > 4 - ≤ 24 > 24 - ≤ 64 ≥ 65 Rp.15.000,- Per Hari Rp.17.500,- Per Hari Rp. 6.000,- Per Hari Rp. 7.000,- Per Hari Rp. 20.000,- Per Hari Rp. 22.500,- Per Hari Rp. 8.000,- Per Hari Rp. 8.000,- Per Hari Rp. 30.000,- Per Bulan Rp. 32.500,- Per Bulan Rp. 9.000,- Per Bulan Rp. 10.000,- Per Bulan Rp. 35.000,- Per Bulan Rp. 37.500,- Per Bulan Rp. 10.000,- Per Bulan Rp. 12.000,- Per Bulan Rp. 12.000,- Per Hari Rp. 15.000,- Per Hari Rp. 4.000,- Per Hari Rp. 5.000,- Per Hari Rp. 15.000,- Per Hari Rp. 17.500,- Per Hari Rp. 6.000,- Per Hari Rp. 7.000,- Per Hari Rp. 20.000,- Per Bulan Rp. 22.500,- Per Bulan Rp. 8.000,- Per Bulan Rp. 8.000,- Per Bulan Rp. 25.000,- Per Bulan Rp. 27.500,- Per Bulan Rp. 9.000,- Per Bulan Rp. 10.000,- Per Bulan 11 NO. LOKASI JENIS BANGUNAN LUAS (M2) BESARNYA TARIF
1. 3.Pasar Pelataran Rp. 2.000,- Per Hari BUPATI PULANG PISAU, ttd EDY PRATOWO 12 LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 9 TAHUN 2020 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG NO. JENIS PENERIMAAN SATUAN TERA / TERA ULANG KANTOR TEMPAT PAKAI (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 A. Biaya Tera dan Tera Ulang 1 METER KAYU, BAN UKUR, DEPTH TAPE, ULLAGE TEMPERATURE INTERFACE (UTI) a Sampai dengan 2 M buah 9,000 9,900 b Lebih dari 2 M sampai dengan 10 M, setiap M buah 500 550 c Lebih dari 10 M sampai dengan 20 M, setiap M buah 400 440 d Lebih dari 20 M sampai dengan 30 M, setiap M buah 300 330 e Lebih dari 30 M sampai dengan 40 M, setiap M buah 200 220 f Lebih dari 40 M sampai dengan 50 M, setiap M buah 100 110 g Lebih dari 50 M buah 50 55 Bagian - bagian dari M dihitung satu M 2 AUTOMATIC LEVEL GAUGE a CAPACITANCE LEVEL GAUGE buah 500,000 550,000 b RADAR LEVEL GAUGE buah 500,000 550,000 c ULTRASONIC LEVEL GAUGE buah 500,000 550,000 d FLOAT LEVEL GAUGE buah 500,000 550,000 e SERVO LEVEL GAUGE buah 500,000 550,000 f ELECTROMAGNETIC LEVEL GAUGE buah 500,000 550,000 3 METER TAKSI buah 60,000 66,000 4 METER PARKIR buah 34,000 37,400 5 TAKARAN (BASAH / KERING)
a.Sampai dengan 2 L buah 4,500 4,950
b.Lebih dari 2 L sampai 25 L buah 10,500 11,550
c.Lebih dari 25 L buah 18,000 19,800 6 TANGKI UKUR GERAK a Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon (Khusus Bahan Bakar Minyak) 1 Kapasitas sampai dengan 5 KL buah 400,000 440,000 13 2 Lebih dari 5 KL dihitung sbb : a 5 KL pertama buah 400,000 440,000 b Selebihnya dari 5 KL, setiap KL buah 48,000 52,800 Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL b Tangki Ukur Tongkang buah - 1,500,000 c Tangki Ukur Kapal buah - 5,000,000 7 TANGKI UKUR (KHUSUS UNTUK BAHAN BAKAR MINYAK)
a.Bentuk Silinder Tegak buah - 5,000,000 8 TIMBANGAN OTOMATIS a Timbangan ban berjalan buah - 1,000,000 b Weighing In Motion (Timbangan Kendaraan Bergerak) buah - 3,000,000 c Railweight Bridge (Timbangan Kereta Api Bergerak) buah - 3,000,000 d Timbangan Pengecek dan Penyortir buah - 250,000 9 TIMBANGAN BUKAN OTOMATIS a Timbangan Bukan Otomatis Yang Penunjukannya Otomatis 1 Elektronik Kelas II a). Kapasitas Sampai Dengan 1 Kg buah 50,000 200,000 b). Lebih Besar dari 1 Kg buah 100,000 300,000 Elektronik Kelas III dan IIII a). Kapasitas Sampai Dengan 25 Kg buah 27,500 47,500 b). Lebih Besar dari 25 Kg s.d 150 Kg buah 30,000 50,000 c). Lebih Besar dari 150 Kg s.d 500 Kg buah 35,000 55,000 d). Lebih Besar dari 500 Kg s.d 1.000 Kg buah 50,000 70,000 e). Lebih Besar dari 1.000 Kg buah 75,000 150,000 2 Timbangan Pegas a). Kapasitas Sampai Dengan 25 Kg buah 6,500 26,500 b). Lebih Besar dari 25 Kg buah 10,000 40,000 3 Timbangan Cepat a). Kapasitas Sampai Dengan 500 Kg buah 20,000 50,000 b). Lebih