DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan kecamatan Pulau Rao dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Pembentukan kecamatan c.Wilayah Desa dan Batas Wilayah Administratif d.Kedudukan, Tugas, dan Wewenang e.Pembagian Aset f.Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Pulau Morotai merupakan Kabupaten terluar dan perbatasan yang merupakan pusat kawasan strategis nasional yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau diantaranya adalah Pulau Rao, jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan yang cukup jauh, pertumbuhan jumlah penduduk dan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan semakin meningkat sehingga perlu membentuk Kecarnatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta ketentuan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu membentuk peraturan daerah tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Rao. BUPATI PULAU MOROTAI, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU RAO TENT ANG - BUPATI PULAU MOROTAI PROVINS! MALUKU UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 03 TAHUN 2019 Scanned by TapScanner 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai; Pasal 1 PEMBENTUKANTENT ANG

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KECAMATAN PULAU RAO. MEMUTUSKAN: BUPATI PULAU MOROTAI DAN KABUPATEN PULAU MOROTAI DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH Dengan Persetujuan Bersama Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); ten tang Republik 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah . i'~ • '
2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3.Undang-Undang Nomor Scanned by TapScanner 3

Pasal 2

( 1) Maksud dari pembentukan kecamatan adalah untuk memperpendek rentang kendali Pemerintahan sebagai akibat dari pesatnya perkembangan jumlah penduduk dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

2.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mangatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Morotai;
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dipimpin oleh camat;
7.Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
8.Pemerintahan Kecamatan adalah Camat beserta Perangkat Kecamatan.
9.Pembentukan Kecamatan adalah penggabungan beberapa Kecamatan atau bagian Kecamatan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kecamatan menjadi dua Kecamatan atau lebih.
10.Penghapusan kecamatan adalah tindakan meniadakan Kecamatan yang ada.
11.Penggabungan Kecamatan adalah penyatuan dua Kecamatan atau lebih menjadi Kecamatan baru.
12.Lingkungan adalah bagian dari wilayah Pedesaan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan. Scanned by TapScanner 4

Pasal 5

(1)Kecamatan Pulau Rao sebagai wilayah pemekaran Kecamatan Morotai Selatan Barat mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
1. a.Desa Posi-Posi;
2. b.Desa Aru Burung;
3. c.Desa Loumadoro;
4. d.Desa Leo-Leo; dan
5. e.Desa Saminyamau.

BAB III

WILAYAH DESA DAN BATAS WILAYAHADMINISTRATIF

Pasal 4

lbukota Kecamatan Pulau Rao berkedudukan di Desa Leo Leo Bagian Ked ua Ibu Kota Kecamatan

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Kecamatan Pulau Rao untuk kepentingan strategis Nasional.
(2)Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa:
1. a.Kecamatan Pulau Rao adalah Kecamatan terluar yang berada di Kabupaten Perbatasan dan masuk Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015 - Tahun 2019 ten tang lokasi prioritas Kabupaten Pulau Morotai;
2. b.Kecamatan Pulau Rao adalah merupakan wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dalam penetapan Daruba Morotai sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus.
(2)Tujuan pembentukan kecamatan adalah untuk meningkatkan efeeienal dan efektifl.taadalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugs.a umum pemerintahan aesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat. Scanned by TapScanner Kecamatan Pulau Rao merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 dan dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB II

PEMBENTUKANKECAMATAN

Pasal 7

a.Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Maluku;
b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Halmahera;
c.Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi; dan
d.Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Selat Wayabula.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Bagi.an Pertama Kedudukan Kecamatan Pulau Rao dengan batas-batas sebagai berikut:

Pasal 6

m.Desa Cio Maloleo
n.Desa Tiley Pantai
o.Desa Bobulla
g.Desa Tiley
h.Desa Raja • Desa Wayabula1. • Desa Tutuhu J.
k.Desa Cio Dalam
1. 1.Desa Cio Gerong

