Pembagian Aset Pemerintahan Kecamatan dan pemanfaatannya antara Kecamatan baru dengan kecamatan induk dilaksanakan sesuai hasil kesepakatan antara Kecamatan Baru dengan Kecamatan Induk yang dituangkan dalam berita acara yang dibuat dan disepakati bersama. BABV PEMBAGIANASET perundang- undangan.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
peraturanketentuan camat dengan • sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
(8)Togas pembantuan dilaksanakan oleh
(3)Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kreterla:
a.proses sederhana;
b.objek perizinan berskala kecil;
c.tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
d.tidak memerlukan teknologi tinggi.
(4)Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu;
(5)Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
(6)Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kreteria:
a.berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
b.kegiatan berskala kecil; dan
c.pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
(7)Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ a tau ke butuhan masyarakat setempat.
Scanned by TapScanner I altn 8 Hukum t n ti M, l)Al-::HAJI K.AflUP TE PU U OROT T II 2 19 .. RATURA l)A .RAil OUP TE U R T , f -'£\. I 019 MUHAMM D M. HARIE Diundangka.n di Morot i S l tan pad• tanggal z 1 A 11, 20 9 SEKRETARIS J)AER Ii KABUP N PULAU ~10ROT J, Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 21 AUG 2811 BUPATI P.ULAU MOROTAI. ONn1 clapat ilkn&etahuinya, O&Cliklltitatikeft DMnh ini dengan penempatannya dalam Lemberan Pallll 12 Scanned by TapScanner 10 I. UMUM Kecamatan merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan. Pembentukan wilayah kecamatan baru merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Dengan perkataan lain, hakikat pembentukan perangkat daerah kecamatan lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan perangkat daerah kecamatan merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan di daerah, sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kabupaten Pulau Morotai merupakan daerah terluar dan daerah perbatasan sesuai dengan Peraturan BNPP Nomor O 1 Tahun 2015 ten tang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 danjuga ditetapkan sebagai Daerah Pusat Kawasan Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Pulau Morotai pun merupakan daerah kepulauan yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau diantaranya adalah Pulau Rao yang jarak tempuh ke ibu kota kecamatan yang cukup jauh, pertumbuhan jumlah penduduk dan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan semakin meningkat sehingga perlu membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENT ANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU RAO Scanned by TapScanner 11 I. PASAL DEMI PASAL