Besar dari 500 Kg buah 50,000 100,000 b Timbangan Bukan Otomatis Yang Penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja) a). Kapasitas Sampai Dengan 1 Kg buah 20,000 40,000 b). Lebih Besar dari 1 Kg buah 25,000 45,000 c Timbangan Bukan Otomatis Yang Penunjukannya Bukan Otomatis 1 Neraca buah 30,000 50,000 2 Dacin buah 30,000 50,000 14 3 Timbangan Milisimal buah 30,000 50,000 4 Timbangan Sentisimal dan Desimal buah 30,000 50,000 5 Timbangan Bobot Insut a). Kapasitas Sampai Dengan 25 Kg buah 15,000 40,000 b). Lebih Besar dari 25 Kg s.d 150 Kg buah 30,000 60,000 c). Lebih Besar dari 150 Kg buah 50,000 100,000 6 Timbangan Meja Beranger buah 20,000 25,000 10 METER KADAR AIR a Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi buah 64,500 70,950 b Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi buah 142,500 156,750 c Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi buah 180,000 198,000 11 POMPA UKUR a Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak buah - 504,000 b Pompa Ukur LPG dan Bahan Bakar Gas buah - 336,000 12 METER ARUS BAHAN BAKAR MINYAK DAN PRODUK TERKAIT : a Positive Displacement Meter buah 50,000 50,000 b Turbine Flow Meter buah 100,000 100,000 c Mass flow Meter (Meter Arus Pengukur Massa buah - 500,000 13 METER GAS a Meter Gas Rotary Piston buah 5,000 20,000 b Meter Gas Turbin buah 5,000 20,000 c Meter Gas Diafragma buah 10,000 25,000 d Meter Gas Orifice buah 150,000 450,000 e Ultrasonic Gas Flow Meter buah 200,000 500,000 14 METER AIR DENGAN DIAMETER NOMINAL (DN) ≤ 254 MM buah 100,000 250,000 15 ALAT UKUR ENERGI LISTRIK (METER KWH): a Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B) buah 5,000 10,000 b Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D) buah 10,000 20,000 16 PERLENGKAPAN a Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1 Sampai dengan 1 kg buah 22,500 24,750 2 Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg buah 37,500 41,250 3 Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg buah 52,500 57,750 b Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) 1 Sampai dengan 1 kg buah 4,500 4,950 2 Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg buah 9,000 9,900 15 3 Lebih dari 5 kg sampai dengan 50kg buah 22,500 24,750 c Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1 Sampai dengan 1 kg buah 1,200 1,320 2 Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg buah 2,700 2,970 3 Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg buah 4,500 4,950 d Pencap Kartu buah 5,000 - BUPATI PULANG PISAU, ttd EDY PRATOWO

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa menindaklanjuti Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka tarif untuk obyek Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum tidak dapat lagi dipungut biaya (gratis);
c.bahwa guna meningkatkan pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli daerah, maka tarif dan obyek Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, maka Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum perlu direvisi; SALINAN 2
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3259);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5475);
6.Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5025); 3
8.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5772);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 09);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 09) diubah sebagai berikut: 5
1.bahwa rumusan Pasal I angka 1 agar diperbaiki menjadi sebagai berikut: Ketentuan Lampiran IV Struktur dan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus.
2.bahwa rumusan Pasal I angka 2 agar diperbaiki menjadi sebagai berikut: Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3.bahwa rumusan Pasal I angka 3 agar diperbaiki menjadi sebagai berikut: Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 9 Desember 2020 BUPATI PULANG PISAU, ttd EDY PRATOWO Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal 10 Desember 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, ttd SARIPUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 NOMOR 09 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (10, 70/2020) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau, UHING NIP. 19651001 199303 1 006 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah serta kemandirian daerah, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 116 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tentang objek Retribusi Pelayanan Pasar yang dapat dipungut. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka Peraturan Derah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali dan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. 8 Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 NOMOR 009 9 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 9 TAHUN 2020 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL NO. JENIS PELAYANAN BESARNYA TARIF (RP) WNI WNA 1 2 3 4 I 1. 2. 3. 4. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Pengantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK) Baru Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK) Pembaharuan/Perubahan Data PELAYANAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL : Kutipan Akta Kelahiran Usia 0-60 hari Kutipan Akta Kelahiran Usia di atas 60 hari Kutipan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perceraian Kutipan Akta Kematian Kutipan Akta ganti Nama bagi WNA Tidak dipungut biaya Tidak dipungut biaya BUPATI PULANG PISAU, ttd EDY PRATOWO 10 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 9 TAHUN 2020 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR NO. LOKASI JENIS BANGUNAN LUAS (M2) BESARNYA TARIF 1. 2. Pasar ibukota Kabupaten Pasar ibukota Kecamatan

a.Los - Semi Permanen - Permanen
b.Kios - Semi Permanen - Permanen
a.Los - Semi Permanen - Permanen
b.Kios - Semi Permanen - Permanen ≤ 4 > 4 - ≤ 24 > 24 - ≤ 64 ≥ 65 ≤ 4 > 4 - ≤ 24 > 24 - ≤ 64 ≥ 65 ≤ 4 > 4 - ≤ 24 > 24 - ≤ 64 ≥ 65 ≤ 4 > 4 - ≤ 24 > 24 - ≤ 64 ≥ 65 ≤ 4 > 4 - ≤ 24 > 24 - ≤ 64 ≥ 65 ≤ 4 > 4 - ≤ 24 > 24 - ≤ 64 > 65 ≤ 4 > 4 - ≤ 24 > 24 - ≤ 64 ≥ 65 ≤ 4 > 4 - ≤ 24 > 24 - ≤ 64 ≥ 65 Rp.15.000,- Per Hari Rp.17.500,- Per Hari Rp. 6.000,- Per Hari Rp. 7.000,- Per Hari Rp. 20.000,- Per Hari Rp. 22.500,- Per Hari Rp. 8.000,- Per Hari Rp. 8.000,- Per Hari Rp. 30.000,- Per Bulan Rp. 32.500,- Per Bulan Rp. 9.000,- Per Bulan Rp. 10.000,- Per Bulan Rp. 35.000,- Per Bulan Rp. 37.500,- Per Bulan Rp. 10.000,- Per Bulan Rp. 12.000,- Per Bulan Rp. 12.000,- Per Hari Rp. 15.000,- Per Hari Rp. 4.000,- Per Hari Rp. 5.000,- Per Hari Rp. 15.000,- Per Hari Rp. 17.500,- Per Hari Rp. 6.000,- Per Hari Rp. 7.000,- Per Hari Rp. 20.000,- Per Bulan Rp. 22.500,- Per Bulan Rp. 8.000,- Per Bulan Rp. 8.000,- Per Bulan Rp. 25.000,- Per Bulan Rp. 27.500,- Per Bulan Rp. 9.000,- Per Bulan Rp. 10.000,- Per Bulan 11 NO. LOKASI JENIS BANGUNAN LUAS (M2) BESARNYA TARIF
1. 3.Pasar Pelataran Rp. 2.000,- Per Hari BUPATI PULANG PISAU, ttd EDY PRATOWO 12 LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 9 TAHUN 2020 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG NO. JENIS PENERIMAAN SATUAN TERA / TERA ULANG KANTOR TEMPAT PAKAI (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 A. Biaya Tera dan Tera Ulang 1 METER KAYU, BAN UKUR, DEPTH TAPE, ULLAGE TEMPERATURE INTERFACE (UTI) a Sampai dengan 2 M buah 9,000 9,900 b Lebih dari 2 M sampai dengan 10 M, setiap M buah 500 550 c Lebih dari 10 M sampai dengan 20 M, setiap M buah 400 440 d Lebih dari 20 M sampai dengan 30 M, setiap M buah 300 330 e Lebih dari 30 M sampai dengan 40 M, setiap M buah 200 220 f Lebih dari 40 M sampai dengan 50 M, setiap M buah 100 110 g Lebih dari 50 M buah 50 55 Bagian - bagian dari M dihitung satu M 2 AUTOMATIC LEVEL GAUGE a CAPACITANCE LEVEL GAUGE buah 500,000 550,000 b RADAR LEVEL GAUGE buah 500,000 550,000 c ULTRASONIC LEVEL GAUGE buah 500,000 550,000 d FLOAT LEVEL GAUGE buah 500,000 550,000 e SERVO LEVEL GAUGE buah 500,000 550,000 f ELECTROMAGNETIC LEVEL GAUGE buah 500,000 550,000 3 METER TAKSI buah 60,000 66,000 4 METER PARKIR buah 34,000 37,400 5 TAKARAN (BASAH / KERING)
a.Sampai dengan 2 L buah 4,500 4,950
b.Lebih dari 2 L sampai 25 L buah 10,500 11,550
c.Lebih dari 25 L buah 18,000 19,800 6 TANGKI UKUR GERAK a Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon (Khusus Bahan Bakar Minyak) 1 Kapasitas sampai dengan 5 KL buah 400,000 440,000 13 2 Lebih dari 5 KL dihitung sbb : a 5 KL pertama buah 400,000 440,000 b Selebihnya dari 5 KL, setiap KL buah 48,000 52,800 Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL b Tangki Ukur Tongkang buah - 1,500,000 c Tangki Ukur Kapal buah - 5,000,000 7 TANGKI UKUR (KHUSUS UNTUK BAHAN BAKAR MINYAK)
a.Bentuk Silinder Tegak buah - 5,000,000 8 TIMBANGAN OTOMATIS a Timbangan ban berjalan buah - 1,000,000 b Weighing In Motion (Timbangan Kendaraan Bergerak) buah - 3,000,000 c Railweight Bridge (Timbangan Kereta Api Bergerak) buah - 3,000,000 d Timbangan Pengecek dan Penyortir buah - 250,000 9 TIMBANGAN BUKAN OTOMATIS a Timbangan Bukan Otomatis Yang Penunjukannya Otomatis 1 Elektronik Kelas II a). Kapasitas Sampai Dengan 1 Kg buah 50,000 200,000 b). Lebih Besar dari 1 Kg buah 100,000 300,000 Elektronik Kelas III dan IIII a). Kapasitas Sampai Dengan 25 Kg buah 27,500 47,500 b). Lebih Besar dari 25 Kg s.d 150 Kg buah 30,000 50,000 c). Lebih Besar dari 150 Kg s.d 500 Kg buah 35,000 55,000 d). Lebih Besar dari 500 Kg s.d 1.000 Kg buah 50,000 70,000 e). Lebih Besar dari 1.000 Kg buah 75,000 150,000 2 Timbangan Pegas a). Kapasitas Sampai Dengan 25 Kg buah 6,500 26,500 b). Lebih Besar dari 25 Kg buah 10,000 40,000 3 Timbangan Cepat a). Kapasitas Sampai Dengan 500 Kg buah 20,000 50,000 b). Lebih Besar dari 500 Kg buah 50,000 100,000 b Timbangan Bukan Otomatis Yang Penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja) a). Kapasitas Sampai Dengan 1 Kg buah 20,000 40,000 b). Lebih Besar dari 1 Kg buah 25,000 45,000 c Timbangan Bukan Otomatis Yang Penunjukannya Bukan Otomatis 1 Neraca buah 30,000 50,000 2 Dacin buah 30,000 50,000 14 3 Timbangan Milisimal buah 30,000 50,000 4 Timbangan Sentisimal dan Desimal buah 30,000 50,000 5 Timbangan Bobot Insut a). Kapasitas Sampai Dengan 25 Kg buah 15,000 40,000 b). Lebih Besar dari 25 Kg s.d 150 Kg buah 30,000 60,000 c). Lebih Besar dari 150 Kg buah 50,000 100,000 6 Timbangan Meja Beranger buah 20,000 25,000 10 METER KADAR AIR a Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi buah 64,500 70,950 b Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi buah 142,500 156,750 c Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi buah 180,000 198,000 11 POMPA UKUR a Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak buah - 504,000 b Pompa Ukur LPG dan Bahan Bakar Gas buah - 336,000 12 METER ARUS BAHAN BAKAR MINYAK DAN PRODUK TERKAIT : a Positive Displacement Meter buah 50,000 50,000 b Turbine Flow Meter buah 100,000 100,000 c Mass flow Meter (Meter Arus Pengukur Massa buah - 500,000 13 METER GAS a Meter Gas Rotary Piston buah 5,000 20,000 b Meter Gas Turbin buah 5,000 20,000 c Meter Gas Diafragma buah 10,000 25,000 d Meter Gas Orifice buah 150,000 450,000 e Ultrasonic Gas Flow Meter buah 200,000 500,000 14 METER AIR DENGAN DIAMETER NOMINAL (DN) ≤ 254 MM buah 100,000 250,000 15 ALAT UKUR ENERGI LISTRIK (METER KWH): a Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B) buah 5,000 10,000 b Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D) buah 10,000 20,000 16 PERLENGKAPAN a Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1 Sampai dengan 1 kg buah 22,500 24,750 2 Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg buah 37,500 41,250 3 Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg buah 52,500 57,750 b Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) 1 Sampai dengan 1 kg buah 4,500 4,950 2 Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg buah 9,000 9,900 15 3 Lebih dari 5 kg sampai dengan 50kg buah 22,500 24,750 c Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1 Sampai dengan 1 kg buah 1,200 1,320 2 Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg buah 2,700 2,970 3 Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg buah 4,500 4,950 d Pencap Kartu buah 5,000 - BUPATI PULANG PISAU, ttd EDY PRATOWO