(2)0engan dibentulmya Kecamatan Pulau Rao dari sebagian wilayah Kecamatan Morotai Selatan Barat, maka Kecamatan Morotai Selatan Barat yang tersisa terdiri dari Desa :
1. a.Desa Waringin
2. b.Desa Cucumare
3. c.Desa Aru Irian
4. d.Desa Ngele-Ngele Besar
5. e.Desa Ngele-Ngele Kecil
6. f.Desa Usbar Pantai 5 Scanned by TapScanner 6 ( 1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:
7. a.menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
8. b.mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputit;
  1. 1.partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kecamatan;
  2. 2.singkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta diwilayah Kecamatan;
  3. 3.efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  4. 4.pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati.
9. c.mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
10. l.Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  1. 2.harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  2. 3.pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
11. d.mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
  1. 1.sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  2. 2.pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
12. e.mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
  1. 1.sinergitas dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang terkait;

Pasal 8

a.untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kewenangan daerah kabupaten; dan
b.untuk melaksanakan tugas pembantuan.

(2)Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan nonperizinan.
(1)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, camat mendapat pelimpahan kewenangan Bupati:

Pasal 9

2.pelak1anaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta ;dan wilayah kecamatan kepada Bupati.
3.pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitaa pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

f.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi;
1. 1.sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. 2.efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
3. 3.pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
g.membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
h.melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi;
1. 1.perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
2. 2.fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3. 3.efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
4. 4.pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
i.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Scanned by TapScanner 8

Pasal 10

Pembagian Aset Pemerintahan Kecamatan dan pemanfaatannya antara Kecamatan baru dengan kecamatan induk dilaksanakan sesuai hasil kesepakatan antara Kecamatan Baru dengan Kecamatan Induk yang dituangkan dalam berita acara yang dibuat dan disepakati bersama. BABV PEMBAGIANASET perundang- undangan.

(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. peraturanketentuan camat dengan • sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
(8)Togas pembantuan dilaksanakan oleh
(3)Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kreterla:
1. a.proses sederhana;
2. b.objek perizinan berskala kecil;
3. c.tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
4. d.tidak memerlukan teknologi tinggi.
(4)Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu;
(5)Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
(6)Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kreteria:
1. a.berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
2. b.kegiatan berskala kecil; dan
3. c.pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
(7)Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ a tau ke butuhan masyarakat setempat. Scanned by TapScanner I altn 8 Hukum t n ti M, l)Al-::HAJI K.AflUP TE PU U OROT T II 2 19 .. RATURA l)A .RAil OUP TE U R T , f -'£\. I 019 MUHAMM D M. HARIE Diundangka.n di Morot i S l tan pad• tanggal z 1 A 11, 20 9 SEKRETARIS J)AER Ii KABUP N PULAU ~10ROT J, Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 21 AUG 2811 BUPATI P.ULAU MOROTAI. ONn1 clapat ilkn&etahuinya, O&Cliklltitatikeft DMnh ini dengan penempatannya dalam Lemberan Pallll 12 Scanned by TapScanner 10 I. UMUM Kecamatan merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan. Pembentukan wilayah kecamatan baru merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Dengan perkataan lain, hakikat pembentukan perangkat daerah kecamatan lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan perangkat daerah kecamatan merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan di daerah, sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kabupaten Pulau Morotai merupakan daerah terluar dan daerah perbatasan sesuai dengan Peraturan BNPP Nomor O 1 Tahun 2015 ten tang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 danjuga ditetapkan sebagai Daerah Pusat Kawasan Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Pulau Morotai pun merupakan daerah kepulauan yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau diantaranya adalah Pulau Rao yang jarak tempuh ke ibu kota kecamatan yang cukup jauh, pertumbuhan jumlah penduduk dan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan semakin meningkat sehingga perlu membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENT ANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU RAO Scanned by TapScanner 11 I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 1

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 1

